Shiratal Mustaqim: Reaktulisasi Jalan yang Lurus dalam Membangun Kehidupan

Shiratal Mustaqim: Reaktulisasi Jalan yang Lurus dalam Membangun Kehidupan
*) Oleh : Dr. Risman Muchtar, M.Si
Anggota Muhammadiyah NBM 506.280.
www.majelistabligh.id -

V. SHIRĀṬAL MUSTAQĪM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kewenangan mengatur kehidupan masyarakat. Karena itu, nilai Shirāṭal Mustaqīm harus menjadi landasan etik penyelenggaraan kekuasaan.

A. Amanah sebagai Fondasi Kekuasaan

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan hukum ditegakkan dengan adil.

Ayat tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jabatan publik bukan hak istimewa untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

B. Kompetensi dan Integritas Kepemimpinan

Pemimpin harus mempunyai kemampuan dan integritas.

QS Al-Qasas ayat 26 memberikan gambaran tentang dua kualitas penting dalam penugasan, yaitu al-qawiyy (kuat atau memiliki kemampuan) dan al-amin (terpercaya).

Dalam konteks modern, kedua nilai tersebut dapat dikembangkan menjadi prinsip kompetensi profesional dan integritas moral.

Pemimpin tidak cukup hanya populer atau mempunyai kekuatan politik. Ia harus mampu menjalankan tugas secara efektif dan dapat dipercaya.

C. Pengendalian dan Pengawasan Kekuasaan

Kekuasaan yang tidak dikontrol berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, mekanisme pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi merupakan bagian penting tata kelola pemerintahan yang sehat.

Kritik terhadap pemerintah yang disampaikan berdasarkan fakta, konstitusi, dan kepentingan umum bukanlah tindakan permusuhan, melainkan dapat menjadi bentuk tanggung jawab kewargaan.

D. Supremasi Hukum dan Konstitusi

Jalan yang lurus menuntut penghormatan terhadap hukum dan konstitusi.

Tidak boleh ada pejabat atau kelompok yang menempatkan dirinya di atas hukum.

Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan negara harus berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

E. Kemaslahatan Rakyat sebagai Orientasi Kebijakan

Keberhasilan negara tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan juga harus terlihat dari meningkatnya kualitas kehidupan rakyat, menurunnya kemiskinan, terjaminnya pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan.

Dalam perspektif maqāṣid asy-syarī’ah, kemaslahatan manusia berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berorientasi pada perlindungan martabat dan kesejahteraan manusia.

 

Tinggalkan Balasan

Search