Komisi VIII DPR RI berkomitmen mengawal realisasi pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2028 untuk pembangunan sarana pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.
Peluang kampus ini terbilang besar karena telah menempati urutan ke-11 dari 35 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pengusul, serta didukung ketersediaan lahan yang luas.
“Insyaallah usulan SBSN sudah kami dorong agar segera terealisasi. Setelah berdiskusi dengan Pak Rektor, alhamdulillah lahannya sudah tersedia dan luas. Sekarang tinggal mengawal proses realisasinya,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI, Ansari, saat meninjau UIN Madura, Jumat (13/11/2026).
Ansari menegaskan, kunjungan ini merupakan wujud fungsi pengawasan parlemen sekaligus ruang penyerapan aspirasi guna memastikan peningkatan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam di Madura berjalan optimal.
Dukungan parlemen ini selaras dengan kebutuhan mendesak UIN Madura pasca-bertransformasi dari institut menjadi universitas pada 2025 lalu. Rektor UIN Madura memaparkan bahwa prioritas utama kampus saat ini adalah pembangunan laboratorium terpadu. Fasilitas ini krusial untuk menunjang praktik mahasiswa seiring rencana pembukaan program studi baru di bidang sains dan teknologi, farmasi herbal, bisnis digital, hingga teknologi ketahanan pangan.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Sahiron, membenarkan bahwa posisi UIN Madura di peringkat ke-11 memberikan kans besar untuk lolos pendanaan SBSN 2028. Namun, ia mengingatkan bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah status lahan yang clean and clear (bersih dan bersertifikat).
“Proyek SBSN diperuntukkan bagi pembangunan gedung baru di atas tanah kosong, bukan renovasi bangunan lama. Jadi, sertifikat kepemilikan UIN Madura—baik dari hibah maupun sumber sah lainnya—harus dipastikan tuntas sebelum diajukan dalam pembahasan trilateral meeting bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan,” jelas Sahiron.
Selain infrastruktur, transformasi UIN Madura juga menuntut penguatan sumber daya manusia, mengingat keterbatasan dosen berlatar belakang keilmuan umum.
Sahiron menekankan bahwa Kemenag tidak mendikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ia mendorong pimpinan UIN Madura untuk memetakan kebutuhan tenaga pendidik secara presisi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun ke depan agar dapat diusulkan dalam formasi CPNS ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebagai catatan, pada 2026 ini Kemenag telah menghimpun sekitar 5.800 usulan formasi CPNS untuk PTKIN di seluruh Indonesia. (*/tim)
