Ujian Integritas Ulama Saat Jadi Pejabat

Ujian Integritas Ulama Saat Jadi Pejabat
*) Oleh : M. Mahmud, M.Pd.I
Ketua PRM Kandangsemangkon Paciran Lamongan Jatim.
www.majelistabligh.id -

Sejarah peradaban Islam senantiasa mencatat bahwa ulama adalah pewaris para nabi (waratsatul anbiya). Tugas utama mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu di atas mimbar atau mengajarkan kitab-kitab kuning di pesantren, melainkan juga menjadi pelita umat yang menuntun masyarakat menuju jalan kebaikan.

Namun, kedudukan yang mulia ini sering kali diuji ketika seorang ulama atau tokoh agama mulai bersentuhan dengan kekuasaan. Ketika amanah jabatan publik dipundakkan di atas pundak mereka, di situlah ujian integritas yang sesungguhnya dimulai.

Ulama, Kekuasaan, dan Pertarungan Pengaruh

Kekuasaan memiliki daya tarik yang luar biasa. Ia bagaikan magnet yang dapat menarik siapa saja, tidak terkecuali mereka yang berilmu tinggi. Di satu sisi, kehadiran ulama di ranah birokrasi atau pemerintahan sering kali diharapkan membawa angin segar berupa kejujuran, keadilan, dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Namun, di sisi lain, kekuasaan menyimpan jebakan halus berupa kompromi politik, godaan materi, dan tekanan kekuasaan. Tantangan terbesar seorang ulama saat menjadi pejabat adalah bagaimana menjaga agar ilmu dan nurani tetap menjadi kompas, bukan sekadar alat legitimasi kebijakan yang menyimpang.

Akar Masalah: Ketika Ilmu Tergadai

Dalam kitab legendaris Ihya’ ‘Ulumuddin, Imam Al-Ghazali Rahimahullah pernah membagi ulama menjadi dua kategori: Ulama Akhirat dan Ulama Su’ (Ulama Jahat/Buruk). Ulama akhirat adalah mereka yang menjadikan ilmunya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membimbing umat tanpa mengharapkan pamrih duniawi. Sebaliknya, ulama su’ adalah mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dan integritas keilmuannya demi meraih kedudukan, harta, atau keridhaan para penguasa zalim.

Ketika seorang ulama masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tanpa dilandasi wara’ (kehati-hatian) dan niat tulus berkhidmat, risiko tergelincir menjadi sangat besar. Suara kritis yang dulunya lantang membela kebenaran bisa jadi melemah, berganti dengan sikap diam atau bahkan pembenaran atas kebijakan yang menindas kaum lemah.

Meneladani Jejak Salafusshalih

Para pendahulu kita (salafusshalih) memberikan teladan luar biasa bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Sebut saja Imam Abu Hanifah An-Nu’man. Beliau dengan tegas menolak tawaran jabatan Qadhi (Hakim Agung) yang diajukan oleh Khalifah Abbasiyah pada masanya. Penolakan tersebut bukan karena beliau tidak mampu, melainkan karena beliau khawatir jabatan tersebut akan merusak kebebasan moralnya dalam menyuarakan kebenaran dan membuatnya tunduk pada kepentingan politik istana.

Begitu pula dengan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang dengan gigih menghindari kedekatan berlebihan dengan para penguasa karena takut hatinya terpikat oleh dunia dan kehilangan ketajaman bashirah (mata batin) dalam menilai yang hak dan yang batil.

Bagi mereka, kehormatan seorang ulama terletak pada independensi dan keberaniannya mengatakan yang benar itu benar, serta yang salah itu salah – tanpa pandang bulu.

Menjaga Marwah Ulama di Era Modern

Di era modern saat ini, tantangan bagi ulama yang terjun ke dunia birokrasi semakin kompleks. Tekanan dari berbagai kepentingan politik, partai, dan oligarki kerap menguji keteguhan prinsip. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang teguh:

1. Luruskan Niat (Innamal A’malu bin Niyyat) Masuk ke dalam sistem pemerintahan harus diniatkan murni sebagai bentuk khidmah (pengabdian) kepada umat dan negara, bukan untuk mencari fasilitas, popularitas, atau akumulasi kekayaan pribadi.

2. Memegang Teguh Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar Jabatan tidak boleh melunturkan ketajaman lidah untuk menasihati penguasa. Seorang ulama pejabat harus menjadi pengingat yang jujur di hadapan para pembuat kebijakan, bukan sekadar penjilat kekuasaan.

3. Mengutamakan Kemaslahatan Publik Setiap kebijakan yang diambil harus diukur dari sejauh mana ia mendatangkan kebaikan bagi rakyat kecil, bukan sekelompok golongan tertentu. Keadilan sosial adalah esensi dari ajaran Islam itu sendiri.

Ujian integritas bagi seorang ulama saat menjadi pejabat adalah ujian yang berat, tetapi bukan berarti mustahil untuk dilalui dengan mulia. Ketika ilmu agama berpadu dengan kekuasaan yang amanah, ia akan menjelma menjadi rahmat yang luas bagi seluruh alam.

Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hati para ulama dan pemimpin kita agar senantiasa istiqamah di jalan kebenaran, serta dijauhkan dari fitnah kekuasaan yang melalaikan. Amin ya Rabbal ‘alamin. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Search