Upaya membangun generasi tanpa korupsi tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan penegakan hukum dan ancaman sanksi semata. Pemberantasan kejahatan rasuah ini harus dimulai dari pembentukan karakter, pembudayaan kejujuran, serta keteladanan nyata di lingkungan keluarga, pendidikan, birokrasi, hingga penyelenggaraan negara.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dalam Kuliah Umum Pendidikan Antikorupsi bertema “Generasi Tanpa Korupsi: Integrasi Kejujuran dan Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo), Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh 500 mahasiswa Unimugo ini juga menjadi momentum refleksi Hari Sumpah Pemuda. Dalam pemaparannya, Busyro mengingatkan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas moral generasi penerus. Oleh karena itu, warisan semangat persatuan para pemuda tidak boleh sekadar dirayakan sebagai seremoni sejarah, melainkan harus diwujudkan melalui keberanian menolak budaya koruptif.
“Budaya yang menoleransi praktik koruptif dapat menciptakan ruang bagi berkembangnya kejahatan yang terstruktur. Karena itu, perubahan perilaku membutuhkan perubahan nilai bersama, bukan hanya mengandalkan ancaman hukuman,” ujar mantan Ketua KPK tersebut.
Busyro juga menyoroti masih maraknya pola hierarki feodal, loyalitas buta kepada atasan, hubungan patron-klien, hingga nepotisme yang menciptakan lingkungan permisif terhadap korupsi. Praktik ini kerap membuat integritas tergerus oleh kepentingan pragmatis, terutama ketika pemberian imbalan dianggap sebagai kewajiban moral dan kekuasaan dijadikan modal keuntungan pribadi.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi harus mampu menanamkan keberanian moral untuk membongkar pola pikir yang menempatkan kedekatan personal di atas kejujuran. Generasi muda didorong untuk tidak menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah, meskipun dilakukan oleh pihak yang berkuasa atau berpengaruh.
“Kejujuran harus menjadi prinsip yang dijaga secara konsisten, baik saat masih menjadi pelajar dan mahasiswa maupun ketika kelak menduduki posisi strategis di masyarakat dan pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Busyro menekankan peran sentral perguruan tinggi dalam melahirkan lulusan yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas. Di lingkungan Muhammadiyah, penguatan nilai ini selaras dengan prinsip kepemimpinan profetik. Ia mendorong adanya kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan LSM untuk memperkuat demokrasi serta hukum.
“Kolaborasi tersebut diperlukan agar pendidikan antikorupsi tidak berhenti di ruang kelas, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang nyata,” pungkasnya. (*/tim)
