Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) berkomitmen penuh melakukan pembenahan total terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di tanah air. Tidak hanya fokus pada pelayanan jemaah, pengawasan ketat juga menyasar integritas aparatur internal serta praktik-praktik nakal di tingkat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Komitmen tegas tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Laksamana Muda TNI (Purn.) Drs. Ian Heriyawan, CHRMP., saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik di Hall Mas Mansyur, Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Surabaya, pada Ahad (22/11/2026).
Mengusung tema “Menata Sistem Haji Indonesia, Memutus Antrean Panjang, Menekan Biaya, Meningkatkan Kualitas Layanan”, Ian menggarisbawahi bahwa kualitas dan moralitas merupakan dua fondasi utama yang tidak bisa ditawar dalam mengurus jemaah. Menurutnya, melayani tamu Allah harus didasari ketulusan agar melahirkan kualitas layanan yang paripurna.
“Menjaga marwah Kemenhaj tidak semudah membalik telapak tangan. Saya prihatin, dari tahun ke tahun, isu haji selalu ‘digoreng’. Padahal, melayani haji dengan ketulusan akan menghasilkan kualitas layanan yang bagus,” ujar Ian di hadapan peserta dialog.
Ian tidak menampik bahwa tantangan di lapangan sangat kompleks. Mengelola pelayanan untuk ratusan ribu jemaah—seperti pengelolaan sekitar 121.000 jemaah pada tahapan operasional tertentu—membutuhkan ketelitian ekstra sejak proses administrasi pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Namun, ia menyoroti adanya pergeseran orientasi yang memprihatinkan di lapangan. Penyelenggaraan haji kerap kali diperlakukan semata-mata sebagai ladang komersialisasi.
“Dalam mengurus haji, hampir semuanya dijadikan area bisnis. Mulai dari pendaftaran, manasik, pelayanan, dan lain-lain. Padahal, banyak hal positif yang bisa kita gali bukan sekadar ritual, salah satunya bagaimana membangun ekosistem ekonomi haji yang sehat dan berkeadilan bagi umat,” tegasnya.
Untuk membenahi ekosistem tersebut, Kemenhaj RI kini memperluas jangkauan pembinaan dan pengawasan kepada KBIHU yang menjadi salah satu ujung tombak pendampingan jemaah. Ian memastikan pihaknya tidak akan segan menindak tegas KBIHU yang terbukti melanggar aturan, apalagi memanfaatkan jemaah demi meraup keuntungan pribadi.
Berbagai praktik pungutan liar dan ketidaktransparanan, seperti manipulasi pembayaran dam (denda haji) hingga penarikan dana tambahan yang membebani jemaah, dipastikan akan dipangkas habis.
Di sisi lain, pembenahan juga dimulai dari dalam tubuh kementerian sendiri. Ian menegaskan bahwa jajaran Kemenhaj RI tidak boleh terlena oleh sanjungan yang justru dapat menjerumuskan kinerja institusi. Sebagai langkah konkret menjaga integritas, aturan zero tolerance terhadap gratifikasi telah diberlakukan secara mutlak.
“Kemenhaj tidak akan terbuai dengan pujian banyak orang, karena buaian itu justru akan menjerumuskan diri. Kami juga telah membuat aturan tegas bahwa tidak boleh ada satu pun personel di Kemenhaj yang menerima apa pun, baik itu amplop, bingkisan, maupun hadiah-hadiah lainnya,” pungkas Ian. ||chusnun
