Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar slogan formalitas, melainkan langkah ideologis untuk meruntuhkan penindasan dan marjinalisasi terhadap perempuan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Women Empowerment Camp (WEC) yang digelar oleh Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) PP IPM di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026). Forum pemberdayaan yang diikuti 35 delegasi daerah terbaik ini berlangsung hingga Ahad (8/11/2026).
Ketua Umum PP IPM, Dany Rahmat Muharram, mengajak seluruh kader untuk bergerak kolektif mendobrak stereotipe keterlibatan perempuan di ruang publik.
“Ipmawati sekalian bukanlah figuran yang semata dipajang dalam etalase organisasi. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin,” tegas Dany saat membuka acara.
WEC 2026 mengusung tema Phenomenon of Children Having Children and the Tradition of Female Genital Mutilation. Fokus utamanya menyosialisasikan langkah pencegahan pelukaan dan pemotongan genital perempuan (P2GP) serta menghentikan praktik pernikahan dini.
Project Manager Voice sekaligus Ketua Bidang PUG PP IPM, Fajry Annur, menjelaskan bahwa WEC dirancang sebagai ruang inkubasi yang sistematis untuk mencetak agen perubahan (agent of change) di daerah, bukan sekadar agenda seremonial.
“Masa depan anak tidak boleh dirampas oleh perkawinan dini. Tubuh anak perempuan harus dihormati dan dilindungi, serta suara mereka wajib didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut hidupnya,” ujar Fajry. Menurutnya, isu sensitif seperti P2GP dan pernikahan anak membutuhkan kolaborasi multipihak serta keberanian untuk terus mengedukasi masyarakat.
Inisiatif ini menyambut apresiasi hangat dari Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten, Zakaria Syafei. Ia menekankan bahwa pemberdayaan perempuan sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Zakaria menyoroti pentingnya mengubah pola pikir sebagian masyarakat—seperti di Kota Serang—yang kerap mengesampingkan pendidikan formal demi pragmatisme ekonomi. Menurutnya, di era modern, perempuan memiliki hak dan potensi yang sama untuk memimpin di ruang publik. (*/tim)
