Hubungan diplomasi pendidikan antara Indonesia dan Maroko resmi memasuki babak baru yang lebih strategis. Selain mempertahankan kuota 50 beasiswa tahunan, Pemerintah Maroko menyatakan kesiapannya untuk menambah alokasi penerima beasiswa jika kebutuhan mahasiswa Indonesia meningkat, sekaligus mempermudah kendala administratif yang selama ini menghadang.
Kepastian tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, dan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyederhanaan prosedur pendaftaran dan peningkatan kesiapan calon mahasiswa, khususnya terkait penguasaan bahasa.
“Kami menyediakan sekitar 50 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Kementerian Urusan Islam Maroko sangat terbuka untuk meningkatkan jumlahnya jika dibutuhkan. Saya berkomitmen menindaklanjuti aspirasi Indonesia ini kepada pihak berwenang di Maroko,” ujar Redouane Houssaini, Sabtu (1/8/2026).
Langkah ini merespons keluhan pihak Indonesia terkait kerumitan prosedur administratif. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa program visiting student sempat terhenti tahun ini akibat kendala persyaratan yang cukup kompleks.
“Tahun lalu kami mengirim 30 mahasiswa untuk program magister dan doktoral. Namun tahun ini terpaksa ditunda karena persyaratan yang rumit. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur menjadi kunci,” jelas Menag.
Menag menambahkan, orientasi kerja sama pendidikan kedua negara ke depan diharapkan tidak lagi terbatas pada studi keislaman. Indonesia berencana mengirimkan mahasiswa untuk mendalami bidang sains, teknik, dan disiplin ilmu modern lainnya.
“Insyaallah, ke depan kita dapat mengirim lebih banyak mahasiswa ke Maroko—bukan hanya untuk studi Islam, melainkan juga teknik dan ilmu-ilmu umum lainnya,” tegas Menag.
Solusi Pembekalan Bahasa di Dalam Negeri
Menanggapi kendala tersebut, Dubes Redouane Houssaini mengonfirmasi bahwa Kementerian Urusan Islam Maroko memberikan respons positif untuk melonggarkan persyaratan pendaftaran.
Salah satu solusi konkret yang sedang dikaji adalah pengiriman pengajar bahasa Arab langsung dari Maroko ke Jakarta. Dengan begitu, calon mahasiswa dapat mengikuti matrikulasi bahasa selama 3 hingga 6 bulan sebelum diberangkatkan.
“Kementerian kami telah menerima gagasan pembekalan bahasa di Jakarta ini dan sedang mengkaji mekanismenya secara mendalam,” tambah Houssaini.
Langkah progresif ini mempertegas peran diplomasi pendidikan sebagai pilar utama hubungan bilateral kedua negara. Maroko, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam moderat di dunia, kini siap menjadi mitra strategis Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berdaya saing global.
Jika penyederhanaan izin dan program matrikulasi bahasa ini terealisasi, peluang pelajar Indonesia untuk mengenyam pendidikan berkualitas di Afrika Utara bukan lagi sekadar wacana, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. (*/tim)
