Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Langkah politik berskala besar ini dipicu oleh polemik keabsahan dokumen pendidikan milik putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo tersebut yang dinilai cacat hukum sejak proses Pemilu 2024.
Penyerahan berkas usulan HMP berlangsung dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan anggota pengusul dan dipimpin langsung oleh dua Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa (Fraksi NasDem) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi PKB), di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini, berdasarkan tanda tangan yang masuk, adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” ujar Saan Mustopa usai secara resmi menerima dokumen usulan tersebut.
Jumlah 120 legislator ini dinilai lebih dari cukup untuk menggelindingkan bola panas pemakzulan, mengingat syarat minimal pengajuan HMP sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hanya membutuhkan dukungan 25 anggota DPR. Dengan terpenuhinya ambang batas itu, DPR secara resmi memasuki babak baru proses politik untuk memproses pemakzulan sang Wapres.
Peta Penandatangan dari 8 Fraksi
Dukungan terhadap pengajuan HMP ini tersebar secara proporsional di seluruh fraksi yang menghuni parlemen. PKS mencatatkan angka pengusul terbanyak dengan mengerahkan 28 anggotanya, disusul oleh Fraksi NasDem yang menyumbangkan 19 suara. Sementara itu, Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat masing-masing mengirimkan 18 anggotanya untuk menandatangani dokumen pengusulan tersebut.
Dukungan juga datang dari Fraksi PDIP dengan 14 anggota pengusul, serta Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerindra yang masing-masing diwakili oleh 11 legislator. Adapun Fraksi PAN turut melengkapi daftar ini melalui 1 anggotanya yang bertindak sebagai pengusul tunggal.
Secara garis besar, delapan fraksi sepakat bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden merujuk pada dua putusan lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober yang—meski menolak pokok gugatan—mengakui tidak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran. Landasan tersebut kian menguat usai Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi pada 30 Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran.
Pimpinan DPR memastikan usulan HMP tidak akan mengendap di meja pimpinan. Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa DPR menghormati penuh hak konstitusional para anggota dan akan membawa berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat ini ke Paripurna, Kamis (12/11/2026), untuk persidangan lebih lanjut. (*/tim)
