Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan delegasi Special Procedures Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan ini berfokus pada diskusi strategis mengenai penanganan terorisme di Indonesia melalui pendekatan berbasis HAM, pendidikan, serta moderasi beragama.
Delegasi PBB disambut langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Ridho Al-Hamdi, serta Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Trisno Raharjo.
Dalam dialog tersebut, Syafiq A. Mughni menekankan pentingnya menyikapi isu terorisme secara adil dan objektif. Ia mengingatkan agar upaya penanggulangan terorisme tidak sampai memicu stigmatisasi terhadap kelompok masyarakat atau agama tertentu.
“Pendekatan keamanan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM,” tegas Syafiq. Ia berharap pertukaran perspektif ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi penanganan terorisme di tanah air.
Sementara itu, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi mengungkapkan bahwa delegasi PBB secara khusus ingin menggali pandangan Muhammadiyah. Luasnya jaringan serta besarnya sumber daya yang dimiliki Muhammadiyah menjadi alasan utama PBB melirik peran aktif organisasi ini.
“Mereka menilai Muhammadiyah sebagai organisasi besar dengan sumber daya yang signifikan. Tentu mereka ingin melihat bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam merespons aksi maupun isu terorisme,” ujar Ridho.
Ridho menegaskan sikap tegas Muhammadiyah yang tidak membenarkan segala bentuk terorisme. Namun, ia menggarisbawahi bahwa penanganannya tidak boleh melulu mengandalkan pendekatan militer atau keamanan, melainkan perlu menyentuh aspek edukatif. Jaringan sekolah hingga perguruan tinggi Muhammadiyah disiagakan sebagai instrumen utama untuk membina masyarakat yang moderat dan inklusif.
“Kita tidak membenarkan aksi terorisme. Namun, pendekatan kita berbasis pendidikan, bukan militer. Lewat jalur ini, kita arahkan pencegahan pada penguatan moderasi beragama,” tambahnya.
Selain isu pencegahan, pertemuan tersebut juga menyoroti aspek perlindungan HAM dalam proses hukum penanganan terorisme. Delegasi PBB menaruh perhatian pada risiko penanganan yang keliru, termasuk potensi dugaan salah sasaran yang dapat merugikan warga negara. (*/tim)
