5. Keadilan dan regenerasi kader
Muhammadiyah membutuhkan sistem kaderisasi dan regenerasi yang memberikan kesempatan secara proporsional kepada kader potensial.
Kader yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas harus memperoleh ruang pengabdian yang sesuai dengan kemampuannya.
Jangan sampai organisasi kehilangan kader-kader terbaik hanya karena sistem penempatan dan promosi tidak memberikan kesempatan yang adil. Regenerasi harus menjadi proses pembaruan kepemimpinan, bukan sekadar pergantian orang dalam struktur.
6. Penguatan tradisi intelektual dan budaya kritik
Muhammadiyah memiliki sejarah panjang sebagai gerakan tajdid dan pembaruan pemikiran Islam. Karena itu, budaya intelektual harus terus dikembangkan melalui penelitian, diskusi ilmiah, publikasi, kajian kebijakan, dan dialog yang terbuka. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi, dan etika harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk memperbaiki organisasi.
Tanwir harus menjadi ruang yang memberikan penghargaan terhadap pemikiran kritis dan konstruktif, bukan lingkungan yang hanya mengakomodasi pendapat yang menyenangkan pemegang kewenangan.
7. Transformasi dakwah menuju pemberdayaan masyarakat
Dakwah Muhammadiyah perlu terus bergerak dari pendekatan verbal menuju dakwah transformatif. Dakwah tidak cukup hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi harus menghadirkan solusi terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, keterbelakangan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan ekonomi keluarga.
Orientasi ini sejalan dengan spirit QS. Al-Ma’un, yang mengingatkan bahwa keberagamaan harus diwujudkan melalui kepedulian nyata terhadap anak yatim dan orang miskin.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan dakwah bukan hanya banyaknya kegiatan pengajian, tetapi juga sejauh mana kehidupan masyarakat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
IV. PROGRAM STRATEGIS MUHAMMADIYAH UNTUK MASA DEPAN
Agenda penyusunan program jangka panjang menjadi salah satu pembahasan terpenting dalam Tanwir Palu. PP Muhammadiyah telah menyampaikan bahwa forum ini akan merumuskan arah gerakan jangka panjang untuk periode berikutnya (PP Muhammadiyah, 2026b).
Program jangka panjang tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan. Ia harus menjadi peta jalan yang memiliki sasaran, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi. Beberapa prioritas yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut.
1. Penguatan pendidikan dan riset
Muhammadiyah perlu meningkatkan kualitas sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan pusat penelitian. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, memiliki kemampuan teknologi, dan mampu berkompetisi secara global.
Perguruan tinggi Muhammadiyah juga perlu memperkuat riset yang memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat.
2. Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan umat
Muhammadiyah perlu memperkuat ekosistem ekonomi umat melalui pengembangan koperasi, UMKM, kewirausahaan, pertanian, perikanan, industri kreatif, dan ekonomi digital. Program pemberdayaan tidak cukup bersifat karitatif, tetapi harus mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Transformasi layanan kesehatan
AUM kesehatan perlu memperkuat pelayanan bermutu, keterjangkauan layanan, kesehatan preventif, kesehatan masyarakat, dan pemerataan akses bagi kelompok rentan.
4. Internasionalisasi Muhammadiyah
Internasionalisasi tidak hanya berarti memperluas keberadaan institusi di luar negeri, tetapi juga meningkatkan kontribusi pemikiran, pendidikan, diplomasi kemanusiaan, dan perdamaian dunia.
Risalah Kesemestaan yang dipersiapkan untuk Tanwir Palu dapat menjadi salah satu landasan teologis dan konseptual bagi pengembangan kontribusi tersebut.
5. Transformasi digital dan penguasaan teknologi
Muhammadiyah perlu mengembangkan tata kelola digital, literasi kecerdasan buatan, keamanan informasi, dan inovasi teknologi dalam pendidikan, kesehatan, dakwah, serta pelayanan masyarakat.
6. Ketahanan lingkungan dan keberlanjutan
Persyarikatan perlu memperkuat gerakan lingkungan melalui pendidikan ekologis, konservasi, pengelolaan sampah, energi bersih, dan pengembangan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan alam.
7. Penguatan kader ulama-intelektual
Muhammadiyah perlu menyiapkan kader yang mampu mengintegrasikan kedalaman ilmu agama dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan. Kader semacam ini diperlukan untuk menjawab persoalan umat dan bangsa secara komprehensif.
8. Penguatan tata kelola organisasi
Penyempurnaan AD/ART harus diarahkan pada peningkatan efektivitas organisasi, kejelasan kewenangan, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pembaruan regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mendukung kesehatan organisasi dan kesinambungan gerakan.
V. ISU-ISU SENTRAL KEUMATAN YANG MEMBUTUHKAN RESPONS MUHAMMADIYAH
Selain membenahi dan memperkuat organisasi, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar terhadap persoalan umat Islam. Kehidupan umat menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek akidah, pendidikan, ekonomi, moralitas, maupun kehidupan sosial.
1. Penguatan akidah dan literasi keislaman
Muhammadiyah perlu memperkuat dakwah yang mencerdaskan umat berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tantangan penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, fanatisme berlebihan, takhayul, khurafat, dan berbagai bentuk penyimpangan pemahaman agama membutuhkan pendekatan dakwah yang ilmiah, bijaksana, dan berkemajuan.
2. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan umat
Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan hidup yang layak. Muhammadiyah perlu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang terukur, berkelanjutan, dan mampu membangun kemandirian ekonomi.
3. Penguatan keluarga dan ketahanan moral generasi muda
Perubahan sosial dan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga dan generasi muda. Muhammadiyah perlu memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan akhlak, literasi digital, kesehatan mental secara edukatif, dan perlindungan anak.
4. Penguatan peran perempuan dan generasi muda
Perempuan dan generasi muda bukan sekadar objek dakwah, melainkan subjek penting perubahan sosial. Peran ‘Aisyiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan organisasi otonom lainnya perlu diperkuat melalui kaderisasi, kepemimpinan, pendidikan, serta pemberdayaan.
5. Persaudaraan Islam dan kemanusiaan universal
Muhammadiyah perlu memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Perbedaan mazhab, organisasi, dan pandangan keagamaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan dan memecah persaudaraan. Spirit rahmatan lil-‘alamin harus diwujudkan dalam kehidupan umat dan masyarakat luas.
VI. ISU-ISU SENTRAL KEBANGSAAN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Tema Tanwir Palu, Bersama Satukan Bangsa, mengandung pesan penting bahwa persatuan Indonesia harus dirawat melalui dialog, keadilan, kepemimpinan, dan kerja sama lintas kelompok.
Persatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menghasilkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, demokratis, dan berkemajuan. Berikut beberapa persoalan kebangsaan yang layak menjadi perhatian Tanwir.
1. Krisis integritas dan keteladanan kepemimpinan nasional
Bangsa membutuhkan pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan lemahnya keteladanan merupakan persoalan yang harus ditangani melalui pembenahan sistem, penegakan hukum, dan penguatan etika kepemimpinan.
Al-Qur’an mengingatkan:
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa’ [4]: 58).
2. Demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan
Demokrasi tidak cukup diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi harus menjamin kebebasan berpendapat, kesetaraan warga negara, independensi lembaga hukum, transparansi pemerintahan, serta pengawasan terhadap kekuasaan.
Muhammadiyah perlu terus mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus berjalan berdasarkan konstitusi dan prinsip keadilan.
3. Keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat. Persoalan pengangguran, ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, lemahnya posisi petani dan nelayan, serta keterbatasan akses ekonomi kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian serius. Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pertumbuhan angka statistik.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan persoalan pertambangan
Isu pertambangan telah disebut sebagai salah satu persoalan yang akan dilaporkan dan dibahas dalam Tanwir Palu (PP Muhammadiyah, 2026c). Persoalan ini membutuhkan pembahasan yang objektif, transparan, dan komprehensif.
Muhammadiyah perlu mempertimbangkan:
• Keadilan distribusi manfaat sumber daya alam.
• Perlindungan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.
• Transparansi perizinan dan pengelolaan.
• Pencegahan konflik kepentingan.
• Perlindungan lingkungan hidup.
• Pemulihan kerusakan ekologis.
• Kesesuaian kegiatan ekonomi dengan kemaslahatan masyarakat.
Orientasi utamanya adalah memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
5. Reformasi pendidikan nasional
Pendidikan merupakan investasi strategis untuk membangun masa depan bangsa. Muhammadiyah perlu menyuarakan pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, penguatan pendidikan karakter, penguasaan teknologi, serta pengembangan riset.
Pendidikan jangan sampai semakin memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat kurang mampu.
6. Persatuan nasional di tengah perbedaan
Persatuan bangsa harus dirawat melalui dialog, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman.
Muhammadiyah memiliki konsep Dar al-‘Ahdi wa al-Syahadah, yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hasil konsensus kebangsaan sekaligus ruang untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Karena itu, warga Muhammadiyah harus menjadi bagian aktif dalam merawat konsensus kebangsaan dan mengembangkan kehidupan demokratis yang berkeadaban.
7. Kedaulatan dan martabat bangsa
Indonesia harus mampu memperkuat kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, penguasaan teknologi, dan posisi strategis dalam hubungan internasional. Politik luar negeri bebas aktif perlu terus diarahkan untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan keadilan kemanusiaan.
8. Krisis lingkungan dan tanggung jawab ekologis
Kerusakan hutan, pencemaran, bencana ekologis, dan perubahan iklim merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Muhammadiyah perlu memperkuat gerakan dakwah ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.
