VII. NASIHAT KEBANGSAAN: MUHAMMADIYAH SEBAGAI KEKUATAN MORAL DAN PENJAGA ETIKA PUBLIK
Sebagai gerakan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa, Muhammadiyah perlu mempertahankan peran sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial. Muhammadiyah tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Justru independensi organisasi memungkinkan Persyarikatan memberikan pandangan yang objektif, konstruktif, dan kritis.
Beberapa pesan kebangsaan yang patut menjadi bahan pertimbangan Tanwir Palu adalah sebagai berikut.
Pertama, kekuasaan merupakan amanah. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, dan memberikan keteladanan.
Kedua, hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik.
Ketiga, demokrasi harus disertai moralitas. Perbedaan politik tidak boleh merusak persaudaraan dan kepentingan nasional.
Keempat, pembangunan harus berorientasi pada keadilan sosial. Masyarakat kecil dan kelompok rentan harus memperoleh perlindungan dan kesempatan yang adil.
Kelima, kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
Keenam, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan. Kualitas manusia merupakan fondasi kemajuan bangsa.
Ketujuh, kritik harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintahan dan organisasi yang sehat membutuhkan kontrol dan koreksi.
Kedelapan, persatuan harus dibangun melalui keadilan. Persatuan yang kuat bukan hasil pemaksaan keseragaman, melainkan kesediaan hidup bersama dalam keberagaman.
Pesan-pesan tersebut sejalan dengan QS. Al-Ma’idah ayat 8 tentang kewajiban berlaku adil, QS. Asy-Syura ayat 38 tentang musyawarah, dan QS. Al-Hujurat ayat 13 tentang kemajemukan manusia.
VIII. REKOMENDASI STRATEGIS UNTUK HASIL TANWIR PALU
Agar pembahasan Tanwir tidak berhenti pada pertukaran gagasan, diperlukan rumusan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Persyarikatan.
Bidang Rekomendasi strategis
Ideologi Revitalisasi ideologi dan militansi kader
Kepemimpinan Meritokrasi, integritas, dan regenerasi
Organisasi Penguatan tata kelola dan akuntabilitas
Independensi Penguatan kemandirian Persyarikatan
Pendidikan Transformasi pendidikan dan riset
Ekonomi Pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat
Kesehatan Pemerataan layanan kesehatan berkualitas
Dakwah Pengembangan dakwah transformatif
Lingkungan Penguatan dakwah ekologis
Kebangsaan Penguatan demokrasi, keadilan, dan persatuan
Internasional Diplomasi kemanusiaan dan perdamaian dunia
Rekomendasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang memiliki indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, target waktu, dan mekanisme evaluasi.
Program jangka panjang juga harus memiliki kesinambungan lintas periode kepemimpinan. Pergantian pimpinan tidak boleh menyebabkan program strategis yang telah dirancang dengan baik kehilangan arah atau terhenti tanpa evaluasi yang memadai.
