Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan secara langsung niatnya mengundurkan diri dari kursi orang nomor dua di Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan empat mata yang berlangsung tertutup dan memakan waktu sekitar 2,5 jam tersebut menjadi puncak dari eskalasi tekanan politik yang meruncing selama beberapa pekan terakhir.
Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Prasetyo membeberkan bahwa pembicaraan intensif antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut membahas dinamika politik nasional yang makin memanas pascadikeluarkannya putusan hukum penting oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo di hadapan para awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo meluruskan spekulasi yang berkembang liar mengenai respons Kepala Negara. Ia menegaskan tidak benar jika Presiden Prabowo menolak mentah-mentah permohonan pengunduran diri dari putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu. Prabowo justru menyikapi dinamika tersebut dengan kepala dingin dan memberikan sejumlah nasihat penting.
“Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN,” lanjut Prasetyo.
Tekanan Parlemen dan Putusan Hukum
Langkah tegas Gibran mengutarakan niat mundur tidak datang dari ruang hampa. Situasi di parlemen memanas menyusul bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi menandatangani dokumen usulan HMP untuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan tertinggi negara mengenai polemik syarat administrasi Gibran saat Pilpres 2024.
Pangkal persoalan bermula dari putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai berkas kelengkapan pendaftaran kontestasi Pilpres—dinyatakan tidak sah.
Putusan MA ini memperkuat putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen resmi bukti tanda kelulusan setara tingkat SMA milik Gibran, baik dari lembaga pendidikan di Singapura maupun Australia.
Guncangan dari ranah hukum tersebut direspons cepat oleh parlemen dengan menggulirkan prosedur konstitusional sesuai Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Melalui mekanismenya, HMP dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden, termasuk penilaian atas perbuatan tercela atau ketidakpenuhan syarat formal untuk memegang jabatan negara.
Langkah Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi upaya hukum lanjutan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Kendati demikian, niat pengunduran diri yang telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo menandai babak baru dalam peta stabilitas politik pemerintahan pusat.
Masyarakat kini menanti kepastian langkah konstitusional berikutnya yang bakal diambil Istana dan DPR dalam merespons dinamika bersejarah ini.|| chusnun
