Dalam dunia politik modern, kursi empuk kekuasaan biasanya dijaga mati-matian, bahkan harus mengorbankan logika sehat dan akal budi. Para pejabat sering kali rela melakukan akrobat hukum demi mempertahankan jabatan, seolah kursi panas di pemerintahan adalah surga dunia yang wajib dihuni seumur hidup.
Namun, sejarah emas Republik ini pernah mencatat sebuah anomali yang agaknya kini tinggal dongeng: seorang Wakil Presiden memilih melepas jabatannya secara sukarela karena prinsip dan tekanan yang kuat.
Dialah Mohammad Hatta. Bersama Soekarno, ia adalah dwitunggal—dua anak bangsa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dengan darah, keringat, dan pena.
Hubungan keduanya dikenal sangat harmonis dalam mengawal republik yang masih seumur jagung waktu itu. Akan tetapi, romantisme perjuangan kemerdekaan rupanya harus berbenturan dengan realitas pahit tata kelola negara.
Puncak dari ketidakcocokan itu terjadi pada 1 Desember 1956, ketika Bung Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1957.
Dalam Dimensi Sejarah
Pengunduran diri Bung Hatta bukan sekadar peristiwa administratif biasa, melainkan sebuah titik balik fundamental dalam sejarah politik Indonesia. Ada beberapa dimensi prinsipil yang membuat sang “Bung” memilih jalan sunyi di luar kekuasaan.
Pertama, benturan visi kenegaraan. Bung Hatta adalah seorang demokrat sejati yang konsisten mendukung sistem demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif harus terkontrol dengan baik. Sebaliknya, Bung Karno mulai merintis konsep Demokrasi Terpimpin yang cenderung tersentralisasi dan berpusat pada satu figur. Bagi Hatta, kekuasaan yang terlampau terkonsentrasi adalah jalan tol menuju tirani.
Kedua, keterbatasan peran yang menyiksa batin. Hatta merasa posisinya tidak lagi fungsional dalam struktur pemerintahan. Ketika seorang wakil kepala negara hanya dijadikan ban serep yang tak pernah diajak menyetir, mundur adalah bentuk protes yang paling bermartabat ketimbang sekadar duduk manis menikmati fasilitas negara sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Ketiga, luka bernama korupsi. Hatta merasa sangat kecewa dengan maraknya praktik korupsi dan penyelewengan yang mulai menggurita di tubuh birokrasi, sebuah penyakit kronis yang gagal ia cegah karena keterbatasan kewenangan. Niat untuk mundur ini sejatinya sudah disimpannya sejak 1955, tepat setelah lembaga perwakilan rakyat (DPR dan Konstituante) hasil Pemilu 1955 terbentuk.
Pecahnya Dwitunggal
Keputusan monumental ini resmi mengakhiri Era Dwitunggal Soekarno-Hatta, simbol persatuan paling suci sejak proklamasi dikumandangkan. Gedung perwakilan rakyat pun sempat diguncang gonjang-ganjing, meski isu kepindahan sang wakil presiden ke “barisan oposisi moral” ini sejatinya sudah tercium sejak lama.
Dampaknya luar biasa. Selepas mundurnya Bung Hatta, kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan yang sangat panjang, yakni hampir 17 tahun lamanya, hingga akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik mengisi jabatan tersebut pada tahun 1973.
Hari ini, ketika kita melihat bagaimana kekuasaan kerap dikejar dengan segala cara dan jabatan diperebutkan tanpa rasa malu, kisah Bung Hatta menjadi cermin yang menampar wajah zaman.
Ia membuktikan bahwa integritas jauh lebih mahal ketimbang secarik SK pelantikan, dan jabatan bukanlah warisan nenek moyang yang harus dipertahankan mati-matian ketika nurani sudah tak lagi sejalan.
Sekali lagi, Bung Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Tetapi Bung Hatta tidak pernah dendam. Justru di balik layar ia terus mengembangkan pemikirannya, khususnya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
Beberapa hari lagi, kita akan memeringati sebuah sejarah dari bangsa ini, bahwa ada seorang wakil presiden yang dengan sukarela mengundurkan diri. (*)
