Ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucap sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, bursa spekulasi politik langsung memanas layaknya pasar malam.
Rumor paling laris di warung-warung kopi kala itu bernubuat kejam: Prabowo diprediksi hanya akan bertahan selama dua tahun. Alasannya samar, berkisar dari faktor kesehatan hingga desas-desus “kekuatan mantan” yang memiliki syahwat politik mendudukkan Gibran di singgasana tertinggi. Sebuah skenario sinetron politik yang sangat memanjakan imajinasi publik.
Namun, sejarah punya cara yang jenaka untuk menertawakan para tukang ramal politik. Angka dua tahun itu memang terbukti, tetapi hukum alam politik rupanya salah sasaran. Bukan Prabowo yang limbung dan turun panggung, melainkan Gibran yang justru dikabarkan mundur dari kursi wakil presiden 2026.
Rupanya, ramalan dua tahun itu bukan tentang seberapa cepat presiden tumbang, melainkan seberapa teliti sang jenderal uzur membersihkan rumahnya dari para “tamu tak diundang.”
Alih-alih narasi pembersihan faksi sempit, apa yang terjadi belakangan ini lebih mirip sebuah operasi konsolidasi kekuasaan yang steril dan terukur. Konsolidasi ini tecermin makin tegas dalam restrukturisasi arsitektur keamanan nasional.
Penataan ulang peran BSSN, BIN, dan unit intelijen militer yang bermuara langsung di bawah kendali tunggal Istana Presiden membuktikan bahwa garis komando tak boleh lagi bercabang. Dalam tradisi politik patronase Indonesia, penguasaan atas instrumen intelijen dan penegakan hukum adalah prasyarat mutlak: barang siapa memegang komando informasi, dialah yang mengatur irama perpolitikan nasional.
Dinamika hukum dan konstitusi yang bergerak cepat: mulai dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, gelombang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR—yang bahkan ditandatangani oleh politisi dari partai koalisi—hingga guncangan di tubuh aparat penegak hukum.
Amputasi Kekuatan
Ketika Pratikno dicopot dari kursi Menko PMK dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dibebastugaskan menyusul dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan pejabat negara, publik buru-buru melabelinya sebagai “gugurnya Geng Solo.” Probowo mulai mengamputasi kaki tangan sang mantan yang ada di pemerintahan.
Dalam politik tingkat tinggi, urusan menyadap kepala negara bukanlah drama percaturan klan, melainkan perkara kedaulatan istana yang sakral. Negara tidak sedang menggelar teater balas dendam; negara sedang memasang gembok baru di pintu utama.
Ketika insentif politik dan portofolio kekuasaan sepenuhnya didistribusikan oleh sang Presiden aktif, kalkulasi para ketua umum partai dengan cepat menyesuaikan arah angin. Parlemen yang tadinya diperkirakan akan menjadi medan tempur dua faksi, kini berubah menjadi benteng pertahanan yang solid bagi Istana.
Di sinilah ironi politik bekerja paling tajam. Para pengamat yang gemar bernostalgia dengan kejayaan masa lalu kerap lupa bahwa kekuasaan, pada akhirnya, memiliki magnet sendiri.
Ketika payung pelindung mulai robek dan koridor hukum bergerak lewat jalur konstitusional, kesetiaan politik mendadak menjadi barang komoditas yang mahal dan langka. Pengunduran diri Gibran—yang dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie—menunjukkan bahwa benteng pertahanan yang dulu tampak kokoh ternyata dibangun di atas fondasi pasir spekulasi.
Namun, terlalu naif jika kita buru-buru menyimpulkan kubu sebelah telah hancur lebur tanpa sisa. Politik Indonesia tidak mengenal titik akhir yang absolut; ia hanya mengenal jeda politik. Jaringan relawan masih bernapas, manuver hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) masih disiapkan, dan panggung 2029 masih terlalu jauh untuk ditebak. Juga ada kekuatan uang dari sumber abu-abu.
Prabowo tidak sedang membumihanguskan jejek sang mantan, melainkan melakukan re-branding: mengambil alih keberhasilan program populer di bawah panji kepemimpinannya sendiri, sembari memangkas akses faksi lama terhadap sumber daya ekonomi strategis.
Pada akhirnya, Prabowo sedang membuktikan bahwa kekuasaan yang efektif bukanlah soal berbagi porsi di atas meja, melainkan siapa yang memegang kendali penuh atas pena dan stempel negara.
Ketika tirai akhir babak ini turun, publik disadarkan pada satu pelajaran klasik: di istana, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah siapa yang paling cepat menyadari bahwa kursinya telah ditarik orang lain. (*)
