Pagi ini, Jumat, 5 Juni 2026, jarum jam baru saja melewati pukul 07.00 WIB ketika layar monitor pasar spot valuta asing berkedip, menampilkan angka yang memicu debar di dada: Rp18.044 per dolar AS. Sebuah angka psikologis baru yang menegaskan realitas pahit. Sejak awal Januari 2026, saat rupiah masih bertengger di level Rp16.900, mata uang Garuda telah terkoreksi sekitar 10,7%.
Bagi mereka yang merawat ingatan sejarah, grafik yang menanjak tajam ini memicu trauma masa lalu. Di sudut-sudut lini masa, mulai berembus bisikan: Apakah kita sedang berjalan menuju tepi jurang yang sama seperti 1998? Apakah sejarah kelam itu akan berulang?
Namun, membaca ekonomi tidak bisa hanya dengan mencocokkan angka di atas kertas. Kita harus melihat fundamental secara jernih, memisahkan antara riak kecemasan dan badai yang sesungguhnya. Tahun 2026 bukanlah replika dari tahun 1998.
Untuk memahami mengapa hari ini berbeda, kita harus menengok kembali luka sejarah pada akhir 1997 hingga awal 1998. Kala itu, rupiah tidak sekadar melemah; ia terjun bebas. Dari posisi Rp2.350 per dolar AS di akhir 1997, rupiah hancur lebur hingga menyentuh Rp16.900 di awal 1998—sebuah lonjakan gila di atas 700 persen.
Hantaman itu seketika meruntuhkan sendi-sendi negara. Perbankan ambruk, harga-harga kebutuhan pokok melambung ke langit yang tak terjangkau, dan inflasi mencekik leher rakyat. Krisis moneter dengan cepat bermutasi menjadi krisis sosial-politik yang paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia.
Kejatuhan rupiah saat itu hanyalah pemantik dari sebuah bom waktu bernama krisis kepercayaan. Isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang telah mengakar selama tiga dekade menjadi bahan bakar amarah akar rumput.
Di koridor kekuasaan, elite politik terpecah. Puncaknya, pada 20 Mei 1998 pukul 20.00 WIB, 14 menteri bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) dalam Kabinet Pembangunan VII secara serentak menyerahkan surat pengunduran diri. Pemerintahan lumpuh, legitimasi ambruk, dan Presiden Soeharto pun terpaksa lengser. Bukan rupiah yang menjatuhkan, tetapi rezim saat itu fondasi politiknya sudah keropos sejak awal.
Perbandingan Indikator: 1998 vs 2026
Untuk melihat perbedaan nyata antara kedua era ini, kita harus membedah data fundamental makroekonomi dan stabilitas politik secara objektif tanpa terjebak pada bias kepanikan. Narasi bahwa kejatuhan rupiah hari ini akan otomatis meruntuhkan pemerintahan adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal, karena beberapa alasan:
Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Saat 1998 ekonomi kita mati suri di angka minus 13%. Hari ini, di tengah tekanan dolar yang perkasa, ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 justru menunjukkan daya resiliensi yang luar biasa dengan tumbuh sebesar 5,61%. Pasar domestik kita masih bergerak, produksi masih berjalan, dan daya beli masyarakat tetap dijaga oleh jaring pengaman sosial yang jauh lebih siap.
Kedua, soliditas politik. Pemerintahan saat ini berdiri di atas pilar yang kokoh. Tidak ada drama pengunduran diri massal atau sabotase politik dari dalam. Kabinet tetap fokus mengesekusi kebijakan strategis untuk meredam dampak inflasi impor (imported inflation).
Ketiga, dan yang paling krusial, adalah faktor kepemimpinan. Jiwa dari sebuah negara adalah kepercayaan rakyatnya. Jika pada tahun 1998 Soeharto ditinggalkan karena dianggap melindungi kroni, hari ini Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan taji yang berbeda. Ketegasan hukum diperlihatkan secara telanjang di depan publik. Tindakan cepat berupa pemecatan dan penangkapan Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Wakil Menteri Imigrasi menjadi pesan benderang bahwa pemerintah tidak menoleransi korupsi.
Langkah berani ini bertindak sebagai sauh yang menahan kapal besar Indonesia dari amukan badai spekulasi. Publik masih melihat bahwa hukum tegak lurus tanpa pandang bulu.
Fluktuasi nilai tukar mata uang adalah hal yang lumrah dalam hukum ekonomi global yang dinamis. Rupiah boleh saja tertekan oleh keganasan dolar AS, namun selama jantung kepercayaan publik terhadap pemimpinnya masih berdetak kuat, maka stabilitas nasional tidak akan goyah.
Nilai kurs di papan perdagangan hanyalah deretan angka digital yang bisa naik dan turun seiring embusan angin ekonomi global. Namun, kepercayaan rakyat adalah mata uang tertinggi yang menjaga kedaulatan sebuah bangsa tetap tegak berdiri. Indonesia hari ini bukan lagi Indonesia yang rapuh pada tahun 1998. Kita jauh lebih tangguh, lebih siap, dan dipimpin dengan komitmen yang tegas. (*)
