Di balik setiap senyum anak yatim, lansia yang kembali merasakan perhatian, penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan untuk berkembang, hingga keluarga rentan yang mampu bangkit dari keterpurukan, selalu ada tangan-tangan yang bekerja dalam diam. Mereka mengabdi tanpa sorotan, melayani tanpa pamrih, dan menjaga amanah dengan sepenuh hati.
Namun, bagi Muhammadiyah, keikhlasan saja tidak cukup. Kepedulian harus dikelola secara profesional agar setiap ikhtiar kemanusiaan benar-benar menghadirkan manfaat yang luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Atas semangat tersebut, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Bimtek Monev) bagi MPKS Pimpinan Daerah Wilayah IV dan VI. Kegiatan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini diikuti peserta dari Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.
Bimtek ini menjadi langkah nyata Muhammadiyah dalam memperkuat tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar semakin profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur, Muhammad Himawan Sutanto, MSi menegaskan bahwa pembinaan terhadap LKS bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi maupun regulasi. Lebih dari itu, pembinaan merupakan ikhtiar membangun budaya pelayanan yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
“Kami ingin LKS Muhammadiyah terus bertumbuh menjadi lembaga yang profesional dalam tata kelola, unggul dalam pelayanan, serta dipercaya masyarakat. Profesionalisme bukan sekadar target organisasi, melainkan bentuk amanah agar setiap layanan benar-benar menghadirkan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Ketika pelayanan dilakukan dengan standar yang baik, maka yang kita bangun bukan hanya lembaga yang kuat, tetapi juga harapan bagi banyak kehidupan,” ungkap dosen Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
Bagi Muhammadiyah, setiap anak yang memperoleh pengasuhan yang layak, setiap lansia yang kembali merasakan perhatian, serta setiap keluarga yang mampu bangkit dari kesulitan merupakan bukti bahwa dakwah tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi diwujudkan dalam pelayanan sosial yang berkualitas. Karena itu, penguatan tata kelola LKS menjadi bagian penting dari dakwah kemanusiaan yang telah diwariskan sejak Muhammadiyah berdiri.
Melalui kegiatan ini, MPKS PWM Jawa Timur juga memperkuat sinergi antara MPKS tingkat daerah dengan seluruh LKS di bawah pembinaannya. Penyamaan visi, standar pelayanan, mekanisme pembinaan, dan sistem evaluasi diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya pelayanan sosial yang semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam sesi materi, Fadli Yulianto mengajak seluruh peserta menjadikan self-evaluation sebagai budaya organisasi. Menurutnya, evaluasi bukanlah ruang untuk mencari kesalahan, melainkan kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh.
“Lembaga yang besar bukanlah lembaga yang merasa sempurna, tetapi lembaga yang tidak pernah berhenti mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan terus bertumbuh,” ujarnya.
Melalui evaluasi yang objektif, setiap MPKS dan LKS diharapkan mampu mengenali kekuatan organisasi, memahami tantangan yang dihadapi, serta menyusun strategi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
Sementara itu, Luluk Dwi Kumalasari memaparkan desain pembinaan yang dikembangkan MPKS PWM Jawa Timur melalui pendekatan yang sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi proses pendampingan yang terus memperkuat kapasitas lembaga dari waktu ke waktu.
Program tersebut mencakup penyusunan standar tata kelola sesuai ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah dan regulasi pemerintah, bimbingan teknis mengenai manajemen kelembagaan, pelayanan sosial, pengasuhan, pengelolaan keuangan, hingga administrasi. Seluruh proses pembinaan kemudian diperkuat melalui monitoring dan evaluasi berkala dengan instrumen yang terukur sehingga setiap LKS mampu memetakan capaian, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta menyusun langkah pengembangan secara berkesinambungan.
Tidak berhenti pada pembinaan internal, MPKS PWM Jawa Timur juga memberikan pendampingan kepada LKS yang menghadapi persoalan tata kelola maupun legalitas. Selain itu, MPKS membangun jejaring kolaborasi antarlembaga agar semangat saling belajar dan berbagi praktik terbaik terus tumbuh. Dengan demikian, tidak ada LKS Muhammadiyah yang berjalan sendiri dalam mengemban amanah pelayanan sosial.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah LKS bukanlah seberapa megah gedung yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Profesionalisme bukan untuk memperoleh pengakuan, tetapi untuk memastikan setiap amanah dikelola secara bertanggung jawab, setiap bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, dan setiap penerima manfaat memperoleh pelayanan yang bermartabat.
Melalui Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi ini, MPKS PWM Jawa Timur berharap seluruh LKS Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki standar pelayanan yang sama, dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga semakin kuat menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
Sebab, pelayanan sosial yang terbaik selalu lahir dari perpaduan antara hati yang ikhlas, ilmu yang terus diperbarui, dan lembaga yang tidak pernah berhenti belajar serta berbenah.
Profesional dalam melayani, ikhlas dalam mengabdi—karena setiap kehidupan yang kembali tersenyum adalah bukti nyata hadirnya dakwah kemanusiaan Muhammadiyah. (*/tim)
