Akhir Agustus nampaknya bergeser dari sekadar bulan perayaan kemerdekaan menjadi agenda rutin panggung demonstrasi. Jika pada akhir Agustus 2025 lalu publik disuguhi aksi massa di berbagai titik vital—mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Bandung—yang berujung kerusuhan, kini skenario serupa kembali membayang.
Masih teringat jelas bagaimana Gedung Negara Grahadi di Surabaya membara di bagian depan, dipadukan dengan pemandangan puluhan pos dan kantor polisi yang rusak serta hangus terbakar.
Kini, menjelang 27 Agustus 2026, gelombang itu datang lagi. Ribuan massa dari berbagai penjuru sudah merapatkan barisan di ibu kota sejak beberapa hari terakhir. Isunya masih konsisten: menolak deretan kebijakan publik yang makin menjauh dari kata ramah rakyat, meratapi praktik korupsi yang kian lihai, serta menagih jalan keluar atas benang kusut permasalahan negara yang tak pernah terurai.
Pertanyaannya sederhana namun menohok: mengapa aksi-aksi berisiko tinggi seperti ini terus berulang setiap tahun?
Jawabannya bukan karena masyarakat hobi berpanas-panasan di jalanan atau sekadar menguji ketahanan gas air mata petugas. Kunci dari segala ledakan amarah ini adalah kebangkrutan rasa percaya (distrust) rakyat terhadap lembaga legislatif, baik DPR, DPD, maupun DPRD, maupun pada pemerintah.
Di mata publik, para wakil rakyat yang terhormat kerap bertransformasi menjadi “wakil diri sendiri“. Gedung parlemen tak lagi dipersepsikan sebagai benteng aspirasi, melainkan arena kongkalikong dan ruang negosiasi proyek bersama eksekutif. Sangat mengagumkan melihat betapa cepatnya persetujuan anggaran tercapai ketika berurusan dengan kepentingan elite, namun mendadak bisu saat rakyat menjerit soal beban hidup.
Komunikasi yang Tersumbat
Ketika saluran komunikasi formal tersumbat oleh sumpal kekuasaan, jalanan otomatis menjadi pengeras suara terakhir. Turun ke jalan adalah pilihan pahit untuk memaksa mereka yang duduk di kursi empuk agar mau menoleh atau sekedar melirik.
Ironisnya, meski sejarah mencatat bahwa aksi massa tidak selalu menjamin perubahan kebijakan secara instan, cara ini tetap diambil karena memang tidak ada lagi pintu yang tersisa untuk mengetuk nurani penguasa.
Data Global State of Democracy dari International IDEA secara konsisten menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan selalu berbanding lurus dengan peningkatan aksi protes di jalanan. Ketika indikator kebebasan sipil dan transparansi melemah, ketidakpuasan tak lagi bisa ditampung dalam ruang dialog tertutup.
Formula untuk memutus siklus tahunan ini sebenarnya tidak rumit dan tidak memerlukan riset berbiaya mahal. Logikanya sederhana: jika rakyat bicara, DPR mendengar dan menyuarakan, lalu pemerintah menjalankan amanah tersebut dengan jujur, maka suhu frustrasi di akar rumput otomatis akan menurun. Sayangnya, skenario ideal itu sering kali hanya indah di atas kertas rancangan undang-undang.
Selama para wakil rakyat lebih sibuk memperbanyak aset ketimbang memasang telinga untuk penyerap aspirasi, maka aksi demo massa akan selalu menemukan momentumnya. Jangan salahkan jalanan yang kembali membara, jika gedung wakil rakyat sendiri sudah lama dingin dari rasa empati. (*)
