Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mematangkan langkah strategis untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan jemaah.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Bandara Dhoho Kediri sebagai Embarkasi Haji di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Rabu (1/7/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, serta dihadiri jajaran pimpinan Kemenhaj, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, Otoritas Bandara Wilayah Surabaya, dan pemangku kepentingan terkait.
Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa persiapan harus dilakukan sejak dini agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi jemaah.
“Semua kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah dan efisiensi penyelenggaraan haji. Yang kita bangun bukan hanya fasilitas, tetapi sistem pelayanan yang semakin baik,” tegas Menhaj Moch. Irfan Yusuf.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, memaparkan bahwa Bandara Dhoho berpotensi besar memangkas tantangan operasional yang selama ini dihadapi Embarkasi Surabaya. Saat ini, Bandara Juanda belum dapat melayani pesawat berbadan lebar jenis Boeing 777-300.
Akibatnya, penerbangan haji dari Surabaya masih harus menggunakan Airbus A330-300 yang memerlukan technical landing (transit) untuk pengisian bahan bakar, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Proses transit ini berdampak pada membengkaknya biaya operasional.
“Bandara Dhoho memiliki potensi menjadi embarkasi haji baru. Namun, seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal,” jelas Ian.
Melayani Lebih dari 10 Ribu Jemaah
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menambahkan bahwa Embarkasi Dhoho diproyeksikan bakal melayani sekitar 10.548 jemaah pada musim haji 2027. Jemaah tersebut berasal dari wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun, serta usulan tambahan dari Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro.
“Penambahan Kabupaten Jombang dan Bojonegoro didasarkan pada pertimbangan jarak tempuh yang lebih dekat menuju Bandara Dhoho dibandingkan ke Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendukung pemerataan layanan embarkasi di Jawa Timur,” pungkas Anam.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas kebandarudaraan, Kemenhaj berkomitmen menghadirkan transformasi pelayanan haji 2027 yang lebih matang, efektif, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. (*/tim)
