Bersama Satukan Bangsa: Menggugat Politik Identitas di Tahun Persyarikatan

Bersama Satukan Bangsa: Menggugat Politik Identitas di Tahun Persyarikatan
*) Oleh : M. Syadid
Pengurus ICMI ORWIL Jawa Timur & Pemerhati Kebijakan Publik & Mahasiswa Doktoral Sekolah Pascasarjana Studi Islam dan Ekonomi Syariah
www.majelistabligh.id -

Peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah yang mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa” bukan sekadar seremonial rutin tahunan. Di tengah narasi nasional yang masih rentan akan keterbelahan, tema ini menjadi pengingat keras bahwa Persyarikatan memiliki utang sejarah untuk menjadi jangkar integrasi.

Namun, narasi “persatuan” sering kali terjebak dalam jargon formalitas di ruang-ruang diskusi, sementara di level akar rumput, politik identitas justru semakin canggih bersembunyi di balik bungkus keagamaan yang sempit. Jika kita melihat fenomena ini lebih dalam, kita akan menemukan bahwa persatuan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan kehadiran keadilan yang nyata bagi setiap warga bangsa. Keberhasilan kita dalam menyatukan bangsa sangat bergantung pada sejauh mana kita mampu melampaui sekat-sekat primordial yang sengaja diciptakan untuk membelah solidaritas kebangsaan.

Menggunakan perspektif kuasa-pengetahuan (power-knowledge) dari Michel Foucault, kita dapat melihat bahwa wacana “persatuan bangsa” di Indonesia kerap dikonstruksi sebagai upaya menjaga status quo kekuasaan, bukan sebagai kesadaran kolektif berbasis kemaslahatan. Politik identitas yang dieksploitasi untuk kepentingan pragmatis sering kali menggunakan retorika keagamaan untuk mengunci kesadaran publik. Di sinilah Muhammadiyah harus hadir dengan melakukan dekonstruksi atas narasi persatuan yang palsu tersebut.

Muhammadiyah harus memposisikan diri sebagai kekuatan moral yang menolak segala bentuk komodifikasi agama untuk tujuan elektoral jangka pendek, yang justru sering kali melahirkan perpecahan dan luka sosial yang mendalam bagi masyarakat.

Persatuan sejati tidak mungkin lahir dari keseragaman pendapat yang dipaksakan oleh rezim, melainkan dari keadilan sosial yang distributif. Merujuk pada konsep Teologi Al-Ma’un, Muhammadiyah harus menegaskan bahwa musuh utama bangsa bukanlah perbedaan pilihan politik, melainkan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses yang memicu alienasi sosial.

Ketika masyarakat terpinggirkan oleh kebijakan publik yang tidak memihak—sebagaimana sorotan DPR RI terhadap isu bantuan sosial yang belum tepat sasaran serta problem JKN—di situlah politik identitas subur berkembang sebagai pelarian. Masyarakat mencari perlindungan pada identitas primodial karena mereka kehilangan kepercayaan pada janji-janji kesejahteraan negara yang seringkali retorik.

Muhammadiyah tidak boleh terjebak dalam politik pragmatis yang hanya sibuk mencari akses kekuasaan. Fokus pada 9 prioritas pembangunan yang sedang dikawal negara, termasuk penguatan ketahanan energi nasional dan digitalisasi ekonomi, harus menjadi ruang dakwah baru. Jika dakwah Muhammadiyah tidak mampu menyentuh persoalan substansial ini—seperti bagaimana kebijakan publik diputuskan, bagaimana ketimpangan ekonomi dikelola, dan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk rakyat kecil—maka “Bersama Satukan Bangsa” hanya akan menjadi slogan kosong yang tertelan oleh kebisingan politik identitas di media sosial. Kita membutuhkan narasi yang lebih membumi, yang menyentuh urusan perut dan harapan masa depan generasi muda Indonesia.

Di sisi lain, transformasi digital Indonesia yang sedang dipercepat melalui empat agenda strategis pemerintah—meliputi digitalisasi ekonomi, efisiensi belanja negara melalui KKI/e-katalog, pemanfaatan AI di sektor keuangan, serta pengembangan talenta digital—memberikan tantangan baru sekaligus peluang. Muhammadiyah melalui AUM-nya harus memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit, melainkan menjadi alat untuk menurunkan angka ketimpangan. Digitalisasi harus menjadi jembatan agar setiap warga negara mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang sama, terlepas dari identitas politiknya. Ini adalah jihad digital yang harus kita menangkan bersama.

Pada akhirnya, Milad ke-114 adalah momentum bagi Muhammadiyah untuk mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang (moral force) yang independen. Persatuan bangsa akan kokoh jika Persyarikatan mampu menggerakkan masyarakat untuk kembali pada politik kenegarawanan yang melampaui kepentingan golongan.

Menggugat politik identitas bukan berarti menjauhi politik, melainkan membawa politik kembali pada khittah-nya: yakni perjuangan mencapai keadilan sosial yang nyata bagi seluruh rakyat, bukan sekadar memperebutkan narasi di ruang digital. Muhammadiyah adalah bukti bahwa Islam yang berkemajuan selalu berpihak pada kemanusiaan yang universal, bukan pada fragmentasi yang mencederai persaudaraan sesama anak bangsa.

Ke depan, konsistensi Muhammadiyah dalam mengawal agenda kebangsaan yang berbasis pada penguatan pelayanan dasar akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah kita hanya akan menjadi organisasi yang merayakan angka-angka milad, atau kita benar-benar hadir untuk menjahit kembali tenun kebangsaan yang sedang terkoyak oleh ambisi kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak ada di atas panggung seremoni, melainkan di dalam kerja-kerja nyata di setiap AUM dan pimpinan daerah di seluruh penjuru Indonesia.

Mari jadikan momentum ini untuk merawat persatuan dengan karya, bukan sekadar dengan kata-kata. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa Muhammadiyah tetap relevan, tetap kritis, dan selalu hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. (*)

Tinggalkan Balasan

Search