Puncak yang Belum Usai: Bangsa yang Terlalu Lama Dininabobokan

Puncak yang Belum Usai: Bangsa yang Terlalu Lama Dininabobokan
*) Oleh : Imam Sugiri, S.T, M.M.
Mahasiswa Program Doktor Sosiologi UMM, Ketua LP-UMKM PWM Jawa Timur, Mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jatim
www.majelistabligh.id -
Kamis, 12 November 2026 lalu, mungkin akan menjadi hari yang diingat oleh sejarah. Gibran Rakabuming Raka terlihat hadir ke Gedung Parlemen, menariknya bukan untuk menyampaikan kebijakan. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Tertulis dalam suratnya yang menyatakan dirinya mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Tidak ada satu pun alasan yang dijelaskan.
Menengok ke belakang, kita dapat melihat dalam sejarah republik Indonesia, bahwa hanya Mohammad Hatta yang pernah meletakkan jabatannya, tepat pada tahun 1956. Alasannya saat itu, karena berbeda pandangan dengan Bung Karno. Ini membuat Bung Hatta mundur dengan alasan yang sangat terang. Lalu, yang dilakukan Gibran hati ini, justru membuat publik menebak-nebak.
Mundurnya Gibran sekaligus menggugurkan hak menyatakan pendapat yang telah diusulkan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Baru sepekan sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta dua perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Di mana sasarannya bukanlah orang sembarangan, orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Juga beberapa lainnya, pejabat negara, media, hingga pengusaha, sepanjang 2025 hingga 2026 ini.
Sebagian pihak menyatakan perkara ini mengarah ke makar. Kini, proses hukumnya masih berjalan dan kasus praduga tak bersalah wajib harus dijunjung. Dua peristiwa dalam satu bulan ini menjadi alarm yang sangat keras bagi Negeri ini.
Saya menyebut mundurnya Gibran menjadi sebuah puncak yang belum usai. Peristiwa ini bukan akhir dari cerita, melainkan titik ketika sesuatu yang lama terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Ada satu pertanyaan yang lebih penting dari siapa pengganti Gibran? Yakni, mengapa bangsa sebesar ini baru tersentak sekarang?
Ninabobo Bernama Hegemoni
Jawabannya, menurut saya ialah karena bangsa ini telah terlalu lama terbuai. Kita telah dininabobokan oleh pernyataan dan kebijakan penguasa yang terbungkus dengan narasi kebaikan, lalu dibenarkan oleh lingkaran pembantunya.
Seorang pemikir dari Italia, sebutlah namanya Antonio Gramsci, ia menyebutkan gejala semacam ini sebagai hegemoni. Kekuasaan yang paling kuat bukanlah kekuasaan yang memaksa dengan senjata, melainkan kekuasaan yang berhasil membikin rakyat setuju dengan sukarela. Rakyat tidak merasa ditindas, karena hal yang ganjil telah dianggap sebagai kewajaran. Aturan yang diubah demi kepentingan tertentu disebut dinamika hukum. Kebijakan yang tergesa-gesa dinamakan terobosan, sementara kritik dikatakan sebagai hal yang tidak produktif. Lama-kelamaan, rakyat jadi kehilangan kemampuannya untuk terkejut.
Dalam teori struktural fungsional, yang melihat masyarakat sebagai sistem yang cenderung seimbang dan terikat oleh nilai bersama. Ralf Dahrendorf mengkritik gambaran ini dengan menyebutnya sebagai utopia. Berdasarkan pendapatnya, nilai yang terlihat disepakati bersama acap kali dipaksakan oleh pihak yang berkuasa. Inilah kenyataan yang kadang kita tidak sadari.
Kemudian oleh Robert K. Merton, dari dalam tradisi fungsional sendiri, mengajarkan satu pertanyaan simpel yang kini terasa sangat berkaitan dengan hari ini, yaitu fungsional bagi siapa? Sebuah kebijakan dapat terlihat bermanfaat bagi sistem, namun sebenarnya cuma menguntungkan segelintir manusia saja. Merton turut mengingatkan adanya disfungsi laten, tentang akibat buruk yang tidak terlihat dan tumbuh diam-diam. Penyalahgunaan wewenang, misinformasi publik, serta pelanggaran konstitusi ialah disfungsi laten semacam itu. Hal semacam ini tidak meledak dalam sehari, melainkan tumbuh karena terus-menerus dibiarkan.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa rute Gibran menuju kursi Wakil Presiden diawali putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon, yang kemudian dinyatakan oleh Majelis Kehormatan MK mengandung pelanggaran etik berat oleh ketuanya. Di hari itu, entah berapa banyak suara yang memilih tutup mulut?
Lingkaran Pembenar dan Kaum yang Mengamini
Ditunjukkan dalam karya C. Wright Mills berjudul The Power Elite, tentang bagaimana keputusan besar sebuah bangsa acap diambil oleh lingkaran kecil elite politik, ekonomi, dan keamanan yang saling menopang. Menurut sosiolog Amerika satu ini, dalam lingkaran semacam itu, para pembantu kekuasaan cenderung menyampaikan apa yang ingin didengar, bukan apa yang seharusnya perlu didengar. Setiap pernyataan atasan wajib dibenarkan, serta setiap kebijakan harus dipuji.
Satu hal yang memprihatinkan ialah saat kaum akademisi malah ikut mengamini. Hampir seabad lalu, Julien Benda menulis La Trahison des Clercs, berisi pengkhianatan kaum cendekiawan. Bagi Benda, kaum intelektual berkhianat saat mereka meninggalkan tugasnya menjaga kebenaran dan memilih melayani kepentingan kekuasaan. Kampus yang seharusnya menjadi menara pengawas, bukan menara gading, apalagi menjadi pengeras suara kekuasaan. Saya menulis ini juga sebagai bentuk otokritik, karena saya sendiri adalah bagian dari dunia akademik.
Jika dilihat dengan kacamata yang sehat serta pikiran yang waras, banyak hal yang seharusnya membuat kita bertanya. Akal sehat sama sekali tidak memerlukan gelar doktor, ia cuma memerlukan keberanian untuk tidak ikut serta bertepuk tangan, saat yang terjadi jelas menyimpang.
Puncak yang Belum Usai
Jürgen Habermas memperkenalkan istilah krisis legitimasi. Keadaan ketika sistem kekuasaan masih berjalan secara formal, tetapi kepercayaan rakyat terhadapnya terus terkikis. Kemelut semacam ini tidak selesai sekadar hanya mengganti satu atau dua figur saja.
MPR memang punya deadline hingga 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden. Kendati demikian, jika proses itu hanya menjadi transaksi politik baru, maka yang diganti hanyalah tampilan luarnya saja, bukan pola pikirnya. Apakah pengisian kursi Wakil Presiden akan berlangsung transparan, memilih sesuai dengan kebutuhan atau akomodatif politik.
Inilah yang saya maksud sebagai puncak yang belum usai. Apakah perkara penyadapan akan dibuka terang sampai ke dalang inisiatornya? Apakah pengisian kursi Wakil Presiden akan berlangsung transparan? Memilih sesuai dengan kebutuhan atau akomodatif politik. Juga, Apakah pengalaman ini akan menghentikan kebiasaan membenarkan apa pun yang datang dari atas sana? Respon atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah peristiwa ini menjadi titik balik atau hanya pergantian episode lain yang segera kita lupakan.
Membangun Paradigma Baru
Dari sini, saya berharap mundurnya Gibran dan terungkapnya dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri menjadi pelajaran bagi seluruh lini bangsa.
Untuk kalangan eksekutif, kewenangan ialah amanah, bukanlah milik keluarga atau kelompok. Pembantu presiden yang baik adalah mereka yang berani berkata “tidak” ketika sesuatu tidak pada tempatnya. Untuk para legislatif, fungsi pengawasan tidak boleh tumpul karena semua partai ingin masuk koalisi. Meski begitu, usulan hak menyatakan pendapat dari 120 anggota DPR menunjukkan bahwa keberanian itu masih ada, dan harus dirawat.
Untuk yudikatif, kepercayaan publik hanya bisa pulih dengan keputusan yang berpihak pada konstitusi, bukan pada kekuasaan, serta penegakan hukum yang terbuka dan adil, termasuk aparat penegak hukum.
Sementara itu, bagi kaum akademisi, inilah saatnya kembali naik ke mimbar kebenaran. Tutup rapat kepentingan politik yang akan main di kampus, katakan yang benar adalah benar dan katakan yang salah adalah sebuah ketidak benaran.
Bagi pelaku ekonomi di kalangan pengusaha, bisnis tidak boleh tumbuh dari kedekatan dengan kekuasaan, sebaliknya, ia seharusnya datang dari kompetensi dan persaingan yang sehat. Berikan ruang yang sama bagi pengusaha yang juga ingin berjuang memajukan bangsa dan negara, sebuah contoh yang tidak baik dan tidak boleh ditiru : BUMN yang dengan keserakahannya, sampai melahirkan anak usaha bahkan cucu usaha yang itu pasti akan mematikan kompetisi di kalangan usaha.
Bagi LSM dan organisasi kemasyarakatan, independensi adalah sebuah modal utama. Memaksimalkan peran sebagaimana ditetapkan dalam visi, misi dan tujuan organisasi masing-masing. Melakukan ekspansi bukan hal yang haram, tetapi jika ekspansi itu sesuatu yang dipaksakan akan menjadi tidak baik bagi organisasi. Misalnya, pengelolaan tambang pada zaman presiden ke 7, nampaknya ini seperti hal yang dipaksakan, sehingga sampai saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan, justru malah menjadi pemicu polemik organisasi itu sendiri.
Persyarikatan Muhammadiyah baru saja menggelar Tanwir dan Milad ke-114 di Palu dengan tema, “Bersama Satukan Bangsa”. Bersatu bukan berarti tutup mulut, tutup telinga. Bersatu yang dimaksud ialah bersama-sama menjalankan amar makruf nahi munkar, menyampaikan yang benar dan mencegah kemungkaran termasuk salah satunya kepada penguasa.
Seperti firman Allah dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan tidak akan datang dari surat pengunduran diri seseorang. Sebuah perubahan hanya akan datang jika kita semua, rakyat baik dari istana sampai kampus, dari gedung parlemen sampai warung kopi, semuanya mau bangun dari tidur panjang yang terlalu lama dininabobokan.

Kini tiba masanya negeri ini bangkit dari tidur panjangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Search