Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Amirsyah Tambunan memberikan orasi ilmiah dalam rangka wisuda sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Kamis (5/11/2026). Sebanyak 442 lulusan secara khidmat mengikuti wisuda di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Hadir Ketua BPH Prof.Dr. Yunan Yusuf dan jajaran Rektorat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si, Wakil Rektor I: Dr. Eng. Saiful Anwar, S.E., Ak., M.Si., CA.,Wakil Rektor II: Aminudin, S.E., M.M., M.Si, Wakil Rektor III: Imal Istimal, S.E., M.Si.
Buya Amirsyah, panggilan akrabnya, menegaskan, kampus di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sudah semestinya menjadi pusat pengembangan sociotechnopreneurship, yakni model kewirausahaan yang mengintegrasikan inovasi sosial melalui pembiayaan keuangan sosial (sosial finance), pemanfaatan teknologi, dan kemandirian ekonomi guna menciptakan solusi atas berbagai persoalan kemeskinan di masyarakat.
Perguruan tinggi, lanjut Ketua MPW Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu tidak cukup hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus mampu melahirkan generasi pencipta lapangan kerja, inovator, serta wirausahawan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial.
“Sociotechnopreneurship merupakan pengembangan konsep social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial dengan menjadikan teknologi sebagai alat penggerak untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Orientasinya para sarjana, lanjutnya, bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial, melainkan menciptakan nilai ekonomi sekaligus menghasilkan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan.
Mengintegrasikan Misi Sosial dan Kemandirian Ekonomi
Setidaknya ada tiga fondasi utama dalam membangun sociotechnopreneurship, yaitu; pertama, inovasi sosial; kedua, inovasi teknologi, dan ketiga, inovasi model usaha. Ketiganya harus berjalan secara terpadu agar solusi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai gagasan atau program sesaat, tetapi berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, misi sosial harus menjadi tujuan utama usaha, terutama dalam menjawab persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 7 dan 8 juga menjadi bagian penting dalam perhatian pemberdayaan. Desil 7 mencakup kelompok pada rentang 60–70 persen tingkat kesejahteraan terbawah, sedangkan desil 8 berada pada rentang 70–80 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kelompok masyarakat menengah dan menengah atas agar turut menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
Di sisi lain, kelompok masyarakat miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, termasuk perbankan, membutuhkan model usaha yang lebih inklusif dan adaptif. Karena itu, ITB Ahmad Dahlan perlu fokus melakukan penguatan kewirausahaan sosial guna membangun sumber pendapatan mandiri melalui penjualan produk, jasa, kemitraan, maupun skema pembiayaan sosial yang sesuai.
Dengan demikian, keberlanjutan organisasi tidak 8semata-mata bergantung pada donasi atau hibah. Keuntungan usaha dapat diinvestasikan kembali untuk memperluas program pemberdayaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memperbesar dampak sosial.
Teknologi sebagai Pengungkit Inovasi Sosial
Sejatinya, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memecahkan persoalan manusia. Pemanfaatan platform digital, pengolahan data, kecerdasan buatan (AI), otomasi, dan pembayaran digital harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kapasitas penggunanya.
Inovasi tersebut dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pertanian melalui pemasaran hasil panen dan pencatatan rantai pasok; pendidikan melalui platform pembelajaran terjangkau; kesehatan melalui perluasan akses informasi layanan; lingkungan melalui pengembangan bank sampah digital; serta UMKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengelolaan usaha.
Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan ekosistem produk halal, pembiayaan syariah, dan pemberdayaan usaha umat juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap memperhatikan etika, perlindungan data pribadi, keamanan siber, transparansi, serta akses yang inklusif agar inovasi tidak justru meninggalkan kelompok rentan.
Kampus sebagai Pusat Ekosistem Kewirausahaan Sosial
ITB Ahmad Dahlan sudah waktunya mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem sociotechnopreneurship melalui penguatan literasi digital dan kewirausahaan, kolaborasi lintas sektor, perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta pengembangan inovasi yang berkelanjutan.
Perguruan tinggi perlu mempertemukan sivitas akademika, dunia usaha, pemerintah, dan komunitas masyarakat dalam satu ekosistem kolaborasi. Mahasiswa tidak hanya didorong menjadi pengguna teknologi atau pencari kerja, tetapi juga menjadi inovator dan pencipta peluang usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proses inovasi harus dimulai dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, merancang solusi bersama komunitas, melakukan uji coba, membangun model usaha, hingga memperluas dampaknya. Masyarakat penerima manfaat pun harus ditempatkan sebagai mitra pencipta solusi, bukan sekadar objek program.
Dengan pendekatan tersebut, kampus dapat menjadi pusat lahirnya wirausahawan sosial berbasis teknologi yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan produktivitas, akses pasar, dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan sociotechnopreneurship tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan usaha, tetapi juga dari berkurangnya persoalan sosial, meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat, serta kemampuan mempertahankan dampak positif dalam jangka panjang.
Melalui pengembangan ekosistem tersebut, ITB Ahmad Dahlan diharapkan dapat berkontribusi melahirkan generasi sarjana yang berilmu, berinovasi, dan berwirausaha untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkeadilan, dan berkemajuan. (*/tim)
