Kementerian Agama (Kemenag) bersiap mengorkestrasi penguatan ekonomi nasional melalui optimalisasi dana sosial keagamaan.
Tak hanya menyasar institusi Islam, Kemenag menegaskan komitmennya untuk merangkul organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh lintas agama guna merumuskan tata kelola zakat, wakaf, dan dana keagamaan yang lebih terintegrasi.
Langkah strategis tersebut ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menerima audiensi Panitia Kongres Syarikat Islam (SI) ke-42 yang dipimpin Presiden PP/LT Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menag menilai potensi dana sosial keagamaan di Indonesia sangat masif. Jika dikelola secara profesional dan transparan, instrumen ini mampu menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan yang efektif.
“Potensi dana umat kita sangat luar biasa. Ke depan, kami akan mengundang tokoh dan cendekiawan lintas agama—baik Islam melalui ICMI, maupun perwakilan Hindu, Buddha, Khonghucu, Katolik, dan Protestan—untuk merumuskan tata kelola ini,” ujar Menag.
Guna memastikan penyaluran dana tepat sasaran, Menag menekankan krusialnya integrasi data dan program lintas lembaga, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Pendataan yang akurat diharapkan dapat menjangkau masyarakat rentan di daerah pinggiran yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
Selain penguatan tata kelola, Menag mendorong optimalisasi aset produktif seperti wakaf masjid agar dakwah tidak berhenti pada aspek spiritual semata, tetapi juga memberi dampak sosial-ekonomi yang nyata. “Ormas Islam perlu membuat terobosan inovatif untuk penguatan umat, terutama di bidang ekonomi,” tegasnya.
Gagasan ini disambut hangat oleh Hamdan Zoelva. Menurutnya, pembenahan dakwah ekonomi memang sudah mendesak agar umat dapat mandiri secara finansial.
“Ada sisi dakwah yang kerap terlupakan, yaitu penguatan ekonomi. Selama ini kita terlalu berfokus pada dakwah ubudiyah dan pendidikan. Masalah kemiskinan ini harus diurai, salah satunya lewat optimalisasi instrumen zakat dan wakaf,” kata Hamdan.
Ia menambahkan, Syarikat Islam kini menancapkan fokus pada empat pilar ekonomi kerakyatan: optimalisasi Ziswaf, pengembangan koperasi, penguatan ekosistem halal, dan ekonomi ekologis. Isu-isu strategis ini juga akan menjadi bahasan utama dalam Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam bertema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati” yang digelar di Surabaya pada 18–20 Oktober mendatang.
Menanggapi keselarasan visi tersebut, Menag menegaskan siap memfasilitasi konsolidasi gagasan dari berbagai ormas keagamaan agar mewujud menjadi program aksi yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (*/tim)
