Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan pentingnya kesetaraan kebijakan bagi perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Ia menyentil fenomena kampus yang terlalu berambisi mengeruk puluhan ribu mahasiswa layaknya “oplet omprengan” hingga mengorbankan kualitas pendidikan di kancah internasional.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Haedar saat menghadiri Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) pada Jumat (24/7/2026). Menurutnya, pemerintah harus menghapus dikotomi antara institusi pendidikan negeri dan swasta agar tercipta iklim kompetisi yang sehat menuju reputasi dunia.
Haedar menyoroti posisi perguruan tinggi Indonesia yang masih kesulitan menembus jajaran 200 terbaik dunia. Kondisi ini dinilainya tertinggal dibanding negara-negara berkembang lain maupun kawasan Timur Tengah.
“Yang menarik, negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA itu sudah masuk 200 besar. Singapura jelas, Malaysia masuk. Bahkan Brasil dan Meksiko—meski sepak bolanya kalah—perguruan tingginya sudah masuk 200 besar dunia,” ungkap Haedar.
Atas dasar data tersebut, Guru Besar Ilmu Sosiologi ini mendesak agar PTN dan PTS di Indonesia segera keluar dari zona nyaman dan menggeser fokus persaingan ke gelanggang internasional.
Kritik Perburuan Mahasiswa
Haedar mengkritik keras kecenderungan kampus—baik negeri maupun swasta—yang dinilai terlalu berfokus pada kuantitas, bukan mutu akademis.
“Kampus jangan seperti ‘oplet omprengan’, mengejar mahasiswa sampai berpuluh-puluh ribu yang nantinya justru berisiko menurunkan kualitas. Ini termasuk universitas negeri yang berlomba begitu ambisius mengejar jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kualitas perguruan tinggi tidak identik dengan banyaknya jumlah mahasiswa. Oleh karena itu, orientasi pada hal-hal yang bersifat artifisial harus dihentikan demi tanggung jawab memajukan bangsa.
Menanggapi wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI), Haedar menyatakan Muhammadiyah berprasangka baik meski detail program tersebut belum diketahui secara jelas.
Muhammadiyah, lanjutnya, akan terus memberikan masukan yang konstruktif terkait kebijakan pendidikan nasional. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban publik dalam setiap kebijakan agar dampaknya berkeadilan bagi PTN maupun PTS.
Mengakhiri penyampaiannya, Haedar mengingatkan bahwa peran Muhammadiyah di dunia pendidikan telah hadir jauh sebelum negara ini berdiri. Oleh sebab itu, negara diharapkan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap institusi pendidikan non-profit, baik negeri maupun swasta, karena keduanya sama-sama berkontribusi membangun bangsa. (*/tim)
