Indonesia: Ironi Negeri Kaya Energi, Tapi Lampu Mati?

Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I
*) Oleh : Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I
Pengamat Sosial Sekolah Pascasarjana UMSURA & Ketua Umum Forum Dosen Indonesia (FoRDESI)
www.majelistabligh.id -

Indonesia: Negeri Unik

Indonesia memang negeri yang penuh kejutan. Kita punya cadangan batu bara melimpah, memiliki gas bumi, panas bumi terbesar kedua di dunia, sinar matahari sepanjang tahun, bahkan laut yang bisa menjadi sumber energi masa depan. Namun di tengah semua anugerah itu, masyarakat masih akrab dengan satu pengalaman yang terasa sangat Indonesia: listrik padam.

Ketika listrik mati, rakyat tidak hanya kehilangan cahaya. Pedagang kehilangan pembeli, UMKM kehilangan omzet, mahasiswa kehilangan sinyal Wi-Fi, dosen kehilangan bahan presentasi, dan yang paling menderita tentu para pengguna kipas angin di tengah cuaca panas. Ironisnya, semua itu terjadi di negara yang selama puluhan tahun menjadikan sektor energi sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Yang membuat situasi semakin absurd, sebagian pembangkit listrik kita masih bergantung pada bahan bakar yang harus diimpor. Minyak untuk pembangkit, LPG, bahkan beberapa kebutuhan energi primer lainnya masih mengandalkan pasokan luar negeri. Akibatnya, ketika harga global naik, nilai tukar bergejolak, atau distribusi terganggu, sektor kelistrikan ikut terkena imbas.

Ironi Negara Kaya: Listrik Padam?

Di sinilah ironi besar itu muncul. Kita adalah negara kaya energi, tetapi sistem energi kita masih rentan. Kita mengekspor batu bara ke berbagai negara, tetapi pada saat yang sama masyarakat masih menghadapi risiko pemadaman listrik. Rasanya seperti pemilik warung makan yang menjual seluruh stok nasi ke tetangga, lalu pulang ke rumah dan makan mi instan.

PLN tentu tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Sebagai operator, PLN bekerja dalam ekosistem kebijakan yang ditentukan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Namun ketika pemadaman terjadi secara luas, publik tidak peduli siapa yang bertanggung jawab secara teknis. Yang mereka tahu hanya satu: listrik mati, aktivitas berhenti.

Masalahnya bukan semata-mata soal gangguan jaringan atau kerusakan teknis. Gangguan memang bisa terjadi di negara mana pun. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana ketahanan energi nasional dibangun. Mengapa negara dengan potensi energi sebesar Indonesia masih belum mampu menciptakan sistem kelistrikan yang benar-benar tangguh? Mengapa diversifikasi energi berjalan lambat? Mengapa energi terbarukan yang selalu dipromosikan dalam seminar dan konferensi masih sering berhenti di level pidato?

Salah Urus Listrik, Kemana Bapak Menteri ESDM?

Di titik ini, publik berhak bertanya kepada Menteri ESDM. Sebab tugas seorang menteri bukan hanya meresmikan proyek atau menghadiri forum investasi, melainkan memastikan rakyat memperoleh layanan energi yang andal. Ketika listrik padam berulang kali, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja PLN, tetapi juga arah kebijakan energi nasional.

Dalam perspektif filsafat politik, negara memperoleh legitimasi karena mampu menyediakan pelayanan dasar bagi warga negara. Thomas Hobbes menyebut negara hadir untuk memberikan rasa aman. Dalam konteks modern, rasa aman itu tidak hanya berarti terbebas dari perang, tetapi juga jaminan bahwa listrik tetap menyala ketika masyarakat bekerja, belajar, beribadah, dan menjalankan usaha.

Seribu Alasan Listrik Padam

Sayangnya, setiap kali pemadaman terjadi, yang muncul sering kali hanyalah narasi teknis: ada gangguan transmisi, ada gangguan pembangkit, ada gangguan sistem. Penjelasan semacam itu mungkin benar, tetapi tidak cukup.

Publik membutuhkan jawaban yang lebih strategis: bagaimana mencegah kejadian serupa terulang? Apa evaluasi kebijakan yang dilakukan? Di mana letak tanggung jawab institusionalnya?

Listrik yang padam bukan sekadar persoalan kabel dan gardu. Ia adalah cermin kualitas tata kelola energi nasional. Jika negeri yang kaya sumber daya energi masih kesulitan menjaga lampu tetap menyala, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya jaringan listrik, tetapi juga cara berpikir para pengambil kebijakan.

Sebab bagi rakyat, ukuran keberhasilan sektor energi sangat sederhana. Mereka tidak meminta jargon transisi energi, roadmap hijau, atau target net zero emission yang rumit.

Mereka hanya ingin satu hal: ketika menekan sakelar, lampu menyala. Jika itu saja masih menjadi kemewahan, maka ada yang salah dalam cara negara mengelola energinya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Search