Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, menggelar Rapat Kerja (Raker) di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Wuni No. 9, Surabaya pada Senin (1/6/2026). Forum strategis ini untuk melahirkan program-program taktis yang mampu mengawal arah kebijakan pembangunan dan tata kota di Kota Pahlawan.
Ketua LHKP Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menegaskan bahwa raker ini bukan sekadar agenda seremonial. LHKP memiliki posisi ideologis yang krusial sebagai jembatan perjuangan bagi kaum duafa dan mustad’afin (kaum yang lemah) melalui jalur struktural dan pemikiran.
“Rapat kerja ini bertujuan menghasilkan program terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya. LHKP adalah ‘otaknya’ Muhammadiyah di bidang kajian pemikiran, politik, dan advokasi publik,” ujar dr. Zuhrotul, yang juga Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PAN.
Suasana raker menghangat saat membahas realitas sosiologis Kota Surabaya saat ini. Wakil Ketua PDM Kota Surabaya yang membidangi Politik dan Hukum, M. Arif An, SH., MH., mengingatkan pengurus agar menaruh perhatian serius pada sektor riil yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, buruh, hingga UMKM.
Pria yang akrab disapa Cak Arif’an ini juga menyoroti masalah klasik tata kota yang hingga kini belum tuntas sepenuhnya, seperti titik-titik banjir tergenang dan jalan berlubang yang masih dikeluhkan masyarakat.
“LHKP memang berbeda dengan majelis atau lembaga lainnya di Muhammadiyah. Jika Lazismu bergerak memberi bantuan sosial berupa uang dan barang, lalu Majelis Tabligh berfokus pada ceramah dan dakwah, maka peran LHKP adalah berpikir, mengawal, dan mendampingi kebijakan publik,” tegas Cak Arif’an.
Menurutnya, LHKP ke depan harus menyiapkan kader yang bisa duduk di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang bisa menjadi corong Muhammadiyah dalam menyumbangkan ide dan gagasan untuk bangsa dan negara.
Tantangan demokrasi yang kian transaksional juga menjadi sorotan tajam dalam raker. Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr. Mukayat, mendorong LHKP Surabaya agar tidak gentar menghadapi tingginya biaya politik di Indonesia.
“Harga demokrasi yang mahal dan ongkos politik yang semakin tinggi jangan menjadi halangan kader untuk berkiprah di arena kebangsaan. Penguatan SDM lewat Sekolah Kebangsaan dan program kaderisasi politik lainnya harus masif ditumbuhkan,” kata Dr. Mukayat, yang baru menggantikan almarhum H.M. Mirdasy.
Raker yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh belasan pengurus LHKP Surabaya yang berlatar belakang lintas profesi, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga aktivis sosial. Forum ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi produktif persyarikatan dalam mencetak kader strategis yang siap mewarnai kebijakan publik di level daerah maupun nasional. || el hakim
