Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mendorong agar seluruh agenda strategis Muhammadiyah diterjemahkan secara sistemik dan integratif, tidak hanya berhenti sebagai program teknis semata. Langkah ini dinilai krusial untuk memangkas akar ketidakadilan di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Busyro dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Hukum dan HAM (MHH), Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Rabu (5/8/2026).
Busyro menegaskan, gerakan kemanusiaan Muhammadiyah berlandaskan kuat pada nilai Spirit Al-Ma’un. Namun, untuk menjawab tantangan zaman, nilai tersebut harus disistematisasikan ke dalam aksi nyata. Mengacu pada Putusan Muktamar ke-48, agenda kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan tidak boleh dipandang secara terpisah (dikotomi), melainkan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.
“Semua program perlu kita pahami dengan pendekatan yang lebih sistemik dan integratif,” ujar Busyro.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Muhammadiyah menerapkan bingkai gerakan kolaboratif lintas sektor dengan menggandeng peneliti, akademisi, hingga pakar. Pendekatan multidisiplin dan transdisiplin ini dibutuhkan agar pemetaan isu menjadi lebih komprehensif, sehingga solusi yang dihasilkan tepat sasaran.
Busyro mencontohkan maraknya kasus dan kekerasan di bidang agraria akibat proyek pembangunan saat ini. Situasi tersebut kerap memicu konflik vertikal maupun horizontal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara instan.
“Berbagai kasus tersebut perlu dikaji secara mendalam agar persoalan yang muncul tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang,” tegasnya.
Melalui rakor ini, Muhammadiyah berharap posisi strategis kader di tingkat wilayah dan daerah semakin kuat dalam membaca persoalan akar rumput. Konsolidasi ini sekaligus menjadi ikhtiar Muhammadiyah untuk mencetak kader yang matang secara teori, serta berani hadir menyelesaikan masalah masyarakat secara otonom dan independen. (*/tim)
