#Menyambut Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah
Suatu ketika muncul kebijakan tidak lazim: organisasi kemasyarakatan hanya diperbolehkan melakukan pembinaan dan dakwah terbatas di dalam rumah ibadah, sementara seluruh pengelolaan aset lembaga pendidikan dan sosial keagamaan — mulai dari sekolah, rumah sakit, pesantren, perguruan tinggi, hingga panti asuhan — diambil alih sepenuhnya oleh negara.
Adanya kebijakan semacam itu, tentu berimplikasi langsung pada hak dan kebebasan berkumpul serta berserikat bagi warga negara yang selama ini dilindungi oleh undang-undang. Publik tidak leluasa lagi bergerak dalam melakukan kegiatan sosial. Tidak ada lagi inisiatif swadaya yang tumbuh dari bawah untuk mengurus kepentingan masyarakat.
Tak pelak, kebijakan tersebut seketika berdampak pada Persyarikatan Muhammadiyah. Kiprah panjangnya yang turut membangun negeri di bidang pendidikan dan pelayanan sosial seakan dipaksa merelakan seluruh amal usahanya untuk dialihkan.
Skenario di atas hanya sebuah pengandaian yang hampir mustahil terjadi. Meski begitu, renungan ini tetap penting bagi warga Persyarikatan: Dalam segala keadaan, masihkah kita tetap setia memilih Muhammadiyah sebagai ladang beramal?
Pertanyaan ini sangat wajar. Terus terang banyak dari kita yang khawatir kehilangan Muhammadiyah. Kekhawatiran itu bukan sekadar karena organisasi ini berisiko kehilangan aset dan amal usaha hasil jerih payah warga serta para simpatisannya.
Bukan pula karena perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akan memudar, melainkan karena kita terancam kehilangan sebuah gerakan sosial keagamaan yang selama ini konsisten mendampingi umat. Gerakan Islam yang menegakkan amar ma’ruf nahi munkar guna mewujudkan masyarakat utama yang rahmatan lil alamin.
Bagi sebagian orang, kekhawatiran itu mungkin dianggap terlalu berlebihan, sebab Muhammadiyah hanyalah sebatas alat perjuangan, bukan tujuan akhir yang hendak dicapai. Tanpa Muhammadiyah pun, dikotomi antara Islam moderat dan Islam tradisional, kelompok puritan dan kelompok pembaru, barangkali akan berangsur luruh dengan sendirinya.
Memang benar, Muhammadiyah hanya alat, bukan tujuan. Tapi bukan alat kosong tanpa makna. Di dalamnya ada cara beragama yang jelas: spirit tajdid, wasathiyah tanpa fanatisme mazhab, dan amar ma’ruf nahi munkar dalam bentuk amal. Jikalau wadah seperti ini hilang, pertentangan itu bukannya reda, bisa jadi makin tajam karena tidak ada lagi penengahnya.
Anggapan Muhammadiyah menciptakan dikotomi justru mengingkari fakta sejarah berdirinya. Sejak awal karakter gerakannya bersifat inklusif dan pemersatu. Keberadaannya bukan untuk membuat kubu baru, melainkan untuk menjembatani kaum santri dan priyayi, tradisi dan pembaruan, yang kala itu justru terkotak-kotak.
Jika dirunut peranan Muhammadiyah dalam menapaki bersama perjalanan bangsa, mulai dari era pergerakan nasional merebut kemerdekaan sampai masa kini, sejatinya tidak bisa dihitung. Sumbangsihnya buat negeri ini cukup besar dan tak dapat dihapus oleh zaman.
Dengan usianya yang telah melampaui satu abad, Persyarikatan ini masih istikamah mengedepankan semangat tajdid dalam beragama, yakni mengajak umat kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Maqbulah, sembari tetap menjauhkan diri dari amalan yang bersifat takhayul, bid’ah, dan khurafat.
Prinsip tajdid ini menjadikan Muhammadiyah tidak pernah menutup ruang ijtihad, justru mendorong berpikir kritis serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi merespons tantangan zaman. Bukan berhenti pada pemahaman keagamaan yang kaku dan tidak kontekstual.
Inilah cerminan Muhammadiyah: wajah Islam Berkemajuan yang memurnikan akidah untuk memajukan peradaban semesta.
Konsistensi memegang prinsip ini kerap menempatkan Persyarikatan pada posisi dilematis dalam kehidupan beragama. Muhammadiyah harus berdiri di tengah: tidak menempatkan dalil tekstual sebagai satu-satunya pijakan, tetapi juga tidak serta-merta menerima tradisi atau inovasi baru tanpa pertimbangan syariat.
Ketika ada pihak memilih jalan di dua kutub berlawanan, antara kelompok yang mengklaim diri paling teguh di atas sunnah (manhaj salafush shalih) maupun kelompok yang meleburkan tradisi sepenuhnya ke dalam dakwah agar bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara harmonis dengan kearifan lokal, Persyarikatan ini justru memilih jalan tengah yang berbeda.
Muhammadiyah tidak semata-mata menggunakan pendekatan letterlijk atau tekstual saja, melainkan juga mengembangkan ijtihad. Namun, arus purifikasi ini sering disalahpahami sebagai sikap yang identik dengan kelompok tekstualis. Padahal, keduanya berbeda. Persyarikatan ini lebih mengedepankan sikap proporsional dalam beragama.
Purifikasi juga tidak berarti anti-budaya atau membongkar tradisi secara total. Sepanjang tidak bertentangan dengan tauhid dan syariat, tradisi boleh dipelihara, sedangkan yang bertentangan perlu diluruskan. Prinsipnya, dalam urusan muamalah, segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.
Beginilah Muhammadiyah memosisikan diri. Persyarikatan ini menghargai semangat purifikasi akidah tanpa mengesampingkan kearifan dalam menjaga tradisi dan budaya.
Gerakan ini selalu berada di tengah dengan sikap wasathiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjelaskan: “Wasathiyah Islam Berkemajuan bukan sekadar sikap moderat dalam beragama, tetapi juga memberikan solusi yang terbaik dari posisi tengah. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah menerapkan prinsip ini dalam praktik kehidupan bermasyarakat.”
Buktinya nyata: lahir di Kauman di tengah kuatnya tradisi Keraton Yogyakarta tidak membuat Muhammadiyah terasing ataupun kehilangan jati diri saat membawa dakwah yang memurnikan.
Prinsip ini berakar pada Surah Al-Baqarah ayat 143, yang menempatkan umat Islam sebagai ummatan wasathan — umat yang adil, proporsional, dan tidak melampaui batas dalam beragama.
Sikap proporsional itu terlihat pula dalam cara Muhammadiyah memandang otoritas keagamaan. Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, melainkan oleh kekuatan dalil dan cara memahaminya. Ulama dan pemuka agama sangat dihormati, tetapi pendapat mereka tetap terbuka untuk dikaji. Sikap inilah yang memberi ruang bagi kader Muhammadiyah untuk merdeka dalam berpikir.
Tidak heran jika Muhammadiyah dijadikan ladang beramal saleh yang nyata. Bukan sekadar sarana halaqah untuk memupuk iman dan ilmu di atas kertas tanpa aksi. Dalam artian, meskipun teguh memurnikan akidah, tetap bergerak memajukan peradaban.
Perwujudan amal saleh itu menjelma dalam beragam amal usaha: semangat berjemaah diwujudkan dalam pendirian masjid, perintah mencari ilmu menjelma menjadi sekolah-sekolah, dan semangat ta’awun menjelma menjadi rumah sakit serta panti asuhan. Semua itu bentuk dari budaya ber-fastabiqul khairat.
Muhammadiyah sadar betul, dakwah amar ma’ruf nahi munkar tidak akan berarti tanpa kekuatan kolektif yang menopangnya: jemaah yang solid, dana yang dikelola secara amanah, serta sumber daya yang terorganisasi rapi dari tingkat Pimpinan Pusat hingga Ranting.
Sikap kolektif itulah yang menjaga Muhammadiyah tetap kritis dan independen di hadapan kekuasaan. Muhammadiyah menempatkan negara sebagai ulil amri yang wajib ditaati, tetapi ketaatan itu tidak mematikan prinsip saling menasihati dalam kebenaran. Ketika ada kebijakan yang dinilai kurang adil, kritik tetap disampaikan dengan adab dan berbasis ilmu. Di sini, Muhammadiyah hadir untuk berkontribusi secara konstruktif dan bermartabat dalam membangun bangsa.
Tekad ini mendapatkan tempat dalam Tanwir Muhammadiyah 2026 di Kota Palu yang mengusung tema: “Bersama Satukan Bangsa”. Tema tersebut merefleksikan komitmen Muhammadiyah untuk terus memperkuat kohesi sosial dan kehidupan kebangsaan.
Hal ini seperti dikatakan Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti:
“Bagi Muhammadiyah kebersamaan dan persatuan merupakan faktor strategis dalam menjadikan bangsa Indonesia hidup damai, adil, sejahtera, dan berkemajuan. Tidak ada bangsa maju yang penduduknya terpecah-belah sebagaimana pepatah, ‘Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh’.”
Untuk itulah, Muhammadiyah tidak hidup di menara gading. Persyarikatan ini tidak pernah mengajarkan bahwa hanya kelompoknya sendiri yang paling benar dan paling selamat. Hal itu tercermin dalam Keputusan Tarjih yang menegaskan bahwa putusannya tidak bersifat mutlak. Artinya, Persyarikatan ini tetap menghargai sudut pandang lain dan terbuka terhadap argumen yang lebih kuat.
Inilah potret Kepribadian Muhammadiyah: tidak suka menyalahkan atau mudah mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan pemahaman dalam masalah furu’iyah. Prinsip yang dipegang justru merangkul, dengan menghadirkan Islam yang menggembirakan dan melapangkan, bukan yang menakut-nakuti.
Jadi, seandainya seluruh aset fisik itu hilang sekalipun, kita akan tetap memilih Muhammadiyah. Sejak awal, kita pilih bukan karena terpikat dengan gedung-gedungnya. Aset bisa dialihkan dan bangunan bisa dilepaskan, tetapi dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang dilandasi semangat tajdid yang membumi tidak akan pernah bisa diambil alih. Karena Persyarikatan ini sudah hidup dan mengakar di dalam pikiran dan dada para anggota serta simpatisannya. (*)
Sumber referensi:
¹https://khazanah.republika.co.id/berita/sspzo6472/haedar-nashir-ingatkan-pentingnya-membangun-peradaban-islam-yang-moderat-dan-maju
²https://muhammadiyah.or.id/2026/11/jelang-tanwir-di-palu-muhammadiyah-siapkan-arah-gerakan-20-tahun-ke-depan/
