#Analisis Fenomenologi Sosial-Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Ada dua fenomena sosial-politik yang menarik untuk dicermati. Pertama, mengapa pejabat dalam lingkungan tertentu tampak lebih nyaman dikelilingi orang-orang yang selalu memuji, membenarkan, dan mengikuti kehendaknya daripada orang-orang yang kritis dan berani menyampaikan kekurangan? Kedua, mengapa penguasa dalam lingkungan tertentu tampak lebih dekat dengan pengusaha dan pemilik modal?
Kedua fenomena tersebut tidak selalu terjadi, dan tidak tepat digeneralisasi kepada seluruh pejabat, penguasa, maupun pengusaha. Namun, apabila pola tersebut terjadi secara sistematis, persoalannya tidak lagi sekadar hubungan pribadi. Ia dapat menjadi fenomena relasi kuasa, patronase, klientelisme, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan kekuatan ekonomi.
Pertanyaan yang lebih mendasar kemudian adalah: Apakah kekuasaan sedang digunakan untuk melayani kepentingan publik, atau perlahan berubah menjadi ruang pertukaran kepentingan antara pemegang kekuasaan, pencari akses, dan pemilik modal?
Penjilat Memberikan Kenyamanan, Kritik Memberikan Koreksi
Seorang penjilat pada umumnya tidak menghadirkan ketidaknyamanan kepada atasannya. Ia cenderung mengatakan: “Bapak sudah benar.” “Kebijakan Bapak sangat tepat.” “Tidak ada yang mampu memimpin seperti Bapak.” Sebaliknya, orang yang berintegritas dapat mengatakan: “Menurut saya keputusan itu perlu diperbaiki.” “Data di lapangan menunjukkan persoalan yang berbeda.” “Ada masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.”
Dalam kepemimpinan yang sehat, kritik merupakan mekanisme koreksi. Namun dalam kultur kekuasaan yang tidak sehat, kritik dapat dipersepsikan sebagai ancaman. Akibatnya terjadi paradoks: Penjilat membuat pemimpin merasa nyaman, sedangkan orang jujur membuat pemimpin berpikir. Padahal seorang pemimpin justru membutuhkan orang yang berani mengatakan kebenaran ketika keputusan yang diambilnya keliru.
Dari Loyalitas kepada Institusi Menjadi Loyalitas kepada Individu
Masalah menjadi lebih serius apabila loyalitas kepada institusi berubah menjadi loyalitas kepada pemegang jabatan. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, loyalitas utama aparatur seharusnya ditujukan kepada: konstitusi; hukum; institusi; kepentingan masyarakat; dan tugas yang diamanahkan. Bukan kepada pribadi pejabat.
Apabila seseorang berpikir: “Saya harus menyenangkan atasan agar karier saya aman,” maka hubungan profesional mulai bergeser menjadi hubungan personal. Dari sinilah patronase dapat berkembang.
Penelitian mengenai birokrasi paternalistik di Indonesia menunjukkan adanya pola hubungan yang memperlihatkan kuatnya pendekatan personal antara aparat dan calon atau pemegang kekuasaan. Penelitian tersebut mengaitkannya dengan loyalitas, pendekatan, dan negosiasi dalam hubungan birokrasi-politik (Indiahono, Satyawan, & Yamin, 2022).
Mengapa Penguasa Dekat dengan Pengusaha?
Pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan tentang penjilat. Pengusaha memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kekuasaan politik: modal, jaringan ekonomi, kemampuan investasi, akses informasi, dan kapasitas menggerakkan sumber daya.
Sementara penguasa memiliki sesuatu yang sangat penting bagi dunia usaha: kewenangan membuat kebijakan, regulasi, perizinan, pengadaan, pembangunan infrastruktur, konsesi, dan berbagai keputusan publik. Di sinilah dapat muncul hubungan saling membutuhkan.
Secara sederhana: Penguasa memiliki kewenangan. Pengusaha memiliki modal. Apabila hubungan keduanya dibangun secara transparan dan sesuai hukum, kerja sama pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun apabila hubungan tersebut berlangsung secara tertutup dan kepentingan publik tersisih, maka dapat muncul persoalan konflik kepentingan, patronase, klientelisme, dan capture terhadap kebijakan publik.
Ketika Modal Mendekati Kekuasaan
Dalam demokrasi, uang dan kekuasaan memiliki wilayah yang berbeda. Kekuasaan politik memperoleh legitimasi dari rakyat. Kekuatan ekonomi memperoleh kekuatan dari kepemilikan modal dan aktivitas usaha.
Masalah muncul ketika batas antara keduanya menjadi kabur. Pengusaha membutuhkan keputusan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dukungan ekonomi. Kemudian muncul hubungan: modal → akses → kedekatan → pengaruh → kebijakan → keuntungan.
Jika mekanisme tersebut tidak diawasi, maka keputusan yang seharusnya dibuat berdasarkan kepentingan publik berisiko dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang memiliki akses dan sumber daya.
Berenschot (2018), dalam kajiannya tentang klientelisme politik di Indonesia, membahas bagaimana pertukaran keuntungan yang ditargetkan dengan dukungan politik dapat menjadi bagian dari politik patronase. Ia juga menempatkan akses terhadap sumber daya sebagai salah satu unsur penting dalam mekanisme tersebut. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar “penguasa berteman dengan pengusaha.” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Apakah kedekatan tersebut memengaruhi keputusan publik?
