Menjelang perayaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Enam Pesan Kebangsaan yang menyoroti pentingnya menjaga persatuan, memperkuat penegakan hukum, serta mengendalikan ambisi politik demi merawat kohesivitas sosial bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh jajaran pimpinan PP Muhammadiyah dalam jumpa pers di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, pada Senin (9/11/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, serta Ketua PP Muhammadiyah dr. Agus Taufiqurrahman dan Agung Danarto.
Rangkaian Tanwir dan Milad yang mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa” ini menjadi momentum bagi Muhammadiyah untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan elite agar senantiasa merajut kesadaran kolektif.
Enam Pesan Kebangsaan Muhammadiyah:
- Merawat Persatuan sebagai Modal Sejarah Kebersamaan dan persatuan bangsa merupakan modal sejarah dan kebudayaan yang berakar kuat pada tradisi gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Aktivitas politik dan sosial dijamin dalam demokrasi, namun ambisi politik yang berlebihan tanpa pengelolaan yang baik dapat memicu ketegangan dan mengancam kohesi sosial.
- Penegakan Hukum dan Etika Sosial Meskipun mengakar kuat, persatuan bangsa kerap diuji oleh benturan kepentingan antargolongan. Karena itu, diperlukan keteraturan sosial (social order) yang ditopang oleh penegakan hukum yang adil, jujur, dan transparan, serta penguatan etika sosial agar setiap warga dan elite memahami nilai kepantasan.
- Bijak Menggunakan Media Sosial Media sosial harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab sebagai ruang kebajikan untuk menebar ilmu dan informasi produktif. Muhammadiyah memprihatinkan kecenderungan negatif medsos yang kerap disalahgunakan untuk menyebar hoaks, kebencian, penghujatan, dan adu domba yang berpotensi merusak persatuan bangsa.
- Dukungan kepada Pemerintahan Prabowo Muhammadiyah mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan konstitusi dan sistem hukum demi mewujudkan cita-cita nasional yang adil, makmur, dan berdaulat. Rakyat diyakini akan berdiri di belakang pemerintah yang konsisten menjalankan amanat UUD 1945.
- Menjaga Solidaritas Antar-Lembaga dan Elite Seluruh institusi pemerintahan—baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, maupun organ negara lainnya—diminta menyatukan langkah dan menghindari segmentasi sektoral yang dapat mengganggu integrasi nasional serta keutuhan bangsa.
- Komitmen Kebangsaan Muhammadiyah Muhammadiyah terus berkomitmen merawat persatuan melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan dakwah. Langkah ini diperkuat dengan kolaborasi lintas organisasi kemasyarakatan demi mewujudkan Indonesia yang damai dan berkemajuan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa secara normatif fondasi persatuan Indonesia telah selesai melalui konsensus para pendiri bangsa. Kendati demikian, dinamika kehidupan berbangsa menuntut persatuan yang “kenyal” dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
“Kebersamaan dan persatuan itu bukan hanya adaptif, tetapi juga kenyal terhadap masalah dan tantangan yang bisa menggerogoti,” ujar Haedar.
Haedar mengingatkan bahwa hasrat politik yang berlebihan rawan memicu perpecahan. Ia mengimbau para elite dan kekuatan politik untuk tahu batas dan mengerem ambisi apabila kepentingan kelompok mulai mengoyak tenun kebangsaan.
Ia menambahkan, apabila perjuangan politik sudah pada tempatnya yang cukup, para pihak diimbau untuk mengakhirinya agar tidak memicu benturan (cross-cutting of interest).
Terkait penegakan hukum, Haedar menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindak setiap pelanggaran secara objektif, transparan, dan adil, termasuk dalam kasus korupsi dan penyadapan. Namun, ia juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses tersebut secara proporsional tanpa terus-menerus memperpanjang kegaduhan sosiologis di ruang publik.
Menutup keterangannya, Haedar berpesan agar para elite bangsa senantiasa mengendalikan hasrat politik, sosial, and ekonomi demi kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan dan kemajuan Indonesia. (*/tim)
