#Pengusaha Kuat, Penguasa Berintegritas, Pejabat Tanpa Penjilat, Dan Masyarakat Kritis Yang Bertanggung Jawab
Sebuah negara tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Negara juga membutuhkan pengusaha yang kuat, pejabat yang berintegritas, serta masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Keempat unsur tersebut memiliki posisi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat.
Karena itu, ada sebuah prinsip yang patut direnungkan: “Negara membutuhkan pengusaha yang kuat tanpa membeli kekuasaan; penguasa yang kuat tanpa menjual kebijakan; pejabat yang terhormat tanpa dikelilingi para penjilat; dan masyarakat yang kritis tetapi tetap bertanggung jawab.” Kalimat tersebut sesungguhnya mengandung persoalan besar tentang relasi kekuasaan, kekayaan, jabatan, dan masyarakat.
Pengusaha membutuhkan negara yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Negara membutuhkan pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa, membayar pajak, melakukan inovasi, serta ikut menggerakkan perekonomian. Akan tetapi, kekuatan ekonomi tidak boleh berubah menjadi kekuatan untuk membeli kebijakan. Sebaliknya, pemerintah memang membutuhkan kekuasaan yang efektif agar mampu menjalankan pemerintahan. Namun kekuasaan tersebut tidak boleh diperdagangkan kepada pemilik modal atau kelompok kepentingan tertentu.
Demikian pula pejabat membutuhkan loyalitas dari bawahannya. Akan tetapi, loyalitas tidak boleh berubah menjadi penjilatan. Sebab pemimpin yang hanya mendengar pujian akan semakin jauh dari kenyataan. Masyarakat pun mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah dan pejabat publik. Tetapi kebebasan mengkritik harus disertai tanggung jawab moral, hukum, dan intelektual.
Dengan demikian, persoalannya bukan siapa yang paling kuat, melainkan bagaimana kekuatan tersebut digunakan dan dikendalikan agar tetap berada dalam koridor amanah dan kepentingan umum.
1. Pengusaha Kuat Tanpa Membeli Kekuasaan
Islam tidak memusuhi kekayaan. Al-Qur’an bahkan mengakui bahwa harta merupakan salah satu bagian dari kehidupan dunia yang dapat dimanfaatkan manusia. Allah SWT berfirman:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia.” (QS. Al-Qashash [28]: 77).
Karena itu, menjadi pengusaha yang kaya bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah dari mana kekayaan diperoleh dan untuk apa kekayaan digunakan.
Pengusaha yang kuat idealnya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Ia membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, membangun industri, menciptakan inovasi, dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun kekuatan ekonomi menjadi berbahaya apabila digunakan untuk membeli pengaruh politik.
Dalam perspektif Islam, transaksi kekayaan untuk memperoleh sesuatu yang tidak menjadi hak seseorang merupakan persoalan serius. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu…” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).
Ayat ini memberikan peringatan bahwa harta tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Maka idealnya:
• pengusaha kuat karena produktivitas, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan;
• pengusaha besar karena inovasi, bukan karena privilese;
• pengusaha dihormati karena kontribusinya, bukan karena mampu membeli akses.
Negara yang sehat bukan negara yang memusuhi pengusaha besar, tetapi negara yang memastikan bahwa besar-kecilnya usaha tidak menentukan besar-kecilnya akses terhadap keadilan dan kebijakan publik.
