Di sinilah kita mulai melihat hubungan yang lebih luas antara epistemologi, manusia, dan sistem.
Epistemologi menentukan bagaimana manusia memahami kebenaran.
Cara memahami kebenaran membentuk cara manusia melihat dirinya dan kehidupan.
Cara pandang tersebut memengaruhi nilai yang ia pegang.
Nilai memengaruhi tindakan.
Manusia yang memiliki nilai tertentu kemudian membangun institusi dan sistem.
Sistem tersebut kembali membentuk perilaku manusia melalui aturan, kebiasaan, dan budaya.
Dengan demikian, kita tidak sedang berhadapan dengan satu mata rantai sederhana, tetapi sebuah lingkaran:
epistemologi → manusia → nilai → tindakan → sistem → budaya → kembali membentuk manusia.
Jika fondasinya keliru, masalah dapat muncul di berbagai tingkat.
Karena itu, perubahan yang hanya menyentuh permukaan sering kali tidak bertahan lama. Mengganti aturan tanpa mengubah budaya dapat menghasilkan penyimpangan baru. Mengganti struktur tanpa mengubah manusia dapat menghasilkan perilaku lama dalam struktur baru. Mengganti pemimpin tanpa memperbaiki proses pembentukan manusia dapat membuat persoalan yang sama muncul kembali dengan wajah berbeda.
Ini bukan berarti sistem tidak penting. Justru sebaliknya. Sistem penting karena manusia membutuhkan struktur yang mendorong kebaikan dan mencegah penyalahgunaan. Tetapi sistem yang baik harus berjalan bersama manusia yang baik.
Dengan kata lain, kita tidak boleh mempertentangkan sistem dengan manusia. Keduanya harus dibangun secara bersamaan.
Sistem harus dirancang agar tidak mudah disalahgunakan. Manusia harus dididik agar tidak memiliki keinginan untuk menyalahgunakannya. Sistem harus menyediakan mekanisme pengawasan. Manusia harus memiliki kesadaran bahwa sekalipun tidak diawasi manusia, ia tetap berada dalam pengawasan Allah. Sistem membutuhkan hukum. Manusia membutuhkan akhlak.
Di sinilah epistemologi Qurani memberikan dimensi yang tidak dapat digantikan hanya oleh desain kelembagaan.
Pengawasan eksternal penting, tetapi kesadaran internal juga penting.
Hukum penting, tetapi amanah juga penting.
Kompetensi penting, tetapi ketakwaan juga penting.
Institusi penting, tetapi karakter manusia juga penting.
Sebab tidak mungkin setiap tindakan manusia diawasi oleh aturan secara sempurna. Selalu ada ruang yang tidak dapat dijangkau oleh regulasi. Di ruang itulah integritas menjadi sangat menentukan.
Karena itu, ketika Al-Qur’an berbicara tentang manusia yang layak menerima amanah, persoalannya tidak berhenti pada kemampuan teknis. Amanah membutuhkan kualitas moral. Kekuasaan membutuhkan pertanggungjawaban. Ilmu membutuhkan kebijaksanaan.
Pada titik ini kita mulai mendekati konsep Ulul Albab yang akan menjadi pusat pembahasan berikutnya.
Ulul Albab adalah gambaran manusia yang tidak berhenti pada kecerdasan instrumental. Ia memiliki kemampuan berpikir, tetapi pikirannya tidak terputus dari kesadaran kepada Allah. Ia membaca realitas, tetapi tidak kehilangan orientasi nilai. Ia memiliki ilmu, tetapi memahami bahwa ilmu bukan alasan untuk sombong. Ia memiliki kemampuan, tetapi menyadari bahwa kemampuan adalah amanah.
Inilah manusia yang diperlukan untuk mengisi ruang-ruang strategis kehidupan.
Bukan manusia yang hanya bertanya, “Apa yang menguntungkan saya?”
Bukan pula manusia yang hanya bertanya, “Apa yang diinginkan kelompok saya?”
Tetapi manusia yang mampu bertanya:
“Apa yang benar?”
“Apa yang adil?”
“Apa yang membawa kemaslahatan?”
Dan yang paling penting:
“Apa yang dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah?”
Pertanyaan terakhir inilah yang membedakan manusia tauhidik dari sekadar manusia yang memiliki kecakapan teknis.
Maka, kalau kita kembali kepada pelajaran G30S dan berbagai tragedi ideologis dalam sejarah manusia, kita menemukan satu kesimpulan penting: mencegah lahirnya sistem atau ideologi yang merusak tidak cukup dilakukan dengan pelarangan dan perubahan institusi. Bangsa juga membutuhkan manusia yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menguji, dan menolak gagasan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ketauhidan.
Manusia seperti itu tidak lahir secara tiba-tiba.
Ia harus dibentuk.
Dan tempat pertama pembentukannya adalah pendidikan.
Karena itu, pada bagian berikutnya kita akan memasuki pertanyaan yang lebih spesifik:
Manusia seperti apa yang seharusnya mengelola amanah bersama?
Di sinilah konsep Ulul Albab, manusia tauhidik, integritas, dan kapasitas akan kita pertemukan dengan gagasan musyawarah.
Sebab jika kekuasaan adalah amanah, maka pertanyaan berikutnya bukan hanya bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga siapa yang layak ikut membuat keputusan tersebut.
Bersambung — Bagian 4 dari 6: “Ulul Albab: Manusia yang Layak Mengemban Amanah.”
