#Ketika Kekuasaan Dibeli, Rakyat Menanggung Akibatnya
Ada yang lebih berbahaya daripada kemiskinan sebuah bangsa, yakni ketika moralitas para pemegang kekuasaannya mengalami kemiskinan.
Ketika kejujuran dapat dibeli, jabatan dapat ditransaksikan, dan kewenangan dapat dinegosiasikan dengan uang, sesungguhnya sebuah bangsa sedang menghadapi krisis yang jauh lebih serius daripada sekadar persoalan ekonomi.
Suap adalah salah satu pintu masuk kerusakan tersebut.
Dalam Islam, suap bukan perkara kecil. Ia bukan sekadar pemberian uang untuk memperlancar urusan, bukan pula sekadar kesepakatan antara dua pihak yang sama-sama memperoleh keuntungan.
Suap merupakan tindakan yang merusak keadilan, mengkhianati amanah, dan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Rasulullah SAW memberikan peringatan sangat keras:
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
“Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap.”
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
Ancaman laknat dalam hadis ini menunjukkan betapa seriusnya dosa suap. Pemberi dan penerima sama-sama terlibat dalam tindakan yang merusak tatanan moral dan keadilan.
Mengapa pemberi suap juga mendapat ancaman?
Karena ia berusaha memengaruhi keputusan melalui jalan yang tidak benar, membeli sesuatu yang bukan haknya, atau mengalahkan orang lain yang seharusnya lebih berhak.
Sementara penerima suap telah mengkhianati tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Jabatan Bukan Barang Dagangan.
Dalam kehidupan politik, praktik suap menjadi jauh lebih berbahaya ketika berkaitan dengan perebutan jabatan dan kekuasaan.
Jabatan publik seharusnya menjadi ruang pengabdian.
Seseorang memperoleh kedudukan karena kapasitas, integritas, kompetensi, dan kepercayaan.
Namun, ketika jabatan diperoleh melalui transaksi, orientasi pengabdian dapat berubah menjadi orientasi keuntungan.
Muncullah logika investasi politik: uang yang telah dikeluarkan harus kembali. Bahkan, kalau memungkinkan, harus menghasilkan keuntungan berlipat.
Di sinilah potensi korupsi menemukan jalannya.
Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat berpotensi berubah menjadi instrumen untuk mengembalikan modal, membangun jaringan kepentingan, dan menguasai sumber daya publik.
Akibatnya, kebijakan tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Proyek, perizinan, pengadaan barang dan jasa, bahkan distribusi anggaran dapat menjadi ruang transaksi kepentingan.
Tentu tidak setiap proses politik yang melibatkan biaya otomatis merupakan suap. Namun, ketika uang digunakan untuk membeli keputusan, jabatan, atau kewenangan secara tidak sah, di situlah batas antara politik dan kejahatan moral telah dilanggar.
Ketika Suap Melahirkan Oligarki.
Persoalan suap tidak berhenti pada hubungan antara pemberi dan penerima. Ia memiliki dampak sistemik terhadap demokrasi.
Demokrasi seharusnya menjamin kesetaraan hak politik, kesempatan yang adil, dan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Namun, ketika kekuatan uang menjadi penentu akses terhadap kekuasaan, demokrasi berisiko berubah menjadi demokrasi transaksional.
Pemilik modal memiliki akses lebih besar.
Kelompok berkepentingan dapat memengaruhi kebijakan. Sementara masyarakat luas hanya menjadi penonton dalam proses politik yang seharusnya mewakili kepentingan mereka.
Dalam situasi seperti ini, oligarki memperoleh ruang untuk berkembang. Kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang memiliki kemampuan memengaruhi keputusan publik.
Pemilu tetap berlangsung. Pejabat tetap berganti. Lembaga negara tetap bekerja. Tetapi substansi demokrasi dapat mengalami kemunduran apabila keputusan publik lebih ditentukan oleh kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat.
Demokrasi tanpa integritas hanya akan menjadi prosedur politik yang mudah dikuasai oleh kekuatan uang.
Korupsi Adalah Pengkhianatan terhadap Rakyat.
Kita sering membicarakan korupsi melalui angka kerugian negara. Padahal, ada kerugian yang jauh lebih besar dan tidak selalu tercatat dalam laporan keuangan, yaitu hilangnya hak masyarakat.
Ketika anggaran pendidikan diselewengkan, anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Ketika anggaran kesehatan dikorupsi, masyarakat miskin menjadi pihak yang paling menderita.
Ketika bantuan sosial disalahgunakan, mereka yang seharusnya menerima perlindungan justru kehilangan haknya.
Karena itu, korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara. Ia merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan perampasan kesempatan hidup masyarakat.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini memberikan prinsip mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan: amanah harus diberikan kepada yang berhak dan keadilan harus menjadi landasan setiap keputusan.
Kekuasaan tanpa amanah akan melahirkan kesewenang-wenangan. Jabatan tanpa integritas akan membuka pintu penyalahgunaan kewenangan.
Kekuasaan yang Diperebutkan,
Penyesalan yang Menanti
Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang bahaya ketamakan terhadap kekuasaan.
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat.”
(HR. Bukhari no. 7148).
Hadis ini bukan larangan untuk menjadi pemimpin. Islam justru membutuhkan pemimpin yang mampu menegakkan keadilan dan mengurus kemaslahatan masyarakat.
Yang diperingatkan adalah ketamakan terhadap jabatan, ambisi yang tidak disertai tanggung jawab, serta keinginan berkuasa demi kepentingan pribadi.
Sebab, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya.
Jabatan bukan hanya kehormatan, tetapi juga ujian. Kekuasaan bukan hanya fasilitas, tetapi juga pertanggungjawaban.
Ironisnya, ada orang yang begitu bersemangat mendapatkan kekuasaan, tetapi lupa mempersiapkan dirinya mempertanggungjawabkan kekuasaan tersebut.
Mengembalikan Kekuasaan kepada Makna Amanah
Pemberantasan suap dan korupsi tidak cukup dilakukan melalui ceramah keagamaan atau slogan antikorupsi. Ia membutuhkan keberanian moral, ketegasan hukum, dan pembenahan sistem pemerintahan.
Transparansi anggaran harus diperkuat. Rekrutmen jabatan harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Pengawasan terhadap kekuasaan harus independen.
Penegakan hukum harus berlaku sama kepada semua orang, tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik.
Lebih dari itu, masyarakat harus berani menolak budaya permisif terhadap suap.
Jangan menganggap pemberian yang melanggar hukum sebagai sesuatu yang biasa. Jangan membenarkan korupsi hanya karena dilakukan oleh orang yang kita dukung.
Jangan pula mengukur keberhasilan pemimpin semata-mata dari popularitas dan pencitraannya.
Integritas harus menjadi ukuran utama.
Sebab, korupsi tidak akan pernah benar hanya karena pelakunya memiliki kekuasaan.
Dan suap tidak akan berubah menjadi halal hanya karena dibungkus dengan istilah pemberian atau ucapan terima kasih.
Penutup: Jabatan Berakhir, Pertanggungjawaban Tidak.
Pada akhirnya, manusia boleh mengejar jabatan, tetapi tidak boleh menghalalkan segala cara untuk memperolehnya.
Kekuasaan memiliki batas waktu. Jabatan memiliki masa akhir. Kekayaan dapat ditinggalkan. Namun, pertanggungjawaban atas amanah tidak berakhir ketika seseorang turun dari kursi kekuasaannya.
Di hadapan manusia, seseorang mungkin dapat berlindung di balik jabatan, kekayaan, dan jaringan politik.
Namun, di hadapan Allah SWT, tidak ada kekuasaan yang dapat membeli pengampunan dan tidak ada transaksi yang dapat menghapus kezaliman terhadap sesama manusia.
Jangan membeli jabatan dengan suap. Jangan menjual kewenangan demi keuntungan. Jangan merampas hak rakyat untuk memperkaya diri.
Sebab, jabatan yang diperoleh dengan mengkhianati amanah bukanlah kemenangan. Ia justru dapat menjadi awal kehancuran moral seseorang.
Kekuasaan seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan ladang pencarian keuntungan.
Sebab, ukuran kemuliaan seorang pemimpin bukanlah seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraihnya, melainkan seberapa jujur ia menjaga amanah ketika kekuasaan berada di tangannya.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Jakarta, 12 November 2026.
