Tahun ajaran 2026/2027 menyingkap sebuah paradoks dalam peta pendidikan dasar di Indonesia. Di satu sisi, ratusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah kesulitan mendapatkan murid baru. Di sisi lain, sejumlah sekolah swasta berbasis keagamaan, terutama di bawah naungan Muhammadiyah, justru harus menutup pendaftaran karena kuotanya telah penuh hingga bertahun-tahun ke depan.
Data dari berbagai daerah menunjukkan skala persoalan ini cukup luas. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 73 dari 1.056 SD dan SMP mengalami kekurangan murid pada tahun ajaran 2026/2027, dengan rincian 46 SD dan 27 SMP. Kasus paling ekstrem terjadi di dua sekolah di Kecamatan Tonjong, yang masing-masing hanya menerima 3 murid baru padahal kuota tersedia 28 anak.
Kondisi serupa terjadi di Kota Magelang, di mana hampir separuh SD negeri, yakni 24 dari 59 sekolah, mendapat murid baru kurang dari 28 anak sesuai standar minimal per rombongan belajar, bahkan tujuh sekolah di antaranya menerima kurang dari 10 murid.
Di Kabupaten Banyumas, 61 SD Negeri dan 8 SMP Negeri belum memenuhi kuota penerimaan. Situasi lebih parah terekam di Sragen, di mana sekitar 320 SD Negeri hanya menerima 11 hingga 28 murid, bahkan dua sekolah hanya mendapat satu murid.
Fenomena serupa juga tercatat di Ponorogo, Tulungagung, Karanganyar, Bantul, hingga Bandar Lampung dan Blitar, ada beberapa SD sama sekali tidak mendapat murid baru selama dua tahun berturut-turut.
Ada Sekolah Antre hingga 2033
Berbanding terbalik, sejumlah sekolah Muhammadiyah justru kebanjiran peminat. SD Muhammadiyah Condong Catur di Yogyakarta, yang tercatat sebagai sekolah dengan prestasi terbanyak secara nasional versi Puspresnas, kini kuota murid barunya sudah penuh hingga tahun 2033. Sekolah ini mematok biaya pendaftaran sekitar Rp16-20 juta, ditambah daftar ulang tahunan Rp1 juta dan SPP bulanan sekitar Rp900 ribu, namun tetap diserbu pendaftar.
Pola serupa terjadi di SD Muhammadiyah Manyar Gresik, yang menempati peringkat kedua SD terbaik nasional. Sekolah ini membuka program “Daftar Sejak Dini” yang memungkinkan orang tua menitipkan data anak untuk tahun ajaran 2026/2027 hingga 2029/2030, layaknya mengamankan antrean jauh sebelum anak cukup umur bersekolah.
Mengapa ini bisa terjadi? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengidentifikasi persoalan ini tidak disebabkan satu faktor tunggal. Faktor-faktor yang teridentifikasi meliputi perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, pilihan masyarakat terhadap satuan pendidikan, serta kondisi geografis yang berbeda di tiap daerah. Kemendikdasmen bahkan telah mendata sekolah dengan jumlah murid kurang dari 100 dan menyerahkannya ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan koordinasi kebijakan.
Namun akar masalah tampaknya lebih dalam dari sekadar demografi. Saat ini telah terjadi pergeseran pilihan masyarakat, di mana orang tua kini lebih memilih sekolah swasta dibanding negeri, sementara jumlah penduduk usia SD menurun namun jumlah sekolah tetap.
Analisis lain menegaskan sekolah negeri gratis ternyata bukan lagi jaminan menjadi pilihan utama, karena pertimbangan keluarga kini bergeser ke kualitas layanan, kenyamanan belajar, fasilitas, kondisi lingkungan, hingga citra sekolah di mata masyarakat.
Faktor Penentu Pilihan Orang Tua
Beberapa faktor yang tampak memengaruhi keputusan orang tua memilih sekolah bagi anaknya antara lain:
- Rekam jejak prestasi — SIMT (Sistem Informasi Manajemen Talenta) milik Puspresnas menjadi rujukan populer; sekolah dengan ribuan prestasi terkurasi otomatis menarik minat besar.
- Muatan nilai agama dan karakter — Sebagian besar orang memilih sekolah Muhammadiyah karena unsur keagamaan serta kurikulum yang terintegrasi dengan Al-Qur’an.
- Kualitas guru dan pembinaan — figur guru sebagai role model dianggap penting dalam membentuk motivasi belajar anak.
- Fasilitas dan kenyamanan belajar, yang kerap dianggap lebih terjamin di sekolah swasta unggulan dibanding sekolah negeri di daerah dengan infrastruktur terbatas.
- Reputasi dan efek jejaring sosial — sekolah favorit menciptakan siklus permintaan tinggi karena rekomendasi antarorang tua, memperlebar jarak dengan sekolah yang dianggap “biasa saja”.
Fenomena ini menandakan pendidikan dasar di Indonesia tengah memasuki fase penataan ulang. Bukan sekadar soal jumlah penduduk usia sekolah yang menyusut, melainkan juga pergeseran ekspektasi orang tua terhadap kualitas pendidikan. Ini sebuah tantangan yang menuntut evaluasi menyeluruh, bukan hanya di sisi kuantitas penerimaan murid, tetapi juga kualitas layanan sekolah negeri secara keseluruhan. (*)
