Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur kembali menggelar Kelas Kebijakan Publik sesi kedua secara virtual melalui Zoom Meeting, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang membahas strategi perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik serta tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik.
Dua narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Dati Fatimah, M.A. dari LPPA PP ‘Aisyiyah dan akademisi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Yuni Lestari, M.AP.
Acara strategis ini dibuka langsung oleh Ketua PWA Jawa Timur, Dra. Hj. Rukmini Amar, M.AP. Dalam sambutannya, Rukmini menggarisbawahi pentingnya eskalasi kapasitas kader perempuan agar tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pengambilan kebijakan.
“Melalui kelas ini, PWA Jawa Timur berharap seluruh kader terus mengasah kapasitas diri. Kita harus mampu bersinergi, mewujudkan suara individu menjadi suara gerakan yang bergaung kuat dan mampu memengaruhi kebijakan publik,” tegas Rukmini.
Senada dengan hal itu, Ketua LPPA Jawa Timur, Afida Safriani, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa fokus pertemuan kedua ini diarahkan pada pemetaan jalur aspirasi yang efektif.
“Kami ingin mengidentifikasi jalur mana saja yang bisa ditembus untuk menyampaikan pendapat, sekaligus memetakan tantangan spesifik yang dihadapi perempuan ‘Aisyiyah di lapangan,” jelas Afida dalam laporan panitia.
Memasuki sesi materi pertama, Dati Fatimah, M.A. dari LPPA PP ‘Aisyiyah mengajak 156 peserta yang hadir dari unsur Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) se-Jawa Timur untuk terlibat aktif melalui aplikasi interaktif Mentimeter. Dari jajak pendapat instan tersebut, terungkap musuh utama kiprah perempuan di ruang publik adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat, beban ganda (sebagai istri, ibu, sekaligus pekerja), minimnya akses setara, hingga lemahnya dukungan sistem.
Menyikapi realitas tersebut, Dati mendorong kader ‘Aisyiyah untuk tidak menyerah pada keadaan. “Perempuan ‘Aisyiyah harus terus naik kelas dan meningkatkan kapasitas diri agar mampu hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ungkapnya optimistis.
Di sisi lain, akademisi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Yuni Lestari, M.AP., menyoroti pentingnya implementasi nyata dari regulasi afirmasi perempuan yang sudah diatur oleh undang-undang.
Yuni mengkritik fenomena keterwakilan perempuan di parlemen yang kerap kali baru menyentuh tataran administratif. “Undang-Undang Pemilu sudah mengamanatkan keterlibatan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota parlemen. Namun, di lapangan, ini sering kali baru sebatas syarat pencalonan. Hasil akhirnya, perempuan yang benar-benar duduk di kursi parlemen masih sangat minim,” kritik Yuni.
Padahal, kehadiran perempuan di ruang pengambil kebijakan sangat krusial. Perempuan membawa perspektif dan pengalaman sosial yang berbeda dari laki-laki. “Perempuan jauh lebih peka dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan, anak, dan sesama perempuan. Kehadiran mereka secara otomatis akan meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tambahnya.
Berbagi Tips Keseimbangan Peran
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Peserta yang bergabung dalam kegiatan ini 156 orang dari unsur Pimpinan Daerah Aisyiyah se Jawa Timur. Kolom komentar Zoom dibanjiri pertanyaan, bersahutan dengan para peserta yang langsung mengangkat tangan (raise hand) untuk berdialog.
Salah satu topik yang paling memantik perhatian adalah kegelisahan peserta mengenai tips sukses menyeimbangkan peran di ranah publik tanpa menelantarkan ranah domestik. Yuni Lestari pun tak pelit membagikan pengalaman pribadinya dalam menjaga harmoni kedua peran tersebut.
Kelas Kebijakan Publik LPPA ‘Aisyiyah Jatim ini pada akhirnya bukan sekadar ruang kuliah daring biasa. Kegiatan ini menjelma menjadi laboratorium pembelajaran strategis bagi perempuan berkemajuan untuk memperkuat kepemimpinan, memperluas cakrawala politik, dan mengawal demokrasi Indonesia agar berjalan lebih inklusif serta berkeadilan.|| Ana Aziza, LPPA Jatim
