Muhammadiyah mengukir sejarah baru dalam diplomasi kemanusiaan global. Melalui delegasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menyepakati kerja sama strategis dengan Vatikan untuk menghentikan perang ekonomi (economic war) yang kian menghancurkan tatanan dunia.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan resmi dengan Kardinal George Jacob Koovakad, Prefek Dikasteri Dialog Antar-Agama Vatikan, pada 5 Mei 2026 lalu. Langkah ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan kerja sama formal pertama antara negara Vatikan dengan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.
Ketua Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, menegaskan bahwa koalisi ini lahir dari keprihatinan atas krisis kemanusiaan yang dipicu oleh ambisi ekonomi global.
“Ini adalah pertemuan bersejarah antara negara Vatikan dan Muhammadiyah. Bisa jadi, inilah kerja sama pertama di dunia yang melibatkan sebuah negara dengan institusi ormas Islam secara langsung,” ujar Bachtiar pada Senin (11/5/2026).
Sebagai langkah konkret, Muhammadiyah dan Vatikan telah membentuk tim perumus beranggotakan lima orang. Tim ini bertugas menyusun Memorandum of Understanding (MoU) yang akan menjadi payung hukum bagi program lintas negara. Kerja sama ini mengacu pada Deklarasi Istiqlal 2024 dengan dua agenda utama: humanisasi dan pendidikan.
Melawan Ketidakadilan
Rektor UMY, Achmad Nurmandi, mengungkapkan bahwa koalisi ini bukan sekadar simbolis. Muhammadiyah dan Vatikan akan bergerak secara terstruktur melalui advokasi internasional, pesan perdamaian, dan aksi kemanusiaan nyata.
Dalam pertemuan tersebut, Kardinal Koovakad menyoroti tiga faktor krusial yang memperburuk geopolitik dunia:
- Melemahnya otoritas PBB dalam menjaga stabilitas global.
- Pengabaian hukum internasional secara terang-terangan.
- Tindakan negara adidaya yang menindas negara-negara lemah secara militer dan ekonomi.
“Kardinal menegaskan perlunya gerakan bersama untuk menghentikan perang ekonomi. Dampaknya sangat nyata, penderitaan umat manusia meningkat, dengan anak-anak dan perempuan sebagai korban terdalam,” pungkas Nurmandi.
Mengingat Vatikan adalah sebuah negara dengan protokol diplomatik yang ketat, seluruh dokumen kerja sama saat ini tengah menjalani pemeriksaan administratif untuk memastikan kesesuaian hukum dan kelembagaan bagi kedua belah pihak. (*/tim)
