Setiap muktamar organisasi Islam besar selalu menyimpan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar siapa yang terpilih menjadi pemimpin. Pertanyaan itu adalah: apa yang hendak diperjuangkan setelah muktamar selesai?
Dari perjalanan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dapat belajar satu hal penting: organisasi keagamaan tidak cukup hanya kuat secara internal. Ia harus mampu membaca denyut perubahan bangsa dan menerjemahkan nilai keagamaannya ke dalam agenda kebangsaan.
Pelajaran tersebut relevan bagi Muhammadiyah menjelang Muktamar di Medan. Muhammadiyah memiliki modal sosial yang luar biasa: ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga filantropi, jaringan ekonomi, serta kader yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Namun, modal sebesar itu membutuhkan satu hal: imajinasi peradaban.
Mendorong Politik Peradaban bukan Politik Kekuasan
Muhammadiyah tidak harus meniru NU dalam memasuki ruang politik. Tradisi Muhammadiyah memiliki karakter sendiri. Sejak awal, Muhammadiyah lebih dikenal sebagai gerakan tajdid, pendidikan, sosial, dan pembaruan keagamaan. Karena itu, kekuatan Muhammadiyah justru terletak pada kemampuannya membangun politik peradaban, bukan politik kekuasaan.
Politik peradaban berarti menghadirkan nilai Islam berkemajuan dalam penyelesaian persoalan konkret: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, lingkungan, teknologi, kecerdasan buatan, hingga masa depan generasi muda.
Muktamar dan Laboratorium Gagasan Anak Muda Muhammadiyah
Di sinilah Muktamar Medan harus lebih dari sekadar agenda organisasi. Ia perlu menjadi laboratorium gagasan tentang Indonesia Muhammadiyah Generasi muda, misalnya, tidak cukup hanya diwarisi struktur organisasi. Mereka membutuhkan ruang untuk menciptakan masa depan.
Muhammadiyah perlu berani berbicara tentang AI, ekonomi digital, perubahan iklim, industri halal, kesehatan mental, pekerjaan masa depan, dan transformasi pendidikan. Jika tidak, organisasi besar dapat mengalami paradoks: kuat secara institusional, tetapi kehilangan relevansi di mata generasi baru.
Medan: Titik Episentrum Membangun Politik Perdaban Bangsa
Medan juga menghadirkan simbol penting. Kota ini adalah ruang perjumpaan berbagai etnis, agama, budaya, dan kepentingan ekonomi. Dari Medan, Muhammadiyah dapat menegaskan kembali bahwa Islam berkemajuan bukan Islam yang menjauh dari keragaman, melainkan Islam yang mampu mengelola keragaman menjadi energi kemajuan.
Belajar dari NU bukan berarti Muhammadiyah harus menjadi NU. Sebaliknya, Muhammadiyah perlu semakin menemukan kekuatannya sendiri.
Muktamar Medan semestinya melahirkan bukan hanya pemimpin baru, tetapi paradigma baru: dari organisasi yang sibuk mengelola aset menjadi gerakan yang mampu mengelola masa depan; dari sekadar merawat amal usaha menjadi membangun ekosistem peradaban.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah muktamar bukanlah gegap gempitanya ketika berlangsung, melainkan seberapa jauh gagasannya mengubah masa depan umat dan bangsa. (*)
