Pekan ini pesantren memasuki babak baru. Menteri Agama melantik lima pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pesantren pada 29 September 2026, melengkapi struktur satuan kerja baru setingkat eselon I di Kementerian Agama. Pembentukannya berdasar Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang terbit 27 Maret 2026, lalu ditindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 4 Agustus 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pesantren kini memiliki direktorat jenderal tersendiri agar perhatian negara lebih terarah.
Bagi santri, kiai, dan pengurus pondok, ini kabar yang patut disyukuri. Pesantren akhirnya punya rumah sendiri di struktur negara, bukan lagi menumpang di kamar sebelah.
Namun syukur yang jujur selalu disertai pertanyaan. Dalam Islam, amal dinilai dari niatnya, sebagaimana sabda Nabi, innamal a’malu bin-niyyat. Tetapi niat dalam urusan publik tidak cukup diucapkan. Ia harus menjelma menjadi rancangan, target, anggaran, dan ukuran keberhasilan. Membentuk direktorat jenderal adalah pernyataan niat yang mahal. Pertanyaannya, niat untuk apa?
Di sinilah saya mengusulkan satu arah: jadikan Ditjen Pesantren sebagai arsitek kemandirian ekonomi pesantren, bukan sekadar kanal bantuan.
Perbedaan keduanya sangat besar. Kanal bantuan mengukur keberhasilan dari berapa proposal yang cair dan berapa pondok yang menerima. Arsitek kemandirian mengukur keberhasilan dari berapa pesantren yang tidak lagi bergantung pada bantuan. Yang pertama menghasilkan antrean, yang kedua menghasilkan kekuatan.
Kabar baiknya, logika itu sudah mulai tumbuh di Kementerian Agama sendiri. Di bidang zakat dan wakaf, Kemenag menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan menjadi dampak yang dirasakan penerima manfaat.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyatakan pengukuran dampak diperlukan agar pengelolaan zakat dan wakaf tidak berhenti pada pencatatan dana yang tersalurkan. Pergeseran cara berpikir inilah yang perlu diwarisi Ditjen Pesantren sejak hari pertama.
Apa yang mesti dirancang? Setidaknya tiga hal.
Pertama, wakaf produktif berbasis pesantren. Mayoritas pesantren berdiri di atas tanah wakaf, tetapi sebagian besar aset itu hanya dipakai untuk bangunan, bukan dikembangkan agar menghasilkan. Padahal teladan kita sangat terang. Ketika Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, Nabi bersabda agar ia menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya.
Wakaf sejak awal dirancang sebagai aset yang bekerja, bukan aset yang diam. Kemenag sudah merintisnya melalui program Inkubasi Wakaf Produktif di 15 lokasi pada tujuh provinsi dan program Kota Wakaf. Ditjen Pesantren tinggal menyambungnya secara sistematis: setiap pesantren memiliki peta aset, nazhir yang kompeten, dan satu unit usaha yang benar-benar berjalan.
Kedua, santri sebagai pelaku ekonomi. Pemberdayaan tidak boleh berhenti pada pelatihan sehari dan sertifikat. Yang dibutuhkan adalah rantai yang utuh: keterampilan, modal, pendampingan, dan pasar. Kemenag menargetkan 2.124 titik pemberdayaan zakat dan wakaf sepanjang 2026, meliputi 1.000 Kampung Zakat, 1.000 titik Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA, 100 Inkubasi Wakaf Produktif, dan 24 Kota Wakaf. Bila pesantren dijadikan simpul dari jaringan ini, bukan sekadar lokasi acara, dampaknya akan berlipat.
Ketiga, pembiayaan yang sengaja dirancang. Di sinilah jurang kita paling lebar. BAZNAS menyebut potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun, sementara realisasi pengumpulan baru sekitar sepuluh persen. Dana umat yang lain, seperti infak, sedekah, dan wakaf uang, juga masih jauh di bawah potensinya. Jurang ini bukan karena umat kikir. Umat kita termasuk paling dermawan di dunia. Jurang ini terjadi karena kanal, kelembagaan, dan kepercayaan belum dibangun secara sengaja.
Dari situ terbaca pelajaran yang lebih besar. Allah berfirman tentang pembagian harta rampasan agar ia kay la yakuna dulatan bainal aghniya’i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kamu (QS Al-Hasyr: 7). Ayat ini bukan sekadar anjuran berderma, melainkan prinsip desain ekonomi. Keadilan distribusi tidak terjadi dengan sendirinya. Ia harus dirancang, diatur, dan diawasi.
Karena itu, saya mengusulkan Ditjen Pesantren mengumumkan indikator keberhasilan di tahun pertamanya, dan indikator itu sebaiknya bukan jumlah kegiatan. Tiga ukuran berikut jauh lebih bermakna: berapa pesantren yang memiliki unit usaha sehat dan berbadan hukum; berapa aset wakaf pesantren yang berubah dari idle menjadi produktif; serta berapa alumni yang terserap kerja atau justru menciptakan lapangan kerja. Ukuran yang berani diumumkan adalah tanda niat yang sungguh-sungguh.
Tentu ada keberatan yang masuk akal. Struktur baru biasanya tersandera urusan internal: pengisian jabatan, pembagian kewenangan, dan penyusunan anggaran. Keberatan itu benar, tetapi justru memperkuat alasan untuk menetapkan arah sejak awal. Lembaga yang tidak menentukan tujuan di tahun pertama biasanya menghabiskan tahun-tahun berikutnya untuk mengurus dirinya sendiri.
Umat pun tidak boleh hanya menonton dan menagih. Pesantren, lembaga amal usaha, perguruan tinggi Islam, dan lembaga filantropi memiliki pekerjaan yang sama: menyiapkan nazhir yang cakap, membuka akses pasar bagi produk santri, dan mengawal agar dana umat benar-benar sampai pada tujuannya. Negara menyediakan struktur, tetapi umatlah yang mengisinya dengan amal.
Nabi mengingatkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sebuah direktorat jenderal, pada akhirnya, hanyalah alat untuk memperbesar manfaat itu. Kalau ia dirancang dengan niat yang jelas dan ukuran yang jujur, ia bisa menjadi tonggak kemandirian umat. Kalau tidak, ia hanya akan menambah satu kolom baru dalam bagan organisasi.
Pesantren sudah lebih dari seabad membuktikan diri bertahan tanpa banyak bantuan. Yang mereka butuhkan hari ini bukan belas kasihan, melainkan desain yang berpihak. (*)
