Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, M. Busyro Muqoddas, mengingatkan pentingnya menjaga martabat Muktamar melalui proses pemilihan kepemimpinan yang berintegritas, independen, dan terbebas dari praktik politik uang.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sidang Pra Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah yang digelar secara daring pada Sabtu (11/7/2026). Kegiatan dipusatkan di Kantor Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Yogyakarta, serta diikuti secara virtual dari Jakarta dan kantor sekretariat Nasyiatul Aisyiyah di seluruh Indonesia.
Menurut Busyro, Sidang Pra Muktamar maupun Muktamar merupakan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sebagaimana amanat Al-Qur’an, As-Sunnah, hasil ijtihad, dan aturan organisasi Muhammadiyah.
“Sidang Pra Muktamar dan Muktamar insyaallah selalu menyadarkan kita semuanya untuk bersikap istiqamah, konsisten dengan segala konsekuensinya dalam mengemban misi kepemimpinan. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,” ujar Busyro.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan Persyarikatan bukan sekadar menjalankan amanah organisasi, melainkan juga memikul tanggung jawab sosial secara kolektif yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
Busyro kemudian mengingatkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa ketika suatu amanah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Menurutnya, pesan tersebut menjadi pengingat agar proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom seperti Nasyiatul Aisyiyah, benar-benar mengedepankan kapasitas dan kompetensi calon pemimpin.
Lebih jauh, Busyro mengaitkan proses regenerasi kepemimpinan organisasi dengan kondisi kepemimpinan nasional yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan.
“Tantangan yang relevan hari ini adalah kita sedang berada pada situasi di mana kualitas dan proses kepemimpinan secara nasional terus berada pada kondisi yang membuat kita prihatin. Karena itu kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan regenerasi kepemimpinan yang lebih baik,” katanya.
Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini menjelaskan, salah satu persoalan yang masih membayangi proses demokrasi di Indonesia adalah praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Akibatnya, proses demokrasi belum sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kapasitas dan amanah.
“Sudah berkali-kali kita menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi prosesnya masih ditandai praktik suap dan money politic. Akibatnya, yang terpilih belum tentu orang yang sesuai dengan amanat Nabi, melainkan mereka yang diuntungkan oleh praktik politik uang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penelitian yang dilakukan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam proses alih kepemimpinan nasional berdampak pada lahirnya birokrasi yang tidak sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi.
“Proses alih kepemimpinan secara nasional menimbulkan birokrasi yang tidak memenuhi prinsip the right man on the right place dan tidak memenuhi prinsip meritokrasi. Ini menunjukkan masih adanya problem kepemimpinan di Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, Busyro berharap nilai-nilai yang dijunjung dalam Muktamar Muhammadiyah maupun Muktamar organisasi otonom, termasuk Nasyiatul Aisyiyah, dapat menjadi contoh praktik demokrasi yang bermartabat dan bebas dari politik uang. Ia menekankan bahwa proses pemilihan pimpinan hendaknya didasarkan pada kualitas, integritas, dan kapasitas kader, bukan karena kedekatan, transaksi, maupun intervensi pihak manapun.
“Ini harus menjadi agenda bersama dalam Sidang Pra Muktamar dan Muktamar, agar kita mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan benar-benar berpihak pada kemajuan Persyarikatan serta kemaslahatan bangsa,” pungkasnya. (*/tim)
