#Membaca Ekonomi Pancasila Prabowo dalam Perspektif Epistemologi Qurani
Di tengah hiruk-pikuk perdebatan tentang hilirisasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, ada satu bagian dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Lahir Pancasila 2026 yang menurut saya layak mendapatkan perhatian lebih dalam. Bukan tentang angka pertumbuhan. Bukan tentang target investasi. Bukan pula tentang strategi industrialisasi. Melainkan satu kata yang ditempatkan di awal seluruh bangunan ekonomi yang ditawarkannya: religius.
Presiden Prabowo menyebut bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila adalah ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional, lalu dilanjutkan dengan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, ekonomi kerakyatan, dan keadilan sosial.
Bagi sebagian orang, kata religius mungkin hanya terdengar sebagai pelengkap pidato kenegaraan. Namun sesungguhnya, di situlah letak fondasi seluruh bangunan yang sedang dibicarakan. Sebab jika sila pertama menjadi dasar Pancasila, maka ekonomi religius bukanlah cabang. Ia adalah akar.
Dan akar selalu lebih penting daripada buah.
Sebab buah hanya menunjukkan hasil. Akar menentukan arah pertumbuhan.
Menariknya, gagasan semacam ini tidak muncul dari ruang kosong. Jauh sebelum istilah ekonomi religius menjadi bagian dari pidato kenegaraan, para pemikir Ekonomi Pancasila seperti Prof. Didin S. Damanhuri telah berusaha menjelaskan bahwa Indonesia tidak ditakdirkan menjadi kapitalisme liberal dan tidak pula ditakdirkan menjadi sosialisme negara. Ekonomi Pancasila adalah jalan tengah yang berusaha mempertemukan efisiensi pasar dengan keadilan sosial, produktivitas dengan pemerataan, kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab moral.
Dalam pandangan ini, pasar tetap diperlukan. Negara tetap diperlukan. Namun keduanya tidak boleh menjadi tuan. Keduanya harus tetap menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena pembangunan bukan sekadar persoalan menciptakan kekayaan, melainkan bagaimana kekayaan itu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Namun di sinilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar.
Jika pasar membutuhkan nilai, dari mana nilai itu berasal?
Jika negara harus menegakkan keadilan, apa ukuran keadilan itu?
Jika pembangunan harus berpihak kepada manusia, siapa sebenarnya manusia itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita keluar dari wilayah ekonomi dan masuk ke wilayah epistemologi.
Sebab pada akhirnya setiap sistem ekonomi berdiri di atas sebuah cara pandang tentang realitas. Setiap kebijakan lahir dari jawaban atas pertanyaan yang lebih dalam: siapa manusia, untuk apa kehidupan, dan ke mana seluruh perjalanan peradaban ini bermuara.
Di sinilah Epistemologi Qurani menawarkan perspektif yang menarik.
Dalam banyak diskusi, orang sering menganggap bahwa persoalan bangsa adalah persoalan ekonomi. Ketika kemiskinan meningkat, kita mencari solusi ekonomi. Ketika ketimpangan melebar, kita mencari solusi ekonomi. Ketika pengangguran bertambah, kita mencari solusi ekonomi.
Padahal ekonomi sering kali hanyalah gejala.
Akar persoalannya jauh lebih dalam.
Akar persoalannya adalah cara manusia memahami dirinya sendiri.
