Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menggelar Forum Kebangsaan bertajuk Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan di Aula Buya Hamka, Jakarta pada Senin (7/7/2026). Forum tersebut mempertemukan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang untuk membahas tantangan kebangsaan sekaligus mencari titik temu berbagai pandangan.
Hadir dalam forum itu Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, pemerhati intelijen Stepi Andriani, Direktur Cyrus Network Hafizul Mizan, Wakil Dekan FKIP Uhamka Amirullah, serta Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP IMM Muh Akmal Ahsan.
Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza mengatakan, forum itu dirancang sebagai ruang dialog yang memungkinkan berbagai perspektif bertemu dalam merumuskan jalan keluar atas persoalan bangsa. Menurut dia, penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan memerlukan ruang percakapan yang terbuka, bukan sekadar pertukaran pandangan yang saling menegasikan.
“Forum ini adalah ruang untuk mencari titik temu masalah kebangsaan,” ujar Riyan.
Dalam kesempatan yang sama, Muh Akmal Ahsan menilai hubungan antara negara dan rakyat semakin berjarak. Menurut dia, ruang-ruang demokrasi yang semestinya menjadi wadah dialog justru mengalami penyempitan sehingga memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami melihat hubungan antara negara dan rakyat hari ini kian berjarak. Ruang-ruang demokrasi yang seharusnya menjadi tempat bertemu, berdialog, dan mencari jalan keluar bersama justru semakin menyempit. Akibatnya, jurang pemisah itu terus melebar, sementara persoalan-persoalan publik semakin sulit diselesaikan secara kolektif,” kata Akmal.
Akmal mengemukakan, setidaknya terdapat tiga persoalan besar yang saling berkaitan dan perlu mendapat perhatian. Pertama, ketimpangan ekonomi yang dinilai terus melebar sehingga berpotensi menggerus kepercayaan publik sekaligus melemahkan legitimasi pemerintah. Kedua, krisis politik dan demokrasi yang ditandai oleh praktik demokrasi yang lebih menonjolkan aspek prosedural dibandingkan substansinya, sementara fungsi partai politik sebagai penghubung antara negara dan masyarakat dinilai belum berjalan optimal. Ketiga, krisis hukum yang, menurut dia, tercermin dari kecenderungan hukum lebih banyak digunakan untuk mengawasi warga negara daripada menjadi instrumen pengendali kekuasaan.
“Dalam analisis kami, bangsa ini sedang menghadapi tiga krisis yang saling berkaitan. Pertama, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, yang jika terus dibiarkan akan mengikis kepercayaan publik sekaligus melemahkan legitimasi pemerintah. Kedua, krisis politik dan demokrasi, ketika demokrasi lebih banyak berhenti pada prosedur daripada substansi, sementara partai politik belum optimal menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Ketiga, krisis hukum, ketika hukum lebih sering tampil sebagai alat untuk mengawasi rakyat daripada menjadi instrumen yang efektif untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan,” ujarnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, DPP IMM menawarkan gagasan Intelektual Jalan Ketiga sebagai pendekatan yang diharapkan dapat menjembatani relasi antara negara, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Akmal, gerakan intelektual tidak cukup berhenti pada kritik, tetapi juga perlu menghadirkan alternatif penyelesaian atas persoalan publik.
“Intelektual jalan ketiga itu kita perlukan untuk menjembatani negara, pemerintah, dan rakyat. Intelektualisme yang kritis tanpa kehilangan moralitas, dekat dengan kekuasaan tanpa kehilangan keberpihakan, dan setia pada rakyat tanpa kehilangan nalar sehat,” kata Akmal. (*/tim)
