Pergeseran dunia dari ruang fisik menuju realitas digital yang saling melebur (hibrida) menghadirkan tantangan baru bagi kedaulatan Indonesia. Jika tak diantisipasi, situasi ini berpotensi menyeret bangsa ke dalam jebakan kolonialisme bentuk baru, di mana Indonesia hanya dimanfaatkan sebagai tambang data dan penyedia kekayaan digital bagi kepentingan global.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib, menegaskan bahwa fondasi konseptual untuk menghadapi ancaman kolonialisme modern sejatinya telah diletakkan oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, melalui pemaknaan kedaulatan berbasis kemandirian umat.
“Kiai Dahlan membuktikan bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah dihormati atau benar-benar berdaulat jika urusan domestik, ekonomi, dan pendidikan dasarnya masih bergantung penuh pada belas kasihan bangsa lain,” ujar Irwan dalam keterangan tertulisnya.
Irwan menjelaskan, kedaulatan di era modern tidak lagi bisa didefinisikan secara tunggal atau terbatas pada batas-batas fisik teritorial. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah ruang siber menjadi medan baru yang menembus sekat-sekat negara.
Oleh karena itu, menjaga kedaulatan bangsa harus dimulai dari fondasi paling mendasar, yakni edukasi dan pencerdasan masyarakat. Spirit kemandirian Kiai Dahlan yang berakar dari penguatan ekonomi keluarga dan jaringan masyarakat lokal perlu dihidupkan kembali dalam konteks digital.
“Kiai Dahlan mewujudkan kedaulatan dari akar rumput melalui penguatan jaringan saudagar lokal untuk membiayai gerakan sosial-pendidikan secara swadaya, tanpa bergantung pada dana kolonial. Spirit inilah esensi sejati kedaulatan: mandiri dalam berpikir, berdikari dalam bertindak,” tegasnya.
Menyongsong Indonesia Emas 2045, Irwan mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi atau penonton pasif dalam rantai pasok global. Bangsa ini harus bertransformasi dan naik kelas menjadi produsen berdaya saing tinggi demi menjaga kedaulatan digital secara utuh. (*/tim)
