Seorang ibu datang ke IGD membawa anaknya yang demam tinggi, napas cepat, dan mengalami retraksi dada. Ketika dokter bertanya apakah anaknya sudah divaksin, sang ibu menjawab tegas: “Ga dok, ga boleh sama suami. Haram katanya.”
Unggahan dokter @apralzolam di X yang menceritakan pengalaman ini mendapat 15.500 likes dan 360 balasan, menjadi salah satu postingan paling viral dalam periode analisis Drone Emprit.
Kisah ini bukan anekdot tunggal. Ini adalah potret dari sebuah krisis yang lebih besar: industri disinformasi kesehatan yang beroperasi bebas di media sosial Indonesia, sementara pemerintah memilih diam.
Anatomi Jaringan Anti-Vaksin: Data Berbicara
Analisis Drone Emprit terhadap 23.915 mentions dan 95,7 juta interaksi selama periode 23 Februari-31 Maret 2026 mengungkapkan peta percakapan yang mengkhawatirkan. Di platform X, jaringan sosial terpetakan dalam empat klaster utama, dan salah satunya adalah kelompok anti-vaksin yang terorganisir dengan narasi konsisten.
Apa yang mereka sebarkan bukan sekadar keraguan, melainkan kampanye terstruktur:
Pertama, narasi keharaman vaksin. Mereka menyebut vaksin mengandung bahan haram, mengabaikan fakta bahwa fatwa MUI secara eksplisit membolehkan vaksinasi sebagai ikhtiar menjaga kesehatan. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni’am sudah menegaskan hal ini, tapi pesan ini tenggelam oleh konten-konten anti-vaksin yang lebih provokatif.
Kedua, narasi imunitas ilahi versus imunisasi. Klaim bahwa “imun Allah yang atur” dijadikan tameng untuk menolak vaksinasi anak. Ini bukan soal teologi, ini adalah manipulasi sentimen keagamaan yang membahayakan nyawa.
Ketiga, tuduhan konspirasi bisnis farmasi. Narasi bahwa KLB campak adalah rekayasa untuk menarik anggaran, atau bahwa program vaksinasi hanyalah “agenda jualan vaksin.” Di Facebook, sentimen negatif mencapai 13,7persen, tertinggi di antara semua platform dengan pendukung vaksin bahkan dilabeli sebagai “penyembah vaksin.”
Keempat, mitos efek samping yang dilebih-lebihkan. Ketakutan bahwa vaksin membuat anak mudah sakit disebarkan secara masif. Nakes Puskesmas di Sumenep, Fita Rabianti, menjelaskan bahwa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berupa demam ringan dijadikan alasan penolakan, diperkuat oleh “informasi dari medsos yang mungkin hoaks.”
Data emosi publik dari Drone Emprit menunjukkan bahwa emosi dominan adalah anticipation (23%) dan fear (13%). Ini adalah kondisi psikologis yang menjadi lahan subur bagi disinformasi: masyarakat cemas, mencari jawaban, dan yang pertama menyodorkan narasi dengan kemasan emosional akan memenangkan perhatian. Bukan yang paling benar, tapi yang paling menyentuh rasa takut.
Para influencer anti-vaksin memahami dinamika ini dengan baik. Riset yang dipublikasikan di PNAS Nexus menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan anti-vaksin tidak ditentukan oleh produksi konten original yang lebih banyak, melainkan oleh rasa komunitas yang kuat. Segelintir profil berpengaruh memproduksi konten, sementara massa pengikut berfungsi sebagai echo chamber yang mengamplifikasi pesan.
Persis seperti yang terlihat di data Drone Emprit: top influencer anti-vaksin di X seperti @maarhalim, @LordHorrann, dan @mochmasykur12 menjadi sumber narasi yang kemudian bergema di seluruh jaringan, saling memperkuat dan menciptakan ilusi bahwa penolakan vaksin adalah sikap mayoritas.
Bukan Hanya di X Instagram dan Threads Jadi Medan Tempur Baru. Jika X adalah ruang perdebatan terbuka antara pro dan anti-vaksin, maka Instagram dan Threads adalah tempat di mana narasi anti-vaksin dikemas dengan lebih halus, dan justru karena itu, lebih berbahaya.
Fenomena “Bude Wellness“: Pseudosains Berbalut Gaya Hidup Holistik
Kasus paling mencolok datang dari Rizki Novanti, dikenal sebagai “Bude Wellness” (@kynov_), seorang influencer kesehatan holistik dengan lebih dari 200.000 pengikut di Instagram. Kontroversinya memuncak pada 17 Februari 2026, tepat sebelum periode analisis Drone Emprit dimulai, ketika tangkapan layar Instagram Story-nya beredar luas.
Seorang warganet bertanya: “Mbak, kalau sudah terlanjur divaksin gimana ya?” Alih-alih memberikan penjelasan medis, Bude Wellness menjawab dengan analogi moral: “Kalau bikin salah sekali, namanya khilaf. Kalau udah tahu salah tapi diulang lagi, namanya tuman (kebiasaan).” Dengan satu kalimat itu, vaksinasi disamakan dengan sebuah kesalahan moral.
Yang lebih meresahkan: Bude Wellness kemudian mengunggah pernyataan di Instagram yang menyebut dirinya tidak ingin kesehatannya “diintervensi oleh oknum-oknum pelayan masyarakat yang kelakuannya kayak Tuhan”, sebuah sindiran yang ditafsirkan publik sebagai serangan langsung terhadap profesi dokter.
Dan ini bukan kasus satu kali: pada Maret 2026, ia kembali menyebarkan klaim di Instagram bahwa TBC bisa disembuhkan hanya dengan tanaman herbal tanpa obat medis, konten yang langsung dikritik keras oleh dokter spesialis paru.
Percakapan tentang Bude Wellness kemudian meledak di Threads, yang menjadi forum paling aktif untuk kritik terhadap influencer anti-vaksin. Akun Threads @fajrianhaikalfaros, seorang dokter, yang pertama membagikan tangkapan layar konten Bude Wellness, memicu gelombang respons dari komunitas medis.
Dokter @destinandre menyoroti kontradiksi seseorang yang mengklaim sebagai praktisi wellness tapi justru menjauhkan masyarakat dari layanan medis terstandar. Dokter hewan @drh.ricky_halim bahkan menyebut penyebaran informasi keliru soal kesehatan sebagai “dosa jariyah” — kesalahan yang terus mengalir karena ilmunya diikuti banyak orang.
Yang paling viral di Threads: unggahan @jamilabintiachmad yang bertanya blak-blakan, “Bisa nggak sih influencer-influencer antivaks ini ditangkap dan dipenjara saja? Kan tujuannya provokasi bukan edukasi.” Dengan pernyataan keras: “72 anak tidak berdosa meninggal karena campak AKIBAT HERD IMMUNITY KITA YANG ANJLOK KARENA MARAKNYA GERAKAN ANTIVAKS. Dan kamu salah satu yang memulai gerakan itu dengan followers-mu yang sebanyak itu.” Serupa, @yennylee_couture menulis di Threads: “Gini antivaks, influencer sesat, sama penjual herbal + batu masih merajalela… Mereka wajib dipidana sih karena sudah nyebar hoax.”
Instagram: Sentimen Negatif Tertinggi, Narasi Paling Halus
Data Drone Emprit menunjukkan pola menarik di Instagram. Sentimen negatif di Instagram mencapai 9,7% — lebih tinggi dari YouTube dan TikTok. Narasi negatifnya termasuk kritik terhadap Kemenkes yang tidak segera menetapkan KLB di daerah rawan, serta pandangan fatalistik bahwa kematian nakes akibat campak semata-mata “takdir Tuhan.”
Tapi yang lebih penting dari angka sentimen adalah format penyebarannya. Instagram menjadi habitat alami bagi influencer wellness yang mengemas narasi anti-vaksin dalam estetika gaya hidup sehat: foto-foto clean eating, jualan suplemen herbal, dan narasi “kembali ke alam” yang terdengar aspiratif. Data Drone Emprit mencatat @CloseTheDoor Insider sebagai top-3 influencer Instagram dengan 12.163 total interaksi — akun yang aktif mengangkat kontroversi anti-vaksin melalui format konten yang sangat shareable.
Di sisi lain, Instagram juga menunjukkan kekuatan kontra-narasi: @Afiffa M menjadi top influencer Instagram dengan 19.559 total interaksi dari satu postingan berisi curahan hati seorang ibu yang cemas membawa anaknya ke praktik dokter karena takut campak. @kumparan (16.224 interaksi) memberitakan kematian dokter internship di Cianjur. Konten-konten ini menunjukkan bahwa publik Instagram sebenarnya haus informasi yang benar — mereka hanya perlu dipersenjatai lebih baik.
Dari “Kesehatan Holistik” ke Bahaya Nyata
WHO Indonesia menyebut fenomena ini dengan tepat: narasi anti-vaksin “cenderung lebih menarik perhatian di ruang digital karena dibungkus dengan cerita yang kuat, pengalaman personal yang terasa dekat, serta klaim yang sederhana namun menyesatkan.” Sebaliknya, “penjelasan ilmiah, meskipun akurat, sering kali dianggap kurang mudah dipahami atau kurang menggugah emosi.”
Inilah mengapa Bude Wellness jauh lebih berbahaya daripada akun anonim yang teriak “vaksin haram” di X. Ia beroperasi dalam ekosistem Instagram dan Threads yang mengutamakan visual, kepercayaan personal, dan hubungan parasosial dengan pengikut. Ketika seseorang yang kamu ikuti untuk resep smoothie tiba-tiba memberi “nasihat” bahwa vaksinasi adalah kesalahan moral, dampaknya jauh lebih dalam daripada tweet anonim yang bisa kamu abaikan.
Dan dampak itu terukur: laporan UNICEF 2025 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi rutin lengkap Indonesia turun dari 92% pada 2018 menjadi 87,8% pada 2023, dan terus menurun.
Ketua IDAI, Piprim Basarah, tidak ragu menyebut ini sebagai “kemunduran.” Tahun 2025 saja, Kemenkes mencatat 11.094 kasus campak dengan 63.769 suspek, meningkat 147% dibanding 2024 dan 69 kematian. Anak di bawah satu tahun, yang mayoritas belum diimunisasi, menyumbang 68% kasus.
Indonesia Diam, Negara Lain Bertindak
Yang membuat situasi ini semakin frustrasi adalah kenyataan bahwa negara-negara lain sudah memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menangani disinformasi kesehatan. Indonesia, dengan posisi nomor dua dunia dalam kasus campak, justru tidak memiliki mekanisme yang setara.
Singapura: POFMA Koreksi Cepat, Sanksi Tegas
Singapura menerapkan Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) sejak 2019. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada menteri terkait untuk menerbitkan Correction Direction terhadap konten yang mengandung pernyataan fakta yang salah. Sanksinya tidak main-main: denda hingga SGD 50.000 (sekitar Rp 600 juta) dan/atau penjara hingga 5 tahun untuk individu. Jika menggunakan akun palsu atau bot, sanksinya berlipat: denda hingga SGD 100.000 dan penjara hingga 10 tahun.
Yang penting: POFMA sudah digunakan secara aktif terhadap disinformasi vaksin. Situs “Truth Warriors” yang menyebarkan klaim bahwa vaksin COVID-19 tidak efektif dikenai Correction Direction. Seorang wanita yang mengelola situs tersebut diberi peringatan bersyarat 12 bulan. Jika mengulangi, langsung dituntut pidana.
Kunci keberhasilan POFMA bukan pada penghapusan konten (yang justru bisa mendorong narasi “disensor”), melainkan pada kewajiban menampilkan koreksi di samping konten asli. Publik tetap bisa melihat klaim original, tapi juga langsung melihat klarifikasi dari otoritas kesehatan.
Australia: TGA-Influencer Kesehatan Bukan Zona Bebas Hukum
Australia melalui Therapeutic Goods Administration (TGA) menerapkan regulasi ketat terhadap siapa pun, termasuk influencer media sosial yang membuat klaim kesehatan yang menyesatkan. TGA secara eksplisit menyatakan bahwa influencer memiliki tanggung jawab hukum yang sama dengan perusahaan farmasi ketika mempromosikan produk atau membuat klaim terkait kesehatan.
Sanksinya sangat berat: denda sipil hingga AUD 1,65 juta (sekitar Rp 17 miliar) per pelanggaran untuk individu, atau AUD 16,5 juta untuk korporasi. Untuk kasus yang mengakibatkan bahaya fisik, ancaman penjara hingga 5 tahun. Pada November 2025, TGA memperbarui panduan khusus tentang iklan produk kesehatan di media sosial, menegaskan bahwa setiap postingan, termasuk hashtag, tautan, dan tag yang mempromosikan manfaat kesehatan dianggap sebagai iklan dan harus mematuhi hukum.
Yang menarik: TGA juga menindak media yang menjadi perantara. Pada 2025, media online Mamamia dan News Life Media dikenai sanksi karena mempublikasikan konten dari influencer yang membuat klaim kesehatan yang tidak berdasar, menegaskan bahwa rantai distribusi disinformasi kesehatan, bukan hanya sumbernya, bisa dijerat hukum.
Uni Eropa: DSA – Kewajiban Sistemik Platform
Digital Services Act (DSA) Uni Eropa mengambil pendekatan berbeda: alih-alih mengejar individu, regulasi ini mewajibkan platform besar untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko sistemik yang muncul dari layanan mereka, termasuk penyebaran disinformasi kesehatan. Platform yang gagal melakukan mitigasi yang memadai menghadapi denda hingga 6% dari omzet global tahunan mereka.
Jerman: NetzDG – Hapus atau Bayar
Network Enforcement Act (NetzDG) Jerman mewajibkan platform media sosial untuk menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan, dengan ancaman denda hingga EUR 50 juta bagi platform yang tidak patuh. Meskipun fokusnya lebih pada ujaran kebencian, kerangka ini telah menjadi model bagi banyak negara dalam menangani konten berbahaya secara online.
WHO: “Ini Soal Pengaruh, Bukan Ketidaktahuan”
Direktur Departemen Imunisasi WHO pada September 2025 menyampaikan pernyataan yang menohok: disinformasi vaksin bukan masalah masyarakat yang tidak tahu, melainkan masalah pengaruh dari atas. Influencer terkemuka yang mendorong mitos-mitos yang sudah lama dipatahkan. Pseudosains dan logika palsu dijadikan senjata yang menabur kebingungan di kalangan orang tua yang bermaksud baik.
Indonesia: Baru Bergerak Setelah Ada yang Mati
Indonesia sebenarnya tidak tanpa regulasi. UU ITE, UU Kesehatan, bahkan Permenkomdigi yang baru saja berlaku mengatur tentang konten yang menyesatkan. Namun pertanyaannya bukan apakah Indonesia punya hukum, melainkan apakah hukum itu ditegakkan terhadap penyebar disinformasi kesehatan.
Memang, pada akhir Maret 2026, Kemenkes akhirnya menyatakan akan melaporkan konten dan tokoh publik penyebar hoaks vaksin ke pihak berwenang dan platform media sosial.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa pilihan untuk tidak divaksin “tidak hanya berdampak kepada diri sendiri tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat yang lebih luas.” PAPDI mendukung langkah ini. Ketua PAPDI dr. Eka Ginanjar menyatakan bahwa penyebar informasi kesehatan yang salah “harus diarahkan, ditegur, bahkan kalau perlu diberikan sanksi.”
Tapi perhatikan timing-nya: langkah ini baru diambil setelah seorang dokter internship meninggal di Cianjur pada 26 Maret 2026. Setelah KLB ditetapkan di puluhan daerah. Setelah Indonesia menjadi nomor dua dunia dalam kasus campak. Setelah Bude Wellness sudah viral sejak Februari dan terus memproduksi konten anti-vaksin selama berminggu-minggu tanpa konsekuensi.
Dan yang dilaporkan baru pada tahap “akan melaporkan”, bukan sudah ditindak. Bandingkan dengan Singapura yang mengeluarkan Correction Direction dalam hitungan hari, atau Australia yang menjatuhkan denda ratusan juta rupiah terhadap pelanggaran iklan kesehatan menyesatkan. Indonesia masih di tahap retorika.
Selama berbulan-bulan sebelumnya, beban kontra-narasi jatuh sepenuhnya ke pundak tenaga kesehatan individual. Data Drone Emprit menunjukkan bahwa 4 dari 5 top influencer di X adalah akun nakes — @apralzolam (178 engagements), @AymanAlatas (78), @arvkevin (64), @tb_siswadi (59), dan @AdamPrabata (42).
Di Threads, para dokterlah yang membongkar konten Bude Wellness. Di Instagram, nakes seperti @dr. Putu Satya Pratiwi, Sp.A., menjadi benteng edukasi publik. Mereka yang mengedukasi publik, membantah hoaks satu per satu, dan menanggung hujatan dari kelompok anti-vaksin, tanpa dukungan sistemik dari negara.
Ironi yang menyakitkan: dr. Adam Prabata, salah satu top influencer pro-vaksin, memposting dengan emosi yang tidak bisa disembunyikan, mengungkapkan kekesalannya terhadap kelompok anti-vaksin. Kemarahannya bukan tanpa alasan: saat ia dan rekan-rekannya berjuang melawan disinformasi, rekan seprofesi mereka gugur di medan tugas karena campak, penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Sementara Bude Wellness, dengan 200.000 pengikut, hanya menghapus beberapa highlight dan melanjutkan konten-konten pseudo-ilmiahnya tanpa konsekuensi hukum.
Dampak Nyata: Dari Disinformasi ke Kematian
Hubungan antara disinformasi anti-vaksin dan dampak kesehatan bukan spekulasi. Ini adalah rantai kausal yang terdokumentasi dalam data.
Ketua Satgas Vaksinasi PAPDI, Sukamto Koesnoe, menjelaskan secara gamblang: cakupan vaksinasi dosis pertama turun, dosis kedua lebih turun lagi, dan kelompok anti-vaksin adalah salah satu penyebab penurunan tersebut. Ketika cakupan vaksinasi jatuh di bawah ambang 95%, herd immunity runtuh, dan itulah yang terjadi di Indonesia.
Hasilnya? Data Kemenkes per minggu ke-7 tahun 2026 mencatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian. Status KLB di 21 lokasi di 11 provinsi. Kematian tenaga medis di Cianjur akibat komplikasi campak. Dan menurut Ketua PP IDAI Piprim Basarah, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam kasus campak, di atas India yang berpenduduk tujuh kali lipat.
Setiap angka ini memiliki wajah. Setiap kematian memiliki nama. Dan sebagian dari mereka- kita tidak tahu berapa banyak, tapi kita tahu bukan nol- adalah korban langsung dari orang tua yang menolak vaksinasi setelah terpapar konten anti-vaksin di media sosial.
Epidemiolog UGM Riris Andono Ahmad menyebutnya sebagai “PR besar”, masih banyak masyarakat yang meragukan vaksin, dan pemerintah perlu strategi yang lebih baik. Tapi strategi yang lebih baik tidak mungkin berhasil selama sumber disinformasi dibiarkan beroperasi tanpa hambatan.
Momen Lebaran: Bom Waktu yang Sudah Berdetik
Data Drone Emprit menunjukkan bahwa percakapan tentang kewaspadaan campak menjelang Lebaran 2026 meningkat signifikan. Topik “Lebaran” menjadi salah satu yang paling banyak diberitakan (93 artikel), berdampingan dengan “Campak” (245 artikel) dan “KLB” (32 artikel). Publik cemas, dan kecemasannya beralasan.
Campak adalah salah satu penyakit paling menular yang diketahui manusia. Satu orang bisa menularkan ke 12-18 orang lain. Dalam konteks mudik jutaan orang berpindah tempat, berdesakan di transportasi umum, berkumpul dalam silaturahmi, potensi ledakan kasus bukan hiperbolisme, melainkan perhitungan epidemiologis dasar.
Dan saat bom waktu ini berdetik, influencer anti-vaksin masih leluasa menyebarkan konten yang mendorong orang tua untuk tidak memvaksinasi anak mereka.
Apa yang Harus Dilakukan: Lima Langkah Konkret
Berdasarkan data Drone Emprit dan pembelajaran dari praktik internasional, berikut langkah-langkah yang perlu segera diambil:
- Mekanisme Koreksi Cepat ala POFMA
Indonesia membutuhkan mekanisme hukum yang memungkinkan otoritas kesehatan mengeluarkan perintah koreksi terhadap konten disinformasi kesehatan secara cepat — dalam hitungan jam, bukan bulan. Modelnya bukan penghapusan (yang justru memperkuat narasi persekusi), melainkan kewajiban menampilkan klarifikasi berdampingan dengan konten asli. Kemenkes atau Komdigi harus diberi wewenang ini.
- Sanksi Nyata untuk Influencer Kesehatan yang Menyesatkan
Australia sudah menunjukkan bahwa influencer bisa dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas klaim kesehatan yang menyesatkan. Indonesia perlu menegakkan regulasi yang ada –atau membuat yang baru jika perlu– untuk memberikan sanksi yang proporsional terhadap influencer yang secara sistematis menyebarkan disinformasi yang membahayakan kesehatan publik.
- Kewajiban Platform Memitigasi Risiko Sistemik
Mengikuti model DSA Uni Eropa, platform media sosial yang beroperasi di Indonesia harus diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko penyebaran disinformasi kesehatan di platform mereka. Ini termasuk kewajiban transparansi tentang bagaimana algoritma mereka mengamplifikasi konten anti-vaksin dan langkah konkret untuk mengurangi jangkauannya.
- Formalisasi Peran Nakes sebagai Mitra Komunikasi Strategis
Data menunjukkan akun nakes jauh lebih berpengaruh dan dipercaya daripada akun resmi pemerintah. Alih-alih membangun kampanye dari nol, Kemenkes harus merangkul, mendukung, dan melindungi tenaga kesehatan yang sudah aktif melawan disinformasi di media sosial. Ini termasuk dukungan konten, perlindungan hukum dari cyber-bullying, dan insentif profesional.
- Mobilisasi Otoritas Keagamaan ke Akar Rumput
Fatwa MUI yang membolehkan vaksinasi sudah ada, tetapi jangkauannya tidak sebanding dengan konten anti-vaksin yang mengklaim keharaman. Lembaga keagamaan perlu turun lebih aktif, bukan hanya mengeluarkan fatwa, tetapi memproduksi konten digital yang menjawab keraguan umat dengan bahasa yang mudah dipahami dan disebarkan.
Penutup: Kelambanan Adalah Pilihan
Ketika 72 anak meninggal karena campak dan seorang akun di X menulis “Tanggung jawab siapa? Bisa tanggung jawab saya, mungkin juga tanggung jawab kamu. Yang jelas Bude Wellness tidak bertanggung jawab”, ia sedang mengartikulasikan kemarahan yang dirasakan banyak orang.
Data 95,7 juta interaksi yang dianalisis Drone Emprit menunjukkan sesuatu yang penting: mayoritas masyarakat Indonesia mendukung vaksinasi. Sentimen positif mencapai 82,3% di media online dan 57,8% di media sosial. Publik marah pada kelompok anti-vaksin. Nakes berjuang habis-habisan di media sosial. Masyarakat mencari informasi yang benar.
Yang absen dari persamaan ini adalah tindakan tegas pemerintah.
Singapura bertindak. Australia bertindak. Uni Eropa bertindak. Indonesia — dengan posisi kedua dunia dalam kasus campak, dengan tenaga medis yang gugur, dengan anak-anak yang meninggal karena penyakit yang bisa dicegah — memilih bersikap pasif terhadap para penyebar disinformasi.
Kelambanan bukan ketidakmampuan. Kelambanan adalah pilihan. Dan setiap hari tanpa tindakan terhadap influencer anti-vaksin adalah hari di mana kita secara kolektif memilih melindungi kenyamanan mereka di atas nyawa anak-anak Indonesia.
Sudah cukup datanya. Sudah cukup buktinya. Yang kurang hanya satu: keberanian untuk bertindak.
Artikel ini disusun berdasarkan data dan analisis Drone Emprit terhadap sentimen publik mengenai aktivitas imunisasi dan penanganan campak, periode 23 Februari – 31 Maret 2026, mencakup Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online. Diperkaya dengan riset regulasi internasional terhadap disinformasi kesehatan. (*)
