Kepahlawanan sejati lahir dari pengorbanan untuk kepentingan besar, bukan ambisi memperoleh jabatan, kekayaan, atau kekuasaan. Khalid bin Walid memberikan teladan ketika tetap berjuang membela Islam meskipun dicopot dari jabatan panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khaththab.
Ketulusan itu bertolak belakang dengan mentalitas sebagian elite politik yang menjadikan kekuasaan sebagai jalan memperkaya diri dan mempertahankan kedudukan. Di tengah melimpahnya kekayaan alam, rakyat justru dapat terjebak dalam kemiskinan akibat lemahnya keberpihakan penguasa. Kepahlawanan politik menuntut keberanian mengorbankan kepentingan pribadi demi keadilan, kedaulatan, dan kemaslahatan rakyat.
Hakikat Kepahlawanan
Kepahlawanan bukan sekadar keberanian menghadapi musuh, tetapi kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi memperjuangkan nilai-nilai luhur. Khalid bin Walid merupakan contoh nyata seorang pejuang yang menempatkan perjuangan Islam di atas ambisi kekuasaan. Kehebatan strategi perangnya membuat dirinya memperoleh julukan Saifullah al-Maslul (Pedang Allah yang Terhunus). Berbagai kemenangan gemilang mengantarkannya menjadi panglima perang yang sangat dihormati dan disegani.
Namun, kebesaran Khalid justru tampak ketika Khalifah Umar bin Khaththab mencopotnya dari jabatan panglima tertinggi dan menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Keputusan ini tentu bukan perkara ringan bagi seorang panglima yang memiliki reputasi luar biasa. Akan tetapi, Khalid tidak menjadikan pencopotan itu sebagai alasan untuk meninggalkan perjuangan. Ia tetap memberikan kemampuan militernya dan turut berjuang di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah.
Dalam sejumlah riwayat sejarah, Khalid digambarkan menegaskan bahwa perjuangannya bukan untuk Umar, melainkan untuk Allah. Sekalipun terdapat perbedaan riwayat mengenai alasan pencopotannya, keteladanan pentingnya tetap jelas, yakni kehilangan jabatan tidak harus berarti kehilangan komitmen perjuangan. Khalid tidak menjadikan kedudukan sebagai tujuan akhir pengabdiannya.
Inilah hakikat kepahlawanan yang semakin langka. Seorang pahlawan tidak kehilangan kehormatan ketika kehilangan jabatan, tetapi justru kehilangan kehormatan ketika mengorbankan prinsip demi mempertahankan kekuasaan. Khalid menunjukkan bahwa perjuangan yang didasari keikhlasan tidak bergantung pada kursi kekuasaan, pujian manusia, atau keuntungan duniawi.
Politik dan Krisis Kepahlawanan
Keteladanan Khalid bin Walid menjadi cermin untuk membaca kehidupan politik kontemporer. Di tengah bangsa yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, mentalitas inferior masih dapat membelenggu sebagian pengelolanya. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemandirian dan kesejahteraan justru berisiko berubah menjadi arena perebutan keuntungan ekonomi dan politik. Orientasi kekuasaan bergeser dari pengabdian kepada rakyat menuju upaya mempertahankan jabatan, memperluas pengaruh, dan mengakumulasi kekayaan.
Mentalitas inferior bukan semata-mata ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain, melainkan juga ketidakberanian melepaskan ketergantungan pada kekuasaan dan kenikmatan duniawi. Seorang pemimpin dapat tampil perkasa di hadapan rakyat, tetapi menjadi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan pemodal, jaringan oligarki, atau kelompok yang menopang kekuasaannya. Ia berani menuntut kepatuhan rakyat, tetapi tidak berani menolak kepentingan kelompok yang merugikan masyarakat.
Ironisnya, kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menghadirkan kemakmuran. Ketika kebijakan lebih mengutamakan keuntungan segelintir orang, masyarakat sekitar sumber daya alam justru berisiko menanggung kerusakan lingkungan, kehilangan ruang hidup, dan keterbatasan akses ekonomi. Negara yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat dapat berubah menjadi instrumen yang melayani akumulasi kekayaan kelompok tertentu.
Krisis kepahlawanan semakin nyata ketika jabatan diperlakukan sebagai hak milik yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kekuasaan diwariskan melalui jaringan keluarga, loyalitas politik dibangun melalui pembagian keuntungan, sedangkan kritik dianggap sebagai ancaman. Dalam keadaan demikian, pemimpin bukan lagi berlomba meninggalkan warisan kesejahteraan, melainkan sibuk memastikan pengaruhnya tetap bertahan setelah masa jabatannya berakhir.
Di sinilah keteladanan Khalid bin Walid menemukan relevansinya. Ia memiliki kemampuan, reputasi, dan pengaruh besar, tetapi tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk menghentikan pengabdian ketika kedudukannya dicabut. Sebaliknya, sebagian praktik politik modern memperlihatkan betapa orang dapat mengorbankan prinsip, persahabatan, bahkan kepentingan rakyat demi mempertahankan kedudukan.
Bangsa yang kaya sumber daya alam sesungguhnya tidak kekurangan modal untuk menjadi besar. Yang dibutuhkan adalah kepahlawanan moral, yakni keberanian menolak keserakahan, membatasi kepentingan pribadi, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Khalid mengajarkan bahwa pahlawan sejati rela kehilangan jabatan demi mempertahankan moralitas dan mental berjuang, sedangkan pemburu kekuasaan justru rela mengorbankan perjuangan dan mengubur etikabilitas bernegara.
Surabaya, 10 Nopember 2026
