Konstitusi di negara Jepang menjamin kebebasan beragama dan harmoni sosial. Tetapi seiring dengan perkembangan Islam di negara ini, fitnah terorganisasi menargetkan umat Islam semakin marak di platform “X”.
Ini didorong oleh akun dan kelompok daring yang menyerukan pembatasan jilbab, penolakan pembangunan masjid, serta penghambatan pemakaman Islam. Hal ini sebagai sebuah kontradiksi besar dalam cuitan akun-akun sayap kanan Jepang yang anti-Muslim.
Meskipun kelompok-kelompok ini mengangkat slogan “melindungi konstitusi” dan “budaya Jepang”, pada kenyataannya mereka mendorong sikap-sikap yang bertentangan langsung dengan teks konstitusi itu sendiri. Konstitusi Jepang, khususnya Pasal 20, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah, serta melarang negara untuk campur tangan dalam urusan keagamaan.
Dalam laporan ini, tim Aljazeera, dikutip Ahad (3/5/2026) melacak jaringan akun sayap kanan di platform “X” yang berupaya meningkatkan nada kebencian dan Islamofobia di Jepang terhadap segala bentuk Islam.
Menurut studi Profesor Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda dan rekan-rekannya mengenai populasi Muslim di Jepang, terdapat sekitar 420 ribu Muslim hingga akhir 2024, yang mewakili sekitar 0,3 persen dari total populasi Jepang.
Bangkitnya sayap kanan digital melawan Muslim
Kelompok “Sayap Kanan Digital” (ネット右翼 / Net-Uyoku) muncul. Sebuah kelompok yang terbentuk di ruang digital. Pada awalnya mereka berfokus pada retorika anti-Korea dan anti-Tiongkok, sebelum mengalihkan fokusnya ke umat Muslim seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja asing.
Meskipun asosiasi ini menampilkan dirinya sebagai wadah penelitian dan hukum, retorikanya sangat selaras dengan narasi-narasi eksklusif yang menolak integrasi umat Islam ke dalam struktur masyarakat lokal.
Para aktivis kampanye digital ini menyebarkan peta Google tentang penyebaran masjid di Jepang secara masif, disertai dengan pernyataan bahwa hal ini mengancam struktur masyarakat Jepang.
Para politisi dan influencer memainkan peran penting dalam menyebarkan citra ini serta memimpin gerakan daring dengan tujuan memanaskan opini publik Jepang terhadap umat Islam. Influencer media sosial “Shigyuki Hozumi” berada di urutan teratas daftar ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai aktor utama dalam menggagalkan proyek pemakaman Islam di Prefektur Miyagi.
Beberapa nama juga menonjol, seperti “Yosuke Kawai”. Menurut deskripsi dirinya di “X”, dia adalah seorang politisi Jepang dan anggota Dewan Kota Toda di Prefektur Saitama. Dia mendefinisikan filosofinya sebagai penentang imigran asing demi menjaga kesatuan etnis yang murni.
Sementara itu, mantan calon anggota parlemen “Susumu Kikutaki” membawa hasutan dari layar ke jalanan. Dia memimpin kampanye keras dan protes lapangan menentang pembangunan masjid di Kota Fujisawa, yang dia mobilisasi melalui “X”, sehingga memicu krisis lokal pada pertengahan bulan lalu.
Retorika aliran ini tidak mengandalkan konfrontasi langsung dengan agama, melainkan membungkusnya kembali dengan bahasa “ketertiban umum” dan “keamanan masyarakat”. Dalam isu pemakaman, misalnya, diskusi keagamaan digantikan dengan klaim “ilmiah palsu” mengenai pencemaran air tanah dan penyebaran wabah, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukungnya.
Dalam isu “makanan halal”, beredar tuduhan mengenai pendanaan terorisme atau “paksaan makanan berbasis agama” terhadap masyarakat, yang membuat beberapa perusahaan mundur di bawah tekanan. Adapun masjid, dalam narasi ini digambarkan sebagai “pusat berkumpulnya orang asing” yang berpotensi mengancam keharmonisan sosial atau menimbulkan gangguan.
Narasi-narasi ini berhasil karena dua alasan utama. Pertama, kekosongan pengetahuan masyarakat Jepang tentang Islam, karena sebagian besar orang Jepang belum pernah berinteraksi secara langsung dengan umat Islam. Kedua, sifat budaya sosial yang cenderung menghindari konfrontasi atau menimbulkan apa yang dikenal sebagai ketidaknyamanan bagi orang lain.
Kampanye-kampanye ini tidak sekadar mencerminkan sikap individu yang ekstrem, melainkan mengungkap interaksi kompleks antara narasi digital yang diimpor, keunikan budaya lokal, dan kekosongan pengetahuan. Hal ini menghasilkan ketegangan diam-diam antara teks konstitusional yang menjamin hak-hak, dan realitas retorika yang berusaha melemahkannya. (*/aljazeera)
