Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan komitmennya dalam memperkuat gerakan akar rumput. Melalui Konsolidasi Nasional 2026 yang digelar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No. 23, Yogyakarta, Sabtu (31/10/2026), MPM memetakan ulang strategi pemberdayaan secara komprehensif, mulai dari sektor pertanian, pesisir, perkotaan, hingga perlindungan buruh migran.
Mengusung tema Monitoring dan Evaluasi Capaian Program serta Kegiatan MPM PWM/PDM se-Indonesia, forum ini tidak sekadar menjadi ajang evaluasi rutin, melainkan momentum krusial untuk merumuskan langkah strategis organisasi ke depan.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin, menjelaskan bahwa arah gerak pemberdayaan dirancang melalui dua pilar utama, yakni Program Nasional dan Program Unggulan.
Program Nasional difokuskan untuk menjawab persoalan struktural secara berjenjang dari pusat hingga cabang, yang mencakup empat pilar:
- Penguatan kelembagaan organisasi.
- Pengembangan SDM melalui Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Penguatan sektor pertanian lewat Jemaah Tani Muhammadiyah (Jatam).
- Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir melalui Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu).
Sementara itu, Program Unggulan dikembangkan berbasis komunitas dengan mengoptimalkan potensi lokal. Sasarannya menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat miskin perkotaan, kaum buruh, hingga kelompok difabel.
Perlindungan Komprehensif untuk Buruh Migran Dalam kesempatan yang sama, MPM juga memperluas jangkauan perlindungan bagi buruh migran melalui komunitas dampingan Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu). Hingga kini, program tersebut telah merangkul 5.362 orang, yang mayoritas berada di Malaysia.
“Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Kami tidak hanya menyentuh aspek advokasi hukum, tetapi juga pembinaan spiritual keagamaan melalui forum Jendela Migran,” jelas Yamin.
Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Budi Nugroho, menambahkan bahwa akselerasi program prioritas ini merupakan manifestasi amanat Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta. Fokus utamanya adalah memperluas basis pemberdayaan akar rumput melalui dakwah jamaah, baik secara kultural maupun berbasis komunitas.
Arah gerak tersebut berlandaskan visi MPM 2022–2027, yakni “Terwujudnya Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat yang Berkemajuan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Buruh, Tani, Nelayan, dan Kelompok Dhuafa-Mustadh’afin sebagai Perwujudan Islam Rahmatan Lil Alamin.” (*/tim)
