Muhammadiyah memperkokoh kiprah diplomasi perdamaian tingkat global dengan mengawal proses transisi di Bangsamoro, Filipina Selatan. Keterlibatan ini ditegaskan dalam pertemuan khusus International Contact Group (ICG) yang mempertemukan Pemerintah Filipina (GPH) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir pekan lalu.
Utusan PP Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni bersama perwakilan Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional (LHKI) Yayah Khisbiyah, hadir langsung memfasilitasi dialog interaktif antara Peace Implementing Panels dari kedua pihak, fasilitator Pemerintah Malaysia, serta jaringan mitra internasional.
Syafiq menegaskan, keterlibatan Muhammadiyah dalam ICG merupakan wujud komitmen Persyarikatan dalam membangun perdamaian dunia berbasis kekuatan masyarakat sipil (civil society). Menurutnya, kesepakatan politik tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Proses perdamaian tidak selesai saat kesepakatan politik ditandatangani. Komitmen tersebut harus menjelma menjadi perubahan nyata melalui perlindungan warga sipil, pembangunan sosial-ekonomi, keadilan transisi, hingga penguatan institusi lokal,” ujar Syafiq.
Momentum ini dinilai sangat krusial menyusul suksesnya pemilihan parlemen pertama di Bangsamoro pada September 2026 dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 84 persen. Meski capaian politik tersebut menggembirakan, berbagai agenda pada jalur normalisasi masih memerlukan pengawalan intensif.
Modal Sosial dan Hasil Konkret Pertemuan
Kehadiran Muhammadiyah di panggung internasional bertujuan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil untuk saling mengisi dengan peran negara. Rekam jejak Muhammadiyah dalam pendidikan perdamaian, dialog lintas iman, dan pemberdayaan komunitas menjadi modal sosial utama untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan di Bangsamoro.
Pertemuan di Kuala Lumpur ini berhasil menelurkan sejumlah kesepakatan strategis untuk melanjutkan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB), di antaranya:
- Penyusunan Peta Jalan: Penetapan Terms of Reference bagi Technical Working Group guna menyusun Roadmap implementasi CAB.
- Pemberdayaan Ex-Kombatan: Penguatan program sosial-ekonomi bagi mantan pejuang yang telah menjalani proses dekomisioning.
- Perpanjangan Mandat Pengawasan: Perpanjangan masa kerja Ad Hoc Joint Action Group (AHJAG) dan Civilian Protection Component (CPC) untuk menjamin keamanan warga.
- Pengendalian Senjata & Keadilan Transisi: Kemajuan pengelolaan senjata api ringan (SALW) serta penyempurnaan rancangan undang-undang pembentukan Komisi Keadilan Transisi dan Rekonsiliasi Nasional untuk Bangsamoro. (*/tim)
