Penyelenggaraan ibadah haji dewasa ini dihadapkan pada kompleksitas baru, mulai dari pesatnya perkembangan teknologi informasi hingga ketidakpastian geopolitik global.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kiai Saad Ibrahim, menegaskan pentingnya kesiapan komprehensif agar pelayanan jamaah semakin prima dan adaptif terhadap zaman.
Pesan tersebut disampaikan Kiai Saad saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).
Kiai Saad menilai ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang membutuhkan perhatian paling intensif dalam aspek tata kelola dan pelaksanaannya.
“Di antara berbagai ibadah, pelaksanaan ibadah haji adalah yang paling membutuhkan perhatian besar karena kompleksitas tantangannya,” ujar Kiai Saad.
Oleh karena itu, ia memandang forum Mudzakarah Nasional menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan proyeksi tata kelola perhajian Muhammadiyah ke depan. Evaluasi tersebut harus berbasis pada data terbaru agar setiap kendala teknis maupun nonteknis dapat diantisipasi secara presisi.
Meski modernisasi dan fleksibilitas syariat diperlukan—terutama saat menghadapi situasi darurat di lapangan—Kiai Saad mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola harus tetap berpedoman teguh pada tuntunan manasik.
Penguatan Mental dan Isu Kemaslahatan Dam
Selain kesiapan infrastruktur dan teknis, penguatan mental serta edukasi perilaku jamaah di Tanah Suci juga menjadi fokus utama. Menghadapi kepadatan jutaan jamaah dari beragam latar belakang, para jamaah diimbau untuk memelihara sikap sabar, rendah hati, dan peduli sesama.
Terkait situasi geopolitik dunia yang dinamis, Kiai Saad meminta seluruh penyelenggara dan jamaah untuk ekstra hati-hati, namun tetap memelihara spiritualitas. “Di atas semua ikhtiar dan kehati-hatian menghadapi situasi global, menyerahkan diri secara utuh kepada Allah Swt sebagai dhuyufurrahman (tamu Allah) adalah hal yang mendasar. Ikhtiar harus selalu bersanding dengan tawakal,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Saad juga melontarkan gagasan progresif terkait penerapan prinsip kemaslahatan (maslahat) dalam fikih haji, salah satunya mengenai lokasi penyembelihan dam (denda/hukuman ibadah). Ia menilai penyembelihan hewan dam di Indonesia berpotensi memberi dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih besar bagi masyarakat dalam negeri dibandingkan jika seluruhnya dilakukan di Arab Saudi.
“Jika kita merujuk pada prinsip kemaslahatan, penyembelihan dam di Tanah Air jauh lebih membawa kemanfaatan nyata bagi umat yang membutuhkan di Indonesia,” jelasnya.
Melalui forum ini, Muhammadiyah berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan haji dengan memadukan kepatuhan syariat, kesiapan teknologi, kepedulian sosial, serta kepasrahan diri kepada Allah Swt. (*/tim)
