Memasuki usia 114 tahun, eksistensi dakwah Muhammadiyah selama ini kokoh ditopang oleh dua sumber pendanaan utama: gerakan filantropi dan pengelolaan potensi internal Persyarikatan. Kendati demikian, tantangan zaman menuntut Muhammadiyah untuk terus memperluas dan memperkuat basis finansialnya di masa depan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, dalam Pengajian PP Muhammadiyah bertajuk “Resiliensi Keuangan untuk Dakwah Berkelanjutan” di Kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat malam (26/6/2026).
Menurut Hilman, strategi masa depan Muhammadiyah harus bertumpu pada penguatan pilar ekonomi dan bisnis secara masif.
“Kita belum memiliki perusahaan atau bisnis yang benar-benar mapan—seperti pabrik yang mampu menyuplai langsung kebutuhan warga, baik untuk operasional rumah sakit, perguruan tinggi, maupun kebutuhan rumah tangga,” ungkap Hilman.
Saat ini, Persyarikatan tengah gencar menata ekosistem ekonomi dan bisnis tersebut. Tujuannya agar rantai pasok kebutuhan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan konsumsi keluarga besar Muhammadiyah dapat dipenuhi secara mandiri.
Langkah strategis ini disambut positif di berbagai daerah. Terbukti dengan bermunculannya berbagai inisiatif penumbuhan ekonomi berbasis sociopreneur (wirausaha sosial) di tingkat wilayah hingga cabang.
Hilman berharap antusiasme ini terus dirawat dan dikembangkan. Baginya, membangun pilar ekonomi sudah menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi. Apalagi saat ini, para konglomerat dan korporasi besar mulai berekspansi ke sektor-sektor yang selama ini menjadi medan dakwah tradisional Muhammadiyah, seperti rumah sakit, sekolah, hingga perguruan tinggi.
Tantangan Regulasi dan Proyeksi 100 Tahun ke Depan
Menanggapi klaim beberapa pihak yang menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terkaya keempat di dunia, Hilman menilai hal itu sebagai cambuk bagi internal organisasi. Meski validitas data tersebut belum terverifikasi secara pasti, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Muhammadiyah untuk mulai mengkalkulasi dan mengonsolidasikan total asetnya secara akurat.
Langkah pembenahan tersebut kini mulai berjalan, diawali dengan penguatan regulasi di berbagai sektor AUM, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Namun, proses adaptasi ini bak buah simalakama. Mayoritas AUM didirikan pada medio 1970-an, di mana regulasi tata kelola saat itu jauh berbeda dengan standar modern saat ini. Hilman bahkan sempat berkelakar bahwa mematuhi regulasi baru membutuhkan biaya yang cukup mahal, tetapi jika tidak diikuti, AUM terancam ketinggalan zaman.
Guna menyiasati hal tersebut, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun terakhir, Muhammadiyah bergerak sangat ekspansif dengan membangun berbagai inovasi baru. Pembangunan infrastruktur dan sistem ini sengaja diproyeksikan untuk ketahanan organisasi hingga 100 tahun ke depan.
Sebagai penutup, Hilman mengajak seluruh kader untuk membuka cakrawala dan mengadopsi perspektif baru dalam manajemen keuangan. Sebagai ormas Islam dengan cita-cita besar, Muhammadiyah wajib membaca realitas hari ini dengan cermat demi membangun fondasi masa depan yang tangguh dan mandiri. (*/tim)
