Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Pemerintah diingatkan agar perbaikan buku teks tidak berhenti pada tampilan fisik maupun materi akademik semata, melainkan juga menyentuh aspek representasi nilai dan keadilan sosial.
Pengamat Pendidikan dan Kajian Budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Radius Setiyawan, mengapresiasi komitmen pemerintah tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar buku ajar nasional bebas dari bias gender, stereotipe sosial, serta abai terhadap isu lingkungan.
“Memperbaiki buku teks jangan hanya soal materi, kualitas cetakan, atau tampilan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan buku tersebut bebas dari bias dan stereotipe serta mampu merepresentasikan keberagaman masyarakat secara adil,” ujar Radius, Sabtu (8/8/2026).
Peneliti yang secara khusus mengkaji ideologi gender dan ekologi dalam buku teks Kurikulum Merdeka ini mengungkapkan bahwa narasi bias gender dan ketidakramahan terhadap lingkungan masih ditemukan pada buku pelajaran sekolah dasar.
Menurutnya, buku teks bukan sekadar media penyampaian pengetahuan formal, melainkan instrumen pembentuk cara pandang anak terhadap dunia.
“Anak-anak belajar dari siapa yang ditampilkan, siapa yang tidak terlihat, bagaimana perempuan dan laki-laki digambarkan, hingga bagaimana alam diposisikan,” tegasnya.
Sebab itu, Radius mendorong pemerintah untuk memasukkan isu gender, ras, agama, daerah, kelas sosial, dan ekologi sebagai bagian utama dalam kriteria evaluasi buku.
Sentil Rencana Benchmarking ASEAN
Menanggapi rencana pemerintah membandingkan buku teks Indonesia dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam, Radius mengingatkan agar langkah tersebut tidak sekadar menjadi formalitas benchmarking.
“Kita boleh belajar dari negara lain, tetapi jangan sekadar mencari mana yang lebih bagus. Kita harus melihat apa yang relevan dan sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia,” jelasnya.
Ia pun menyodorkan tiga aspek utama yang wajib dipenuhi dalam perbaikan buku pelajaran nasional:
- Akurasi pengetahuan
- Keadilan representasi
- Kemampuan membangun daya kritis siswa
Di samping itu, perspektif ekologis juga dinilai mendesak untuk diperkuat agar anak-anak tidak memandang alam semata sebagai objek eksploitasi.
“Jika ingin memperbaiki buku teks, pertanyaannya tidak cukup ‘apakah materinya benar?’, tetapi juga ‘nilai apa yang sedang kita tanamkan kepada anak-anak melalui buku tersebut?'” pungkas Radius. (*/tim)
