Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur menuntaskan rangkaian Kelas Kebijakan Publik Perempuan ‘Aisyiyah Jawa Timur. Seri III ini pada Sabtu (4/7/2026). Kegiatan yang digelar secara luring di Aula Mas Mansur, Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, ini menjadi penutup program yang telah berlangsung sejak Mei 2026.
Mengusung tema “Meningkatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Menyusun Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan”, kegiatan tersebut diikuti lebih dari 200 peserta. Mereka berasal dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jawa Timur, Pimpinan Harian PWA Jawa Timur, serta unsur pembantu pimpinan di tingkat wilayah.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur, Dr. Nur Mukarromah, SKM, M.Kes. Dalam kesempatan itu, peserta diajak memperkuat kapasitas dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik sekaligus meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah.
Sesi pertama menghadirkan Dr. Triwahyu Lisnawati, M.Pd., Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Dengan moderator Ana Aziza, S.Ag., M.E., anggota LPPA ‘Aisyiyah Jawa Timur, ia menjelaskan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai pintu masuk aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Triwahyu Lisnawati memaparkan pengertian Musrenbang, tahapan pelaksanaan, serta alur penyusunan usulan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Ia juga menjelaskan bagaimana usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi berlangsung. Banyak peserta mengajukan pertanyaan mengenai strategi memasukkan program organisasi ke dalam agenda pembangunan daerah. Namun, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab hanya dapat mengakomodasi lima penanya.
Pada sesi kedua, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedy Irwansyah, S.Pd., menyampaikan materi mengenai advokasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam Musrenbang. Diskusi dipandu oleh Maharina Novia, M.I.Kom., anggota LPPA ‘Aisyiyah Jawa Timur.
Dedy menekankan pentingnya keterlibatan ‘Aisyiyah dalam mengawal berbagai program yang telah diusulkan melalui Musrenbang agar benar-benar direalisasikan oleh pemerintah. Menurutnya, organisasi perempuan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah perlu dilakukan secara kritis agar setiap kebijakan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain menghadirkan dua narasumber, kegiatan ini dilengkapi dengan simulasi advokasi dan penyusunan proses pengambilan kebijakan dalam Musrenbang. Peserta diajak mempraktikkan strategi mengawal usulan program sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Dalam simulasi tersebut ditampilkan praktik baik dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro yang berhasil mengawal program organisasi hingga masuk dalam agenda pembangunan daerah. Praktik baik lainnya disampaikan oleh Kabupaten Probolinggo yang berhasil mengawal lahirnya peraturan daerah mengenai pencegahan pernikahan dini pada anak.
Melalui rangkaian Kelas Kebijakan Publik yang telah diselenggarakan selama tiga seri, LPPA PWA Jawa Timur berharap kader-kader ‘Aisyiyah semakin memiliki kemampuan dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik, melakukan advokasi, serta mengawal kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. (Ana Aziza || LPPA Jawa Timur)
